UINSGD.AC.ID (Humas) — Sebanyak 53 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengikuti pembinaan, penyerahan SK perpanjangan PPPK Paruh Waktu, serta penandatanganan kontrak kerja yang berlangsung di Gedung Abdjan Soelaeman, Rabu (11/11/2026).
Acara yang dipandu oleh Staf Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum (OKH), Istandi Suryadi, S.Ag., ini diikuti oleh 53 peserta yang terdiri dari 8 dosen dan 45 tenaga kependidikan. Pembinaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK), Dr. H. Ajam Mustajam, M.Si., Ketua Tim Kerja OKH, H. Asep Saepudin Malik., M.Ag. dan hadir pula Widyaiswara Ahli Madya Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung, Ranti Nuranita, S.IP., M.A.P.
Dalam arahannya, Kepala Biro AUPK menegaskan wujud kehadiran negara dan rasa syukur bahwa pertemuan ini menjadi wadah silaturahmi yang menyatukan seluruh pegawai tanpa membedakan status paruh waktu maupun penuh waktu. “Alhamdulillah, kita bersyukur unsur pimpinan memperhatikan nasib dan takdir kita. Ini menjadi bukti atas kehadiran negara terhadap warga, termasuk PPPK,” ungkapnya.
Cara terbaik untuk berterima kasih kepada negara itu dengan memberikan kontribusi nyata melalui UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kontribusi itu diharapkan berdampak luas bagi masyarakat pada umumnya.
Dr. Ajam mendorong para pegawai untuk melakukan pengembangan diri dan pendidikan, dengan cara terus bersyukur, mengejar cita-cita, serta meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan lanjutan. “Meningkatkan semuanya itu dengan pendidikan, sakola terus mempeng masih ngora, karena nasib tidak diubah oleh orang lain, tapi oleh diri sendiri dengan segala potensi masing-masing,” pesannya.
Pentingnya memberikan pelayanan terbaik untuk peningkatan mutu kampus. “Jangan sampai setelah diangkat menjadi PPPK, semangat kerja dan kedisiplinan justru menurun,” jelasnya.
Ketua Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum (OKH), H. Asep Saepudin Malik, M.Ag., mengingatkan pentingnya kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai informasi, di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung telah ditetapkan SE Rektor Nomor : B-3045/Un.05/II.2/KP.01.1/11/2026 tanggal 10 Nopember 2026 tentang Kewajiban mentaati ketentuan jam kerja bagi pegawai dilingkungan UIN SGD Bandung mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Non ASN dan Kontrak sudah ditetapkan Surat Edaran tersebut.
Dalam rangka memastikan pelaksanaan ketentuan di atas dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat serta percepatan pembinaan pegawai yang melanggar ketentuan masuk kerja, maka seluruh pimpinan unit kerja agar melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawainya dan melaporkannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan terhadap pegawai untuk menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi.
Menurutnya, tingkat kehadiran pegawai akan terus dipantau secara ketat, “Pemantauan tidak hanya mengandalkan sistem fingerprint, tetapi harus didukung oleh catatan kinerja harian pegawai demi menjaga kualitas dan mutu akademik kampus,” ujarnya.
Penguatan Kode Etik dan Nilai BerAKHLAK
Dalam pemaparannya, Widyaiswara Ahli Madya BDK Bandung, Ranti Nuranita, S.IP., M.A.P., membekali peserta dengan materi pemahaman Kode Etik dan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai landasan profesionalitas ASN Kementerian Agama.
Ranti memaparkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag wajib memegang teguh lima nilai budaya kerja: integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Implementasi nilai-nilai ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penolakan terhadap praktik KKN dan gratifikasi, pemeliharaan netralitas, serta penguatan moderasi beragama.
Dengan adanya pembinaan ini, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK UIN Bandung diharapkan tidak hanya memahami kode etik secara formal, tetapi berusaha mengaktualisasikannya sebagai budaya kerja harian dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Untuk mengetahui Surat Edaran Rektor tersebut dapat diunduh pada laman ini
