UINSGD.AC.ID (Humas) — Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA., mengimbau seluruh pimpinan satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Agama untuk serius dan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Ia meminta setiap pimpinan memastikan satuan kerja yang dipimpin melakukan berbagai upaya agar meraih predikat Informatif.
Pesan tersebut disampaikan Menag saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta. Menag menegaskan, keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menghasilkan berbagai program dan prestasi. Capaian tersebut juga harus dikomunikasikan dan dipublikasikan melalui pengelolaan media yang baik agar diketahui masyarakat.
“Saya mengimbau kepada seluruh jajaran kita di Kementerian Agama untuk berpartisipasi aktif untuk memenuhi harapan ini. Sebagus apa pun prestasi kita, kalau tidak dipublikasi itu kan enggak orang tahu,” ujar Menag, Selasa (10/11/2026).
Menag menyoroti peran kehumasan di setiap masing-masing satuan kerja. Menurutnya, setiap humas perlu sinergitas dan upaya maksimal agar pengelolaan publikasi menjadi lebih baik, sehingga masyarakat bisa dengan mudah untuk tahu berbagai macam informasi dari Kementerian Agama.
“Instansi paling besar sekali apa pun, tapi kalau tidak ada manajemen medianya yang bagus itu tidak akan ditilik orang. Makanya itu kombinasi antara keduanya besar, tapi yang berprestasi juga harus dimediakan,” tegasnya.
Dalam paparannya, Menag menjelaskan bahwa upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kemenag menghadapi tantangan tersendiri. Hal ini mengingat luasnya cakupan satuan kerja, mulai dari unit eselon I, 34 Kantor Wilayah (Kanwil), 76 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), kantor Kemenag kabupaten/kota, hingga satuan kerja terbawah seperti madrasah dan sekolah keagamaan negeri.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenag melaksanakan program GANDENG-PPID (Gerakan Akselerasi dan Pendampingan Terpadu Keterbukaan Informasi). Program ini merupakan gerakan pendampingan intensif kepada seluruh satuan kerja agar semakin optimal dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.
Penguatan juga dilakukan melalui penyempurnaan regulasi pengelolaan informasi, penerbitan surat edaran, sosialisasi, serta pendampingan kepada seluruh pimpinan satuan kerja. Kemenag turut menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment), termasuk promosi dan demosi, sebagai bagian dari penguatan komitmen pelaksanaan keterbukaan informasi.
Selain itu, digitalisasi informasi diperkuat melalui penyediaan website dan media sosial, disertai afirmasi anggaran untuk mendukung pengelolaan informasi di masing-masing satuan kerja.
Upaya tersebut menunjukkan perkembangan positif. Partisipasi PTKN dalam E-Monev KIP meningkat dari 11 PTKN pada 2023 menjadi 71 PTKN pada 2026. Jumlah tersebut naik 163 persen dibandingkan 2025 yang tercatat sebanyak 45 PTKN.
Peningkatan juga terlihat dalam keikutsertaan Uji Publik. Pada 2026, sebanyak 48 PTKN mengikuti tahapan tersebut, meningkat 300 persen dibandingkan 2025 yang berjumlah 16 PTKN. Sementara itu, jumlah PTKN yang meraih predikat Informatif meningkat dari empat pada 2023 menjadi 11 pada 2025. Hasil penilaian 2026 masih dalam proses.
Di tingkat Kanwil, jumlah penerima predikat Informatif juga terus bertambah. Dari 16 Kanwil pada 2023, meningkat menjadi 20 Kanwil pada 2025 dan mencapai 29 Kanwil pada 2026 atau naik 145 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menag menargetkan pada 2027 sebanyak 60 PTKN meraih predikat Informatif dan seluruh 34 Kanwil Kemenag mencapai predikat yang sama. Kemenag juga menargetkan peningkatan partisipasi seluruh PTKN dalam E-Monev KIP serta integrasi pengelolaan website PPID Kanwil secara nasional.
“Kita targetkan 60 PTKN predikat informatif, memastikan 34 Kanwil predikat informatif, dan integrasi pengelolaan tahun 2027 akan datang website PPID secara nasional,” tandasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kemenag berharap keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab unit pengelola informasi, tetapi menjadi komitmen bersama seluruh pimpinan dan jajaran satuan kerja dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
