UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NII Rongrong Cara Berfikir Masyarakat Tentang NKRI

Sekitar 100 orang mahasiswa, karyawan, dosen UIN SGD Bandung mengikuti Ceramah Umum Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Suparni Parto S., M.M bertajuk “Kebijakan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Jawa Barat yang diapndu langsung oleh Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si di ruang Senat Universitas, Gedung Al-Jamiah, lantai II, Kamis (5/5).

Menurut Nanat, “Kegiatan ceramah umum seperti ini sudah menjadi tradisi bagi kami apabila terjadi pergantian Kapolda Jawa Barat,” katanya.

“Apalagi terkait dengan maraknya gerakan NII di lingkungan Jawa Barat, termasuk di Perguruan Tinggi. Saya yakin untuk di kampus UIN SGD Bandung tidak ada yang mengikuti gerakan NII karena hasil survey yang dilakukan kami terhadap mahasiswa adalah cepat lulus, kerja, kaya dan nikah,” jelasnya.

Urusan pembentukan negara, “Pancasila sebagai landasan NKRI sudah menjadi final dan tidak mungkin ada pembuatan negara di dalam negara,” tambahnya.

Dalam ceramahnya, Suparni menjelaskan “Setelah dilantik menjadi Kapolda Jabar kami belum pernah memiliki referensi tantang Jawa Barat. Walapun saya sekolah di Sukabumi Jabar lulus tahun 1980,” paparnya.

Saat menerima jabat ini “Saya kaget dan apa yang harus dilakukan? Urusan geng motor ditanya apa komitmennya,” keluhnya.

Pada setiap kelembagaan, “Ruhnya itu ditentukan oleh kiprah pemimpinnya dengan menggunakan soft leadership, bukan hard leadership sebab warga Jawa Barat pada dasarnya kami nilai sangat ramah, santu,” katanya.

“Oleh karena itu kami intruksikan kepada segenap jajaran kepolisian untuk menjalankan soft leadership dan hard sisitem dalam menejalankan tugas untuk menjaga, mengayomi masyarakat,” jelasnya.

Harapanya, “Ini semua sesuai dengan kultur masyarakat Jabar karena tugas utama kepolisian adalah menjaga ketertiban, kemanan masyarakat dan melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Untuk itu, “Diperlukan komunikasi yang tidak mengedepankan kekerasan, arogan, sok berkuasa, tetapi berikanlah keteladanan dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam operasionalnya, kepolisian harus menjalankan tiga program utama; Pertama, Lodaya Sistem. Kedua, Lodaya Riset. Ketiga, Lodaya Kemitraan. Angka kejahatan di Jabar mencapai 30.000 per tahun dan 6.000 yang permanen dengan rata-rata penghasilanya Rp. 500.000 sampai 1.500.000, maka untuk mengurangi angka kejahatan itu. “Modelnya tidak harus berdasarkan penegakan hukum saja, tetapi harus dilihat dari sisi budaya pada satu masyarakat,” tawarannya.

Berkenaan dengan maraknya geng motor “Dilakukanlah deklarasi damai. Untuk pelanggaran Ahmadiyah sudah ada 1000 orang secara resmi yang telah kembali dan mengucapkan dua kalimat sahadat lagi,” ujarnya.

Persoalan Negara Islam Indonesia (NII) ia menuturkan “NII itu telah merongrong tatanan berfikir masyarakat tentang NKRI. Mereka memanfaatkan podasi umat islam,” tegasnya.

“Pada dasarnya umat islam mengiginkan ajaranya sesuai dengan tingkanglaku, perbuatan, sehingga perbuatan yang dinilai tidak islami seperti miras, perselingkuhan, zina menjadi keresahan bersama yang menggangu sistem budaya islam,” paparnya.

“Kelemahan ini sangat mudah untuk memberikan celah kepada mereka yang giat memperjuangkan dan menegakan syariat islam sebagai pedoman hidup dalam berperilaku, bertindak,” keluhnya.

Mari kita lihat kasus bom bunuh diri di Cirebon, “Keikhlasan kita bersedekah, berbagi dijadikan mereka untuk membeli barang-barang rakitan bom,” katanya.

Bagi mereka,”Momentum ini dijadikan menfaat fanatisme masyarakat agar terjadi penegakan syariat islam dan tentunya menjadi model untuk merekrut anggota, terutama pada kalangan anak muda yang masih labil mencari jati diri, tapi haus mencari islam yang dapat menindak segala perbuatan yang dilarang umat islam, seperti contoh menjamurnya miras, perselingkuhan dan zinah,” paparnya.

“Oleh karena itu, diperlukanlah keterlibatana seluruh elemen masyarakat, pendidik, kalangan intelektual dan harus mewasdapai adanya gerakan NII yang merongrong kesatuan NKRI,” harapnya.

Bagi Muhtar Solihin, Dekan Fakultas Ushuluddin memberikan komentar ihwal tumbuhsuburnya NII, “Keberadaan NII sebelum tahun 1970 berorientasi kepada islam yang formal dan mengedepankan simbolik. Akan tetapi setelah tahun 1970an bermotif pada ekonomi,” ujarnya.

“Coba lihat salah satu korban ada yang berani menjual cincin miliknya dan mengambil uang 1.500.000 juta untuk memberikan sedekah kepada NII,” tambahnya .

Selain itu, “Motif demokrasi. Ini yang menjadi isu sengaja diciptakan. Jadi seakan-akan ada projeknya, seperti pada Ponpes Al-Zaitun sudah menjadi rahasi umum untuk menjadikan lumbung suara para penguasa,” jelasnya .

Saat dibuka forum tanya jawab, Pupuh Fathurohman, Wakil Senat Universitas menanggapi operasional kepolisian, Lodaya sistem, riset dan kemitraan ini, “Sesuai dengan perintah ajaran islam tentang menjaga keamana merupakan ibadah dengan pendekatan riset,” ujarnya.

Ia berharap, “Perilaku tangkap baru proses harus ditinggalkan karena akan memperburuk citra kepolisian. Untuk itu, diperlukanlah lodaya riset ini menjadi modal dalam menjaga, mengayomi masyarakat,” katanya.

Terkait dengan model riset kapolda ini “Sesuai dengan tugas Perguruan Tinggi sebagai Tri Dharma PT dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar,” tegasnya Upaya tidak menumbuhkan gerakan NII ini, Kapolda mengingtakan kepada kita semua, “Kita harus mewaspadai gerakan NII dan untuk mengurangi tumbuhnya gerakan serupa diperlukanlah keterlibatakn kita semua, pendidik, kaum intelektual karena kelemahan iman dan kegelisahan jiwa sangat rentang untuk mengikuti ajaran ini,” harapnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya ceramah umum ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan semakin meningkatkan kerjasama antara UIN SGD Bandung dengan Kapolda Jabar dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama di wilayah Jabar ini,”pungkas Rektor.*** [Ibn Ghifarie]

Sekitar 100 orang mahasiswa, karyawan, dosen UIN SGD Bandung mengikuti Ceramah Umum Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Suparni Parto S., M.M bertajuk “Kebijakan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Jawa Barat yang diapndu langsung oleh Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si di ruang Senat Universitas, Gedung Al-Jamiah, lantai II, Kamis (5/5).

Menurut Nanat, “Kegiatan ceramah umum seperti ini sudah menjadi tradisi bagi kami apabila terjadi pergantian Kapolda Jawa Barat,” katanya.

“Apalagi terkait dengan maraknya gerakan NII di lingkungan Jawa Barat, termasuk di Perguruan Tinggi. Saya yakin untuk di kampus UIN SGD Bandung tidak ada yang mengikuti gerakan NII karena hasil survey yang dilakukan kami terhadap mahasiswa adalah cepat lulus, kerja, kaya dan nikah,” jelasnya.

Urusan pembentukan negara, “Pancasila sebagai landasan NKRI sudah menjadi final dan tidak mungkin ada pembuatan negara di dalam negara,” tambahnya.

Dalam ceramahnya, Suparni menjelaskan “Setelah dilantik menjadi Kapolda Jabar kami belum pernah memiliki referensi tantang Jawa Barat. Walapun saya sekolah di Sukabumi Jabar lulus tahun 1980,” paparnya.

Saat menerima jabat ini “Saya kaget dan apa yang harus dilakukan? Urusan geng motor ditanya apa komitmennya,” keluhnya.

Pada setiap kelembagaan, “Ruhnya itu ditentukan oleh kiprah pemimpinnya dengan menggunakan soft leadership, bukan hard leadership sebab warga Jawa Barat pada dasarnya kami nilai sangat ramah, santu,” katanya.

“Oleh karena itu kami intruksikan kepada segenap jajaran kepolisian untuk menjalankan soft leadership dan hard sisitem dalam menejalankan tugas untuk menjaga, mengayomi masyarakat,” jelasnya.

Harapanya, “Ini semua sesuai dengan kultur masyarakat Jabar karena tugas utama kepolisian adalah menjaga ketertiban, kemanan masyarakat dan melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Untuk itu, “Diperlukan komunikasi yang tidak mengedepankan kekerasan, arogan, sok berkuasa, tetapi berikanlah keteladanan dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam operasionalnya, kepolisian harus menjalankan tiga program utama; Pertama, Lodaya Sistem. Kedua, Lodaya Riset. Ketiga, Lodaya Kemitraan. Angka kejahatan di Jabar mencapai 30.000 per tahun dan 6.000 yang permanen dengan rata-rata penghasilanya Rp. 500.000 sampai 1.500.000, maka untuk mengurangi angka kejahatan itu. “Modelnya tidak harus berdasarkan penegakan hukum saja, tetapi harus dilihat dari sisi budaya pada satu masyarakat,” tawarannya.

Berkenaan dengan maraknya geng motor “Dilakukanlah deklarasi damai. Untuk pelanggaran Ahmadiyah sudah ada 1000 orang secara resmi yang telah kembali dan mengucapkan dua kalimat sahadat lagi,” ujarnya.

Persoalan Negara Islam Indonesia (NII) ia menuturkan “NII itu telah merongrong tatanan berfikir masyarakat tentang NKRI. Mereka memanfaatkan podasi umat islam,” tegasnya.

“Pada dasarnya umat islam mengiginkan ajaranya sesuai dengan tingkanglaku, perbuatan, sehingga perbuatan yang dinilai tidak islami seperti miras, perselingkuhan, zina menjadi keresahan bersama yang menggangu sistem budaya islam,” paparnya.

“Kelemahan ini sangat mudah untuk memberikan celah kepada mereka yang giat memperjuangkan dan menegakan syariat islam sebagai pedoman hidup dalam berperilaku, bertindak,” keluhnya.

Mari kita lihat kasus bom bunuh diri di Cirebon, “Keikhlasan kita bersedekah, berbagi dijadikan mereka untuk membeli barang-barang rakitan bom,” katanya.

Bagi mereka,”Momentum ini dijadikan menfaat fanatisme masyarakat agar terjadi penegakan syariat islam dan tentunya menjadi model untuk merekrut anggota, terutama pada kalangan anak muda yang masih labil mencari jati diri, tapi haus mencari islam yang dapat menindak segala perbuatan yang dilarang umat islam, seperti contoh menjamurnya miras, perselingkuhan dan zinah,” paparnya.

“Oleh karena itu, diperlukanlah keterlibatana seluruh elemen masyarakat, pendidik, kalangan intelektual dan harus mewasdapai adanya gerakan NII yang merongrong kesatuan NKRI,” harapnya.

Bagi Muhtar Solihin, Dekan Fakultas Ushuluddin memberikan komentar ihwal tumbuhsuburnya NII, “Keberadaan NII sebelum tahun 1970 berorientasi kepada islam yang formal dan mengedepankan simbolik. Akan tetapi setelah tahun 1970an bermotif pada ekonomi,” ujarnya.

“Coba lihat salah satu korban ada yang berani menjual cincin miliknya dan mengambil uang 1.500.000 juta untuk memberikan sedekah kepada NII,” tambahnya .

Selain itu, “Motif demokrasi. Ini yang menjadi isu sengaja diciptakan. Jadi seakan-akan ada projeknya, seperti pada Ponpes Al-Zaitun sudah menjadi rahasi umum untuk menjadikan lumbung suara para penguasa,” jelasnya .

Saat dibuka forum tanya jawab, Pupuh Fathurohman, Wakil Senat Universitas menanggapi operasional kepolisian, Lodaya sistem, riset dan kemitraan ini, “Sesuai dengan perintah ajaran islam tentang menjaga keamana merupakan ibadah dengan pendekatan riset,” ujarnya.

Ia berharap, “Perilaku tangkap baru proses harus ditinggalkan karena akan memperburuk citra kepolisian. Untuk itu, diperlukanlah lodaya riset ini menjadi modal dalam menjaga, mengayomi masyarakat,” katanya.

Terkait dengan model riset kapolda ini “Sesuai dengan tugas Perguruan Tinggi sebagai Tri Dharma PT dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar,” tegasnya Upaya tidak menumbuhkan gerakan NII ini, Kapolda mengingtakan kepada kita semua, “Kita harus mewaspadai gerakan NII dan untuk mengurangi tumbuhnya gerakan serupa diperlukanlah keterlibatakn kita semua, pendidik, kaum intelektual karena kelemahan iman dan kegelisahan jiwa sangat rentang untuk mengikuti ajaran ini,” harapnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya ceramah umum ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan semakin meningkatkan kerjasama antara UIN SGD Bandung dengan Kapolda Jabar dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama di wilayah Jabar ini,”pungkas Rektor.*** [Ibn Ghifarie]

Sekitar 100 orang mahasiswa, karyawan, dosen UIN SGD Bandung mengikuti Ceramah Umum Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Suparni Parto S., M.M bertajuk “Kebijakan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Jawa Barat yang diapndu langsung oleh Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si di ruang Senat Universitas, Gedung Al-Jamiah, lantai II, Kamis (5/5).

Menurut Nanat, “Kegiatan ceramah umum seperti ini sudah menjadi tradisi bagi kami apabila terjadi pergantian Kapolda Jawa Barat,” katanya.

“Apalagi terkait dengan maraknya gerakan NII di lingkungan Jawa Barat, termasuk di Perguruan Tinggi. Saya yakin untuk di kampus UIN SGD Bandung tidak ada yang mengikuti gerakan NII karena hasil survey yang dilakukan kami terhadap mahasiswa adalah cepat lulus, kerja, kaya dan nikah,” jelasnya.

Urusan pembentukan negara, “Pancasila sebagai landasan NKRI sudah menjadi final dan tidak mungkin ada pembuatan negara di dalam negara,” tambahnya.

Dalam ceramahnya, Suparni menjelaskan “Setelah dilantik menjadi Kapolda Jabar kami belum pernah memiliki referensi tantang Jawa Barat. Walapun saya sekolah di Sukabumi Jabar lulus tahun 1980,” paparnya.

Saat menerima jabat ini “Saya kaget dan apa yang harus dilakukan? Urusan geng motor ditanya apa komitmennya,” keluhnya.

Pada setiap kelembagaan, “Ruhnya itu ditentukan oleh kiprah pemimpinnya dengan menggunakan soft leadership, bukan hard leadership sebab warga Jawa Barat pada dasarnya kami nilai sangat ramah, santu,” katanya.

“Oleh karena itu kami intruksikan kepada segenap jajaran kepolisian untuk menjalankan soft leadership dan hard sisitem dalam menejalankan tugas untuk menjaga, mengayomi masyarakat,” jelasnya.

Harapanya, “Ini semua sesuai dengan kultur masyarakat Jabar karena tugas utama kepolisian adalah menjaga ketertiban, kemanan masyarakat dan melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Untuk itu, “Diperlukan komunikasi yang tidak mengedepankan kekerasan, arogan, sok berkuasa, tetapi berikanlah keteladanan dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam operasionalnya, kepolisian harus menjalankan tiga program utama; Pertama, Lodaya Sistem. Kedua, Lodaya Riset. Ketiga, Lodaya Kemitraan. Angka kejahatan di Jabar mencapai 30.000 per tahun dan 6.000 yang permanen dengan rata-rata penghasilanya Rp. 500.000 sampai 1.500.000, maka untuk mengurangi angka kejahatan itu. “Modelnya tidak harus berdasarkan penegakan hukum saja, tetapi harus dilihat dari sisi budaya pada satu masyarakat,” tawarannya.

Berkenaan dengan maraknya geng motor “Dilakukanlah deklarasi damai. Untuk pelanggaran Ahmadiyah sudah ada 1000 orang secara resmi yang telah kembali dan mengucapkan dua kalimat sahadat lagi,” ujarnya.

Persoalan Negara Islam Indonesia (NII) ia menuturkan “NII itu telah merongrong tatanan berfikir masyarakat tentang NKRI. Mereka memanfaatkan podasi umat islam,” tegasnya.

“Pada dasarnya umat islam mengiginkan ajaranya sesuai dengan tingkanglaku, perbuatan, sehingga perbuatan yang dinilai tidak islami seperti miras, perselingkuhan, zina menjadi keresahan bersama yang menggangu sistem budaya islam,” paparnya.

“Kelemahan ini sangat mudah untuk memberikan celah kepada mereka yang giat memperjuangkan dan menegakan syariat islam sebagai pedoman hidup dalam berperilaku, bertindak,” keluhnya.

Mari kita lihat kasus bom bunuh diri di Cirebon, “Keikhlasan kita bersedekah, berbagi dijadikan mereka untuk membeli barang-barang rakitan bom,” katanya.

Bagi mereka,”Momentum ini dijadikan menfaat fanatisme masyarakat agar terjadi penegakan syariat islam dan tentunya menjadi model untuk merekrut anggota, terutama pada kalangan anak muda yang masih labil mencari jati diri, tapi haus mencari islam yang dapat menindak segala perbuatan yang dilarang umat islam, seperti contoh menjamurnya miras, perselingkuhan dan zinah,” paparnya.

“Oleh karena itu, diperlukanlah keterlibatana seluruh elemen masyarakat, pendidik, kalangan intelektual dan harus mewasdapai adanya gerakan NII yang merongrong kesatuan NKRI,” harapnya.

Bagi Muhtar Solihin, Dekan Fakultas Ushuluddin memberikan komentar ihwal tumbuhsuburnya NII, “Keberadaan NII sebelum tahun 1970 berorientasi kepada islam yang formal dan mengedepankan simbolik. Akan tetapi setelah tahun 1970an bermotif pada ekonomi,” ujarnya.

“Coba lihat salah satu korban ada yang berani menjual cincin miliknya dan mengambil uang 1.500.000 juta untuk memberikan sedekah kepada NII,” tambahnya .

Selain itu, “Motif demokrasi. Ini yang menjadi isu sengaja diciptakan. Jadi seakan-akan ada projeknya, seperti pada Ponpes Al-Zaitun sudah menjadi rahasi umum untuk menjadikan lumbung suara para penguasa,” jelasnya .

Saat dibuka forum tanya jawab, Pupuh Fathurohman, Wakil Senat Universitas menanggapi operasional kepolisian, Lodaya sistem, riset dan kemitraan ini, “Sesuai dengan perintah ajaran islam tentang menjaga keamana merupakan ibadah dengan pendekatan riset,” ujarnya.

Ia berharap, “Perilaku tangkap baru proses harus ditinggalkan karena akan memperburuk citra kepolisian. Untuk itu, diperlukanlah lodaya riset ini menjadi modal dalam menjaga, mengayomi masyarakat,” katanya.

Terkait dengan model riset kapolda ini “Sesuai dengan tugas Perguruan Tinggi sebagai Tri Dharma PT dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar,” tegasnya Upaya tidak menumbuhkan gerakan NII ini, Kapolda mengingtakan kepada kita semua, “Kita harus mewaspadai gerakan NII dan untuk mengurangi tumbuhnya gerakan serupa diperlukanlah keterlibatakn kita semua, pendidik, kaum intelektual karena kelemahan iman dan kegelisahan jiwa sangat rentang untuk mengikuti ajaran ini,” harapnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya ceramah umum ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan semakin meningkatkan kerjasama antara UIN SGD Bandung dengan Kapolda Jabar dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama di wilayah Jabar ini,”pungkas Rektor.*** [Ibn Ghifarie]

Sekitar 100 orang mahasiswa, karyawan, dosen UIN SGD Bandung mengikuti Ceramah Umum Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Suparni Parto S., M.M bertajuk “Kebijakan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Jawa Barat yang diapndu langsung oleh Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si di ruang Senat Universitas, Gedung Al-Jamiah, lantai II, Kamis (5/5).

Menurut Nanat, “Kegiatan ceramah umum seperti ini sudah menjadi tradisi bagi kami apabila terjadi pergantian Kapolda Jawa Barat,” katanya.

“Apalagi terkait dengan maraknya gerakan NII di lingkungan Jawa Barat, termasuk di Perguruan Tinggi. Saya yakin untuk di kampus UIN SGD Bandung tidak ada yang mengikuti gerakan NII karena hasil survey yang dilakukan kami terhadap mahasiswa adalah cepat lulus, kerja, kaya dan nikah,” jelasnya.

Urusan pembentukan negara, “Pancasila sebagai landasan NKRI sudah menjadi final dan tidak mungkin ada pembuatan negara di dalam negara,” tambahnya.

Dalam ceramahnya, Suparni menjelaskan “Setelah dilantik menjadi Kapolda Jabar kami belum pernah memiliki referensi tantang Jawa Barat. Walapun saya sekolah di Sukabumi Jabar lulus tahun 1980,” paparnya.

Saat menerima jabat ini “Saya kaget dan apa yang harus dilakukan? Urusan geng motor ditanya apa komitmennya,” keluhnya.

Pada setiap kelembagaan, “Ruhnya itu ditentukan oleh kiprah pemimpinnya dengan menggunakan soft leadership, bukan hard leadership sebab warga Jawa Barat pada dasarnya kami nilai sangat ramah, santu,” katanya.

“Oleh karena itu kami intruksikan kepada segenap jajaran kepolisian untuk menjalankan soft leadership dan hard sisitem dalam menejalankan tugas untuk menjaga, mengayomi masyarakat,” jelasnya.

Harapanya, “Ini semua sesuai dengan kultur masyarakat Jabar karena tugas utama kepolisian adalah menjaga ketertiban, kemanan masyarakat dan melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Untuk itu, “Diperlukan komunikasi yang tidak mengedepankan kekerasan, arogan, sok berkuasa, tetapi berikanlah keteladanan dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam operasionalnya, kepolisian harus menjalankan tiga program utama; Pertama, Lodaya Sistem. Kedua, Lodaya Riset. Ketiga, Lodaya Kemitraan. Angka kejahatan di Jabar mencapai 30.000 per tahun dan 6.000 yang permanen dengan rata-rata penghasilanya Rp. 500.000 sampai 1.500.000, maka untuk mengurangi angka kejahatan itu. “Modelnya tidak harus berdasarkan penegakan hukum saja, tetapi harus dilihat dari sisi budaya pada satu masyarakat,” tawarannya.

Berkenaan dengan maraknya geng motor “Dilakukanlah deklarasi damai. Untuk pelanggaran Ahmadiyah sudah ada 1000 orang secara resmi yang telah kembali dan mengucapkan dua kalimat sahadat lagi,” ujarnya.

Persoalan Negara Islam Indonesia (NII) ia menuturkan “NII itu telah merongrong tatanan berfikir masyarakat tentang NKRI. Mereka memanfaatkan podasi umat islam,” tegasnya.

“Pada dasarnya umat islam mengiginkan ajaranya sesuai dengan tingkanglaku, perbuatan, sehingga perbuatan yang dinilai tidak islami seperti miras, perselingkuhan, zina menjadi keresahan bersama yang menggangu sistem budaya islam,” paparnya.

“Kelemahan ini sangat mudah untuk memberikan celah kepada mereka yang giat memperjuangkan dan menegakan syariat islam sebagai pedoman hidup dalam berperilaku, bertindak,” keluhnya.

Mari kita lihat kasus bom bunuh diri di Cirebon, “Keikhlasan kita bersedekah, berbagi dijadikan mereka untuk membeli barang-barang rakitan bom,” katanya.

Bagi mereka,”Momentum ini dijadikan menfaat fanatisme masyarakat agar terjadi penegakan syariat islam dan tentunya menjadi model untuk merekrut anggota, terutama pada kalangan anak muda yang masih labil mencari jati diri, tapi haus mencari islam yang dapat menindak segala perbuatan yang dilarang umat islam, seperti contoh menjamurnya miras, perselingkuhan dan zinah,” paparnya.

“Oleh karena itu, diperlukanlah keterlibatana seluruh elemen masyarakat, pendidik, kalangan intelektual dan harus mewasdapai adanya gerakan NII yang merongrong kesatuan NKRI,” harapnya.

Bagi Muhtar Solihin, Dekan Fakultas Ushuluddin memberikan komentar ihwal tumbuhsuburnya NII, “Keberadaan NII sebelum tahun 1970 berorientasi kepada islam yang formal dan mengedepankan simbolik. Akan tetapi setelah tahun 1970an bermotif pada ekonomi,” ujarnya.

“Coba lihat salah satu korban ada yang berani menjual cincin miliknya dan mengambil uang 1.500.000 juta untuk memberikan sedekah kepada NII,” tambahnya .

Selain itu, “Motif demokrasi. Ini yang menjadi isu sengaja diciptakan. Jadi seakan-akan ada projeknya, seperti pada Ponpes Al-Zaitun sudah menjadi rahasi umum untuk menjadikan lumbung suara para penguasa,” jelasnya .

Saat dibuka forum tanya jawab, Pupuh Fathurohman, Wakil Senat Universitas menanggapi operasional kepolisian, Lodaya sistem, riset dan kemitraan ini, “Sesuai dengan perintah ajaran islam tentang menjaga keamana merupakan ibadah dengan pendekatan riset,” ujarnya.

Ia berharap, “Perilaku tangkap baru proses harus ditinggalkan karena akan memperburuk citra kepolisian. Untuk itu, diperlukanlah lodaya riset ini menjadi modal dalam menjaga, mengayomi masyarakat,” katanya.

Terkait dengan model riset kapolda ini “Sesuai dengan tugas Perguruan Tinggi sebagai Tri Dharma PT dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar,” tegasnya Upaya tidak menumbuhkan gerakan NII ini, Kapolda mengingtakan kepada kita semua, “Kita harus mewaspadai gerakan NII dan untuk mengurangi tumbuhnya gerakan serupa diperlukanlah keterlibatakn kita semua, pendidik, kaum intelektual karena kelemahan iman dan kegelisahan jiwa sangat rentang untuk mengikuti ajaran ini,” harapnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya ceramah umum ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan semakin meningkatkan kerjasama antara UIN SGD Bandung dengan Kapolda Jabar dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama di wilayah Jabar ini,”pungkas Rektor.*** [Ibn Ghifarie]

Sekitar 100 orang mahasiswa, karyawan, dosen UIN SGD Bandung mengikuti Ceramah Umum Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Suparni Parto S., M.M bertajuk “Kebijakan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Jawa Barat yang diapndu langsung oleh Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si di ruang Senat Universitas, Gedung Al-Jamiah, lantai II, Kamis (5/5).

Menurut Nanat, “Kegiatan ceramah umum seperti ini sudah menjadi tradisi bagi kami apabila terjadi pergantian Kapolda Jawa Barat,” katanya.

“Apalagi terkait dengan maraknya gerakan NII di lingkungan Jawa Barat, termasuk di Perguruan Tinggi. Saya yakin untuk di kampus UIN SGD Bandung tidak ada yang mengikuti gerakan NII karena hasil survey yang dilakukan kami terhadap mahasiswa adalah cepat lulus, kerja, kaya dan nikah,” jelasnya.

Urusan pembentukan negara, “Pancasila sebagai landasan NKRI sudah menjadi final dan tidak mungkin ada pembuatan negara di dalam negara,” tambahnya.

Dalam ceramahnya, Suparni menjelaskan “Setelah dilantik menjadi Kapolda Jabar kami belum pernah memiliki referensi tantang Jawa Barat. Walapun saya sekolah di Sukabumi Jabar lulus tahun 1980,” paparnya.

Saat menerima jabat ini “Saya kaget dan apa yang harus dilakukan? Urusan geng motor ditanya apa komitmennya,” keluhnya.

Pada setiap kelembagaan, “Ruhnya itu ditentukan oleh kiprah pemimpinnya dengan menggunakan soft leadership, bukan hard leadership sebab warga Jawa Barat pada dasarnya kami nilai sangat ramah, santu,” katanya.

“Oleh karena itu kami intruksikan kepada segenap jajaran kepolisian untuk menjalankan soft leadership dan hard sisitem dalam menejalankan tugas untuk menjaga, mengayomi masyarakat,” jelasnya.

Harapanya, “Ini semua sesuai dengan kultur masyarakat Jabar karena tugas utama kepolisian adalah menjaga ketertiban, kemanan masyarakat dan melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Untuk itu, “Diperlukan komunikasi yang tidak mengedepankan kekerasan, arogan, sok berkuasa, tetapi berikanlah keteladanan dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam operasionalnya, kepolisian harus menjalankan tiga program utama; Pertama, Lodaya Sistem. Kedua, Lodaya Riset. Ketiga, Lodaya Kemitraan. Angka kejahatan di Jabar mencapai 30.000 per tahun dan 6.000 yang permanen dengan rata-rata penghasilanya Rp. 500.000 sampai 1.500.000, maka untuk mengurangi angka kejahatan itu. “Modelnya tidak harus berdasarkan penegakan hukum saja, tetapi harus dilihat dari sisi budaya pada satu masyarakat,” tawarannya.

Berkenaan dengan maraknya geng motor “Dilakukanlah deklarasi damai. Untuk pelanggaran Ahmadiyah sudah ada 1000 orang secara resmi yang telah kembali dan mengucapkan dua kalimat sahadat lagi,” ujarnya.

Persoalan Negara Islam Indonesia (NII) ia menuturkan “NII itu telah merongrong tatanan berfikir masyarakat tentang NKRI. Mereka memanfaatkan podasi umat islam,” tegasnya.

“Pada dasarnya umat islam mengiginkan ajaranya sesuai dengan tingkanglaku, perbuatan, sehingga perbuatan yang dinilai tidak islami seperti miras, perselingkuhan, zina menjadi keresahan bersama yang menggangu sistem budaya islam,” paparnya.

“Kelemahan ini sangat mudah untuk memberikan celah kepada mereka yang giat memperjuangkan dan menegakan syariat islam sebagai pedoman hidup dalam berperilaku, bertindak,” keluhnya.

Mari kita lihat kasus bom bunuh diri di Cirebon, “Keikhlasan kita bersedekah, berbagi dijadikan mereka untuk membeli barang-barang rakitan bom,” katanya.

Bagi mereka,”Momentum ini dijadikan menfaat fanatisme masyarakat agar terjadi penegakan syariat islam dan tentunya menjadi model untuk merekrut anggota, terutama pada kalangan anak muda yang masih labil mencari jati diri, tapi haus mencari islam yang dapat menindak segala perbuatan yang dilarang umat islam, seperti contoh menjamurnya miras, perselingkuhan dan zinah,” paparnya.

“Oleh karena itu, diperlukanlah keterlibatana seluruh elemen masyarakat, pendidik, kalangan intelektual dan harus mewasdapai adanya gerakan NII yang merongrong kesatuan NKRI,” harapnya.

Bagi Muhtar Solihin, Dekan Fakultas Ushuluddin memberikan komentar ihwal tumbuhsuburnya NII, “Keberadaan NII sebelum tahun 1970 berorientasi kepada islam yang formal dan mengedepankan simbolik. Akan tetapi setelah tahun 1970an bermotif pada ekonomi,” ujarnya.

“Coba lihat salah satu korban ada yang berani menjual cincin miliknya dan mengambil uang 1.500.000 juta untuk memberikan sedekah kepada NII,” tambahnya .

Selain itu, “Motif demokrasi. Ini yang menjadi isu sengaja diciptakan. Jadi seakan-akan ada projeknya, seperti pada Ponpes Al-Zaitun sudah menjadi rahasi umum untuk menjadikan lumbung suara para penguasa,” jelasnya .

Saat dibuka forum tanya jawab, Pupuh Fathurohman, Wakil Senat Universitas menanggapi operasional kepolisian, Lodaya sistem, riset dan kemitraan ini, “Sesuai dengan perintah ajaran islam tentang menjaga keamana merupakan ibadah dengan pendekatan riset,” ujarnya.

Ia berharap, “Perilaku tangkap baru proses harus ditinggalkan karena akan memperburuk citra kepolisian. Untuk itu, diperlukanlah lodaya riset ini menjadi modal dalam menjaga, mengayomi masyarakat,” katanya.

Terkait dengan model riset kapolda ini “Sesuai dengan tugas Perguruan Tinggi sebagai Tri Dharma PT dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar,” tegasnya Upaya tidak menumbuhkan gerakan NII ini, Kapolda mengingtakan kepada kita semua, “Kita harus mewaspadai gerakan NII dan untuk mengurangi tumbuhnya gerakan serupa diperlukanlah keterlibatakn kita semua, pendidik, kaum intelektual karena kelemahan iman dan kegelisahan jiwa sangat rentang untuk mengikuti ajaran ini,” harapnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya ceramah umum ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan semakin meningkatkan kerjasama antara UIN SGD Bandung dengan Kapolda Jabar dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama di wilayah Jabar ini,”pungkas Rektor.*** [Ibn Ghifarie]

Sekitar 100 orang mahasiswa, karyawan, dosen UIN SGD Bandung mengikuti Ceramah Umum Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Suparni Parto S., M.M bertajuk “Kebijakan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Jawa Barat yang diapndu langsung oleh Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si di ruang Senat Universitas, Gedung Al-Jamiah, lantai II, Kamis (5/5).

Menurut Nanat, “Kegiatan ceramah umum seperti ini sudah menjadi tradisi bagi kami apabila terjadi pergantian Kapolda Jawa Barat,” katanya.

“Apalagi terkait dengan maraknya gerakan NII di lingkungan Jawa Barat, termasuk di Perguruan Tinggi. Saya yakin untuk di kampus UIN SGD Bandung tidak ada yang mengikuti gerakan NII karena hasil survey yang dilakukan kami terhadap mahasiswa adalah cepat lulus, kerja, kaya dan nikah,” jelasnya.

Urusan pembentukan negara, “Pancasila sebagai landasan NKRI sudah menjadi final dan tidak mungkin ada pembuatan negara di dalam negara,” tambahnya.

Dalam ceramahnya, Suparni menjelaskan “Setelah dilantik menjadi Kapolda Jabar kami belum pernah memiliki referensi tantang Jawa Barat. Walapun saya sekolah di Sukabumi Jabar lulus tahun 1980,” paparnya.

Saat menerima jabat ini “Saya kaget dan apa yang harus dilakukan? Urusan geng motor ditanya apa komitmennya,” keluhnya.

Pada setiap kelembagaan, “Ruhnya itu ditentukan oleh kiprah pemimpinnya dengan menggunakan soft leadership, bukan hard leadership sebab warga Jawa Barat pada dasarnya kami nilai sangat ramah, santu,” katanya.

“Oleh karena itu kami intruksikan kepada segenap jajaran kepolisian untuk menjalankan soft leadership dan hard sisitem dalam menejalankan tugas untuk menjaga, mengayomi masyarakat,” jelasnya.

Harapanya, “Ini semua sesuai dengan kultur masyarakat Jabar karena tugas utama kepolisian adalah menjaga ketertiban, kemanan masyarakat dan melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Untuk itu, “Diperlukan komunikasi yang tidak mengedepankan kekerasan, arogan, sok berkuasa, tetapi berikanlah keteladanan dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam operasionalnya, kepolisian harus menjalankan tiga program utama; Pertama, Lodaya Sistem. Kedua, Lodaya Riset. Ketiga, Lodaya Kemitraan. Angka kejahatan di Jabar mencapai 30.000 per tahun dan 6.000 yang permanen dengan rata-rata penghasilanya Rp. 500.000 sampai 1.500.000, maka untuk mengurangi angka kejahatan itu. “Modelnya tidak harus berdasarkan penegakan hukum saja, tetapi harus dilihat dari sisi budaya pada satu masyarakat,” tawarannya.

Berkenaan dengan maraknya geng motor “Dilakukanlah deklarasi damai. Untuk pelanggaran Ahmadiyah sudah ada 1000 orang secara resmi yang telah kembali dan mengucapkan dua kalimat sahadat lagi,” ujarnya.

Persoalan Negara Islam Indonesia (NII) ia menuturkan “NII itu telah merongrong tatanan berfikir masyarakat tentang NKRI. Mereka memanfaatkan podasi umat islam,” tegasnya.

“Pada dasarnya umat islam mengiginkan ajaranya sesuai dengan tingkanglaku, perbuatan, sehingga perbuatan yang dinilai tidak islami seperti miras, perselingkuhan, zina menjadi keresahan bersama yang menggangu sistem budaya islam,” paparnya.

“Kelemahan ini sangat mudah untuk memberikan celah kepada mereka yang giat memperjuangkan dan menegakan syariat islam sebagai pedoman hidup dalam berperilaku, bertindak,” keluhnya.

Mari kita lihat kasus bom bunuh diri di Cirebon, “Keikhlasan kita bersedekah, berbagi dijadikan mereka untuk membeli barang-barang rakitan bom,” katanya.

Bagi mereka,”Momentum ini dijadikan menfaat fanatisme masyarakat agar terjadi penegakan syariat islam dan tentunya menjadi model untuk merekrut anggota, terutama pada kalangan anak muda yang masih labil mencari jati diri, tapi haus mencari islam yang dapat menindak segala perbuatan yang dilarang umat islam, seperti contoh menjamurnya miras, perselingkuhan dan zinah,” paparnya.

“Oleh karena itu, diperlukanlah keterlibatana seluruh elemen masyarakat, pendidik, kalangan intelektual dan harus mewasdapai adanya gerakan NII yang merongrong kesatuan NKRI,” harapnya.

Bagi Muhtar Solihin, Dekan Fakultas Ushuluddin memberikan komentar ihwal tumbuhsuburnya NII, “Keberadaan NII sebelum tahun 1970 berorientasi kepada islam yang formal dan mengedepankan simbolik. Akan tetapi setelah tahun 1970an bermotif pada ekonomi,” ujarnya.

“Coba lihat salah satu korban ada yang berani menjual cincin miliknya dan mengambil uang 1.500.000 juta untuk memberikan sedekah kepada NII,” tambahnya .

Selain itu, “Motif demokrasi. Ini yang menjadi isu sengaja diciptakan. Jadi seakan-akan ada projeknya, seperti pada Ponpes Al-Zaitun sudah menjadi rahasi umum untuk menjadikan lumbung suara para penguasa,” jelasnya .

Saat dibuka forum tanya jawab, Pupuh Fathurohman, Wakil Senat Universitas menanggapi operasional kepolisian, Lodaya sistem, riset dan kemitraan ini, “Sesuai dengan perintah ajaran islam tentang menjaga keamana merupakan ibadah dengan pendekatan riset,” ujarnya.

Ia berharap, “Perilaku tangkap baru proses harus ditinggalkan karena akan memperburuk citra kepolisian. Untuk itu, diperlukanlah lodaya riset ini menjadi modal dalam menjaga, mengayomi masyarakat,” katanya.

Terkait dengan model riset kapolda ini “Sesuai dengan tugas Perguruan Tinggi sebagai Tri Dharma PT dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar,” tegasnya Upaya tidak menumbuhkan gerakan NII ini, Kapolda mengingtakan kepada kita semua, “Kita harus mewaspadai gerakan NII dan untuk mengurangi tumbuhnya gerakan serupa diperlukanlah keterlibatakn kita semua, pendidik, kaum intelektual karena kelemahan iman dan kegelisahan jiwa sangat rentang untuk mengikuti ajaran ini,” harapnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya ceramah umum ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan semakin meningkatkan kerjasama antara UIN SGD Bandung dengan Kapolda Jabar dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama di wilayah Jabar ini,”pungkas Rektor.*** [Ibn Ghifarie]

Sekitar 100 orang mahasiswa, karyawan, dosen UIN SGD Bandung mengikuti Ceramah Umum Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Suparni Parto S., M.M bertajuk “Kebijakan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Jawa Barat yang diapndu langsung oleh Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si di ruang Senat Universitas, Gedung Al-Jamiah, lantai II, Kamis (5/5).

Menurut Nanat, “Kegiatan ceramah umum seperti ini sudah menjadi tradisi bagi kami apabila terjadi pergantian Kapolda Jawa Barat,” katanya.

“Apalagi terkait dengan maraknya gerakan NII di lingkungan Jawa Barat, termasuk di Perguruan Tinggi. Saya yakin untuk di kampus UIN SGD Bandung tidak ada yang mengikuti gerakan NII karena hasil survey yang dilakukan kami terhadap mahasiswa adalah cepat lulus, kerja, kaya dan nikah,” jelasnya.

Urusan pembentukan negara, “Pancasila sebagai landasan NKRI sudah menjadi final dan tidak mungkin ada pembuatan negara di dalam negara,” tambahnya.

Dalam ceramahnya, Suparni menjelaskan “Setelah dilantik menjadi Kapolda Jabar kami belum pernah memiliki referensi tantang Jawa Barat. Walapun saya sekolah di Sukabumi Jabar lulus tahun 1980,” paparnya.

Saat menerima jabat ini “Saya kaget dan apa yang harus dilakukan? Urusan geng motor ditanya apa komitmennya,” keluhnya.

Pada setiap kelembagaan, “Ruhnya itu ditentukan oleh kiprah pemimpinnya dengan menggunakan soft leadership, bukan hard leadership sebab warga Jawa Barat pada dasarnya kami nilai sangat ramah, santu,” katanya.

“Oleh karena itu kami intruksikan kepada segenap jajaran kepolisian untuk menjalankan soft leadership dan hard sisitem dalam menejalankan tugas untuk menjaga, mengayomi masyarakat,” jelasnya.

Harapanya, “Ini semua sesuai dengan kultur masyarakat Jabar karena tugas utama kepolisian adalah menjaga ketertiban, kemanan masyarakat dan melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Untuk itu, “Diperlukan komunikasi yang tidak mengedepankan kekerasan, arogan, sok berkuasa, tetapi berikanlah keteladanan dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam operasionalnya, kepolisian harus menjalankan tiga program utama; Pertama, Lodaya Sistem. Kedua, Lodaya Riset. Ketiga, Lodaya Kemitraan. Angka kejahatan di Jabar mencapai 30.000 per tahun dan 6.000 yang permanen dengan rata-rata penghasilanya Rp. 500.000 sampai 1.500.000, maka untuk mengurangi angka kejahatan itu. “Modelnya tidak harus berdasarkan penegakan hukum saja, tetapi harus dilihat dari sisi budaya pada satu masyarakat,” tawarannya.

Berkenaan dengan maraknya geng motor “Dilakukanlah deklarasi damai. Untuk pelanggaran Ahmadiyah sudah ada 1000 orang secara resmi yang telah kembali dan mengucapkan dua kalimat sahadat lagi,” ujarnya.

Persoalan Negara Islam Indonesia (NII) ia menuturkan “NII itu telah merongrong tatanan berfikir masyarakat tentang NKRI. Mereka memanfaatkan podasi umat islam,” tegasnya.

“Pada dasarnya umat islam mengiginkan ajaranya sesuai dengan tingkanglaku, perbuatan, sehingga perbuatan yang dinilai tidak islami seperti miras, perselingkuhan, zina menjadi keresahan bersama yang menggangu sistem budaya islam,” paparnya.

“Kelemahan ini sangat mudah untuk memberikan celah kepada mereka yang giat memperjuangkan dan menegakan syariat islam sebagai pedoman hidup dalam berperilaku, bertindak,” keluhnya.

Mari kita lihat kasus bom bunuh diri di Cirebon, “Keikhlasan kita bersedekah, berbagi dijadikan mereka untuk membeli barang-barang rakitan bom,” katanya.

Bagi mereka,”Momentum ini dijadikan menfaat fanatisme masyarakat agar terjadi penegakan syariat islam dan tentunya menjadi model untuk merekrut anggota, terutama pada kalangan anak muda yang masih labil mencari jati diri, tapi haus mencari islam yang dapat menindak segala perbuatan yang dilarang umat islam, seperti contoh menjamurnya miras, perselingkuhan dan zinah,” paparnya.

“Oleh karena itu, diperlukanlah keterlibatana seluruh elemen masyarakat, pendidik, kalangan intelektual dan harus mewasdapai adanya gerakan NII yang merongrong kesatuan NKRI,” harapnya.

Bagi Muhtar Solihin, Dekan Fakultas Ushuluddin memberikan komentar ihwal tumbuhsuburnya NII, “Keberadaan NII sebelum tahun 1970 berorientasi kepada islam yang formal dan mengedepankan simbolik. Akan tetapi setelah tahun 1970an bermotif pada ekonomi,” ujarnya.

“Coba lihat salah satu korban ada yang berani menjual cincin miliknya dan mengambil uang 1.500.000 juta untuk memberikan sedekah kepada NII,” tambahnya .

Selain itu, “Motif demokrasi. Ini yang menjadi isu sengaja diciptakan. Jadi seakan-akan ada projeknya, seperti pada Ponpes Al-Zaitun sudah menjadi rahasi umum untuk menjadikan lumbung suara para penguasa,” jelasnya .

Saat dibuka forum tanya jawab, Pupuh Fathurohman, Wakil Senat Universitas menanggapi operasional kepolisian, Lodaya sistem, riset dan kemitraan ini, “Sesuai dengan perintah ajaran islam tentang menjaga keamana merupakan ibadah dengan pendekatan riset,” ujarnya.

Ia berharap, “Perilaku tangkap baru proses harus ditinggalkan karena akan memperburuk citra kepolisian. Untuk itu, diperlukanlah lodaya riset ini menjadi modal dalam menjaga, mengayomi masyarakat,” katanya.

Terkait dengan model riset kapolda ini “Sesuai dengan tugas Perguruan Tinggi sebagai Tri Dharma PT dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar,” tegasnya Upaya tidak menumbuhkan gerakan NII ini, Kapolda mengingtakan kepada kita semua, “Kita harus mewaspadai gerakan NII dan untuk mengurangi tumbuhnya gerakan serupa diperlukanlah keterlibatakn kita semua, pendidik, kaum intelektual karena kelemahan iman dan kegelisahan jiwa sangat rentang untuk mengikuti ajaran ini,” harapnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya ceramah umum ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan semakin meningkatkan kerjasama antara UIN SGD Bandung dengan Kapolda Jabar dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama di wilayah Jabar ini,”pungkas Rektor.*** [Ibn Ghifarie]

Sekitar 100 orang mahasiswa, karyawan, dosen UIN SGD Bandung mengikuti Ceramah Umum Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Suparni Parto S., M.M bertajuk “Kebijakan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Jawa Barat yang diapndu langsung oleh Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si di ruang Senat Universitas, Gedung Al-Jamiah, lantai II, Kamis (5/5).

Menurut Nanat, “Kegiatan ceramah umum seperti ini sudah menjadi tradisi bagi kami apabila terjadi pergantian Kapolda Jawa Barat,” katanya.

“Apalagi terkait dengan maraknya gerakan NII di lingkungan Jawa Barat, termasuk di Perguruan Tinggi. Saya yakin untuk di kampus UIN SGD Bandung tidak ada yang mengikuti gerakan NII karena hasil survey yang dilakukan kami terhadap mahasiswa adalah cepat lulus, kerja, kaya dan nikah,” jelasnya.

Urusan pembentukan negara, “Pancasila sebagai landasan NKRI sudah menjadi final dan tidak mungkin ada pembuatan negara di dalam negara,” tambahnya.

Dalam ceramahnya, Suparni menjelaskan “Setelah dilantik menjadi Kapolda Jabar kami belum pernah memiliki referensi tantang Jawa Barat. Walapun saya sekolah di Sukabumi Jabar lulus tahun 1980,” paparnya.

Saat menerima jabat ini “Saya kaget dan apa yang harus dilakukan? Urusan geng motor ditanya apa komitmennya,” keluhnya.

Pada setiap kelembagaan, “Ruhnya itu ditentukan oleh kiprah pemimpinnya dengan menggunakan soft leadership, bukan hard leadership sebab warga Jawa Barat pada dasarnya kami nilai sangat ramah, santu,” katanya.

“Oleh karena itu kami intruksikan kepada segenap jajaran kepolisian untuk menjalankan soft leadership dan hard sisitem dalam menejalankan tugas untuk menjaga, mengayomi masyarakat,” jelasnya.

Harapanya, “Ini semua sesuai dengan kultur masyarakat Jabar karena tugas utama kepolisian adalah menjaga ketertiban, kemanan masyarakat dan melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Untuk itu, “Diperlukan komunikasi yang tidak mengedepankan kekerasan, arogan, sok berkuasa, tetapi berikanlah keteladanan dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam operasionalnya, kepolisian harus menjalankan tiga program utama; Pertama, Lodaya Sistem. Kedua, Lodaya Riset. Ketiga, Lodaya Kemitraan. Angka kejahatan di Jabar mencapai 30.000 per tahun dan 6.000 yang permanen dengan rata-rata penghasilanya Rp. 500.000 sampai 1.500.000, maka untuk mengurangi angka kejahatan itu. “Modelnya tidak harus berdasarkan penegakan hukum saja, tetapi harus dilihat dari sisi budaya pada satu masyarakat,” tawarannya.

Berkenaan dengan maraknya geng motor “Dilakukanlah deklarasi damai. Untuk pelanggaran Ahmadiyah sudah ada 1000 orang secara resmi yang telah kembali dan mengucapkan dua kalimat sahadat lagi,” ujarnya.

Persoalan Negara Islam Indonesia (NII) ia menuturkan “NII itu telah merongrong tatanan berfikir masyarakat tentang NKRI. Mereka memanfaatkan podasi umat islam,” tegasnya.

“Pada dasarnya umat islam mengiginkan ajaranya sesuai dengan tingkanglaku, perbuatan, sehingga perbuatan yang dinilai tidak islami seperti miras, perselingkuhan, zina menjadi keresahan bersama yang menggangu sistem budaya islam,” paparnya.

“Kelemahan ini sangat mudah untuk memberikan celah kepada mereka yang giat memperjuangkan dan menegakan syariat islam sebagai pedoman hidup dalam berperilaku, bertindak,” keluhnya.

Mari kita lihat kasus bom bunuh diri di Cirebon, “Keikhlasan kita bersedekah, berbagi dijadikan mereka untuk membeli barang-barang rakitan bom,” katanya.

Bagi mereka,”Momentum ini dijadikan menfaat fanatisme masyarakat agar terjadi penegakan syariat islam dan tentunya menjadi model untuk merekrut anggota, terutama pada kalangan anak muda yang masih labil mencari jati diri, tapi haus mencari islam yang dapat menindak segala perbuatan yang dilarang umat islam, seperti contoh menjamurnya miras, perselingkuhan dan zinah,” paparnya.

“Oleh karena itu, diperlukanlah keterlibatana seluruh elemen masyarakat, pendidik, kalangan intelektual dan harus mewasdapai adanya gerakan NII yang merongrong kesatuan NKRI,” harapnya.

Bagi Muhtar Solihin, Dekan Fakultas Ushuluddin memberikan komentar ihwal tumbuhsuburnya NII, “Keberadaan NII sebelum tahun 1970 berorientasi kepada islam yang formal dan mengedepankan simbolik. Akan tetapi setelah tahun 1970an bermotif pada ekonomi,” ujarnya.

“Coba lihat salah satu korban ada yang berani menjual cincin miliknya dan mengambil uang 1.500.000 juta untuk memberikan sedekah kepada NII,” tambahnya .

Selain itu, “Motif demokrasi. Ini yang menjadi isu sengaja diciptakan. Jadi seakan-akan ada projeknya, seperti pada Ponpes Al-Zaitun sudah menjadi rahasi umum untuk menjadikan lumbung suara para penguasa,” jelasnya .

Saat dibuka forum tanya jawab, Pupuh Fathurohman, Wakil Senat Universitas menanggapi operasional kepolisian, Lodaya sistem, riset dan kemitraan ini, “Sesuai dengan perintah ajaran islam tentang menjaga keamana merupakan ibadah dengan pendekatan riset,” ujarnya.

Ia berharap, “Perilaku tangkap baru proses harus ditinggalkan karena akan memperburuk citra kepolisian. Untuk itu, diperlukanlah lodaya riset ini menjadi modal dalam menjaga, mengayomi masyarakat,” katanya.

Terkait dengan model riset kapolda ini “Sesuai dengan tugas Perguruan Tinggi sebagai Tri Dharma PT dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar,” tegasnya Upaya tidak menumbuhkan gerakan NII ini, Kapolda mengingtakan kepada kita semua, “Kita harus mewaspadai gerakan NII dan untuk mengurangi tumbuhnya gerakan serupa diperlukanlah keterlibatakn kita semua, pendidik, kaum intelektual karena kelemahan iman dan kegelisahan jiwa sangat rentang untuk mengikuti ajaran ini,” harapnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya ceramah umum ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan semakin meningkatkan kerjasama antara UIN SGD Bandung dengan Kapolda Jabar dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama di wilayah Jabar ini,”pungkas Rektor.*** [Ibn Ghifarie]

Sekitar 100 orang mahasiswa, karyawan, dosen UIN SGD Bandung mengikuti Ceramah Umum Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Suparni Parto S., M.M bertajuk “Kebijakan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Jawa Barat yang diapndu langsung oleh Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si di ruang Senat Universitas, Gedung Al-Jamiah, lantai II, Kamis (5/5).

Menurut Nanat, “Kegiatan ceramah umum seperti ini sudah menjadi tradisi bagi kami apabila terjadi pergantian Kapolda Jawa Barat,” katanya.

“Apalagi terkait dengan maraknya gerakan NII di lingkungan Jawa Barat, termasuk di Perguruan Tinggi. Saya yakin untuk di kampus UIN SGD Bandung tidak ada yang mengikuti gerakan NII karena hasil survey yang dilakukan kami terhadap mahasiswa adalah cepat lulus, kerja, kaya dan nikah,” jelasnya.

Urusan pembentukan negara, “Pancasila sebagai landasan NKRI sudah menjadi final dan tidak mungkin ada pembuatan negara di dalam negara,” tambahnya.

Dalam ceramahnya, Suparni menjelaskan “Setelah dilantik menjadi Kapolda Jabar kami belum pernah memiliki referensi tantang Jawa Barat. Walapun saya sekolah di Sukabumi Jabar lulus tahun 1980,” paparnya.

Saat menerima jabat ini “Saya kaget dan apa yang harus dilakukan? Urusan geng motor ditanya apa komitmennya,” keluhnya.

Pada setiap kelembagaan, “Ruhnya itu ditentukan oleh kiprah pemimpinnya dengan menggunakan soft leadership, bukan hard leadership sebab warga Jawa Barat pada dasarnya kami nilai sangat ramah, santu,” katanya.

“Oleh karena itu kami intruksikan kepada segenap jajaran kepolisian untuk menjalankan soft leadership dan hard sisitem dalam menejalankan tugas untuk menjaga, mengayomi masyarakat,” jelasnya.

Harapanya, “Ini semua sesuai dengan kultur masyarakat Jabar karena tugas utama kepolisian adalah menjaga ketertiban, kemanan masyarakat dan melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Untuk itu, “Diperlukan komunikasi yang tidak mengedepankan kekerasan, arogan, sok berkuasa, tetapi berikanlah keteladanan dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam operasionalnya, kepolisian harus menjalankan tiga program utama; Pertama, Lodaya Sistem. Kedua, Lodaya Riset. Ketiga, Lodaya Kemitraan. Angka kejahatan di Jabar mencapai 30.000 per tahun dan 6.000 yang permanen dengan rata-rata penghasilanya Rp. 500.000 sampai 1.500.000, maka untuk mengurangi angka kejahatan itu. “Modelnya tidak harus berdasarkan penegakan hukum saja, tetapi harus dilihat dari sisi budaya pada satu masyarakat,” tawarannya.

Berkenaan dengan maraknya geng motor “Dilakukanlah deklarasi damai. Untuk pelanggaran Ahmadiyah sudah ada 1000 orang secara resmi yang telah kembali dan mengucapkan dua kalimat sahadat lagi,” ujarnya.

Persoalan Negara Islam Indonesia (NII) ia menuturkan “NII itu telah merongrong tatanan berfikir masyarakat tentang NKRI. Mereka memanfaatkan podasi umat islam,” tegasnya.

“Pada dasarnya umat islam mengiginkan ajaranya sesuai dengan tingkanglaku, perbuatan, sehingga perbuatan yang dinilai tidak islami seperti miras, perselingkuhan, zina menjadi keresahan bersama yang menggangu sistem budaya islam,” paparnya.

“Kelemahan ini sangat mudah untuk memberikan celah kepada mereka yang giat memperjuangkan dan menegakan syariat islam sebagai pedoman hidup dalam berperilaku, bertindak,” keluhnya.

Mari kita lihat kasus bom bunuh diri di Cirebon, “Keikhlasan kita bersedekah, berbagi dijadikan mereka untuk membeli barang-barang rakitan bom,” katanya.

Bagi mereka,”Momentum ini dijadikan menfaat fanatisme masyarakat agar terjadi penegakan syariat islam dan tentunya menjadi model untuk merekrut anggota, terutama pada kalangan anak muda yang masih labil mencari jati diri, tapi haus mencari islam yang dapat menindak segala perbuatan yang dilarang umat islam, seperti contoh menjamurnya miras, perselingkuhan dan zinah,” paparnya.

“Oleh karena itu, diperlukanlah keterlibatana seluruh elemen masyarakat, pendidik, kalangan intelektual dan harus mewasdapai adanya gerakan NII yang merongrong kesatuan NKRI,” harapnya.

Bagi Muhtar Solihin, Dekan Fakultas Ushuluddin memberikan komentar ihwal tumbuhsuburnya NII, “Keberadaan NII sebelum tahun 1970 berorientasi kepada islam yang formal dan mengedepankan simbolik. Akan tetapi setelah tahun 1970an bermotif pada ekonomi,” ujarnya.

“Coba lihat salah satu korban ada yang berani menjual cincin miliknya dan mengambil uang 1.500.000 juta untuk memberikan sedekah kepada NII,” tambahnya .

Selain itu, “Motif demokrasi. Ini yang menjadi isu sengaja diciptakan. Jadi seakan-akan ada projeknya, seperti pada Ponpes Al-Zaitun sudah menjadi rahasi umum untuk menjadikan lumbung suara para penguasa,” jelasnya .

Saat dibuka forum tanya jawab, Pupuh Fathurohman, Wakil Senat Universitas menanggapi operasional kepolisian, Lodaya sistem, riset dan kemitraan ini, “Sesuai dengan perintah ajaran islam tentang menjaga keamana merupakan ibadah dengan pendekatan riset,” ujarnya.

Ia berharap, “Perilaku tangkap baru proses harus ditinggalkan karena akan memperburuk citra kepolisian. Untuk itu, diperlukanlah lodaya riset ini menjadi modal dalam menjaga, mengayomi masyarakat,” katanya.

Terkait dengan model riset kapolda ini “Sesuai dengan tugas Perguruan Tinggi sebagai Tri Dharma PT dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar,” tegasnya Upaya tidak menumbuhkan gerakan NII ini, Kapolda mengingtakan kepada kita semua, “Kita harus mewaspadai gerakan NII dan untuk mengurangi tumbuhnya gerakan serupa diperlukanlah keterlibatakn kita semua, pendidik, kaum intelektual karena kelemahan iman dan kegelisahan jiwa sangat rentang untuk mengikuti ajaran ini,” harapnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya ceramah umum ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan semakin meningkatkan kerjasama antara UIN SGD Bandung dengan Kapolda Jabar dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama di wilayah Jabar ini,”pungkas Rektor.*** [Ibn Ghifarie]

Sekitar 100 orang mahasiswa, karyawan, dosen UIN SGD Bandung mengikuti Ceramah Umum Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Suparni Parto S., M.M bertajuk “Kebijakan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Jawa Barat yang diapndu langsung oleh Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.Si di ruang Senat Universitas, Gedung Al-Jamiah, lantai II, Kamis (5/5).

Menurut Nanat, “Kegiatan ceramah umum seperti ini sudah menjadi tradisi bagi kami apabila terjadi pergantian Kapolda Jawa Barat,” katanya.

“Apalagi terkait dengan maraknya gerakan NII di lingkungan Jawa Barat, termasuk di Perguruan Tinggi. Saya yakin untuk di kampus UIN SGD Bandung tidak ada yang mengikuti gerakan NII karena hasil survey yang dilakukan kami terhadap mahasiswa adalah cepat lulus, kerja, kaya dan nikah,” jelasnya.

Urusan pembentukan negara, “Pancasila sebagai landasan NKRI sudah menjadi final dan tidak mungkin ada pembuatan negara di dalam negara,” tambahnya.

Dalam ceramahnya, Suparni menjelaskan “Setelah dilantik menjadi Kapolda Jabar kami belum pernah memiliki referensi tantang Jawa Barat. Walapun saya sekolah di Sukabumi Jabar lulus tahun 1980,” paparnya.

Saat menerima jabat ini “Saya kaget dan apa yang harus dilakukan? Urusan geng motor ditanya apa komitmennya,” keluhnya.

Pada setiap kelembagaan, “Ruhnya itu ditentukan oleh kiprah pemimpinnya dengan menggunakan soft leadership, bukan hard leadership sebab warga Jawa Barat pada dasarnya kami nilai sangat ramah, santu,” katanya.

“Oleh karena itu kami intruksikan kepada segenap jajaran kepolisian untuk menjalankan soft leadership dan hard sisitem dalam menejalankan tugas untuk menjaga, mengayomi masyarakat,” jelasnya.

Harapanya, “Ini semua sesuai dengan kultur masyarakat Jabar karena tugas utama kepolisian adalah menjaga ketertiban, kemanan masyarakat dan melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Untuk itu, “Diperlukan komunikasi yang tidak mengedepankan kekerasan, arogan, sok berkuasa, tetapi berikanlah keteladanan dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam operasionalnya, kepolisian harus menjalankan tiga program utama; Pertama, Lodaya Sistem. Kedua, Lodaya Riset. Ketiga, Lodaya Kemitraan. Angka kejahatan di Jabar mencapai 30.000 per tahun dan 6.000 yang permanen dengan rata-rata penghasilanya Rp. 500.000 sampai 1.500.000, maka untuk mengurangi angka kejahatan itu. “Modelnya tidak harus berdasarkan penegakan hukum saja, tetapi harus dilihat dari sisi budaya pada satu masyarakat,” tawarannya.

Berkenaan dengan maraknya geng motor “Dilakukanlah deklarasi damai. Untuk pelanggaran Ahmadiyah sudah ada 1000 orang secara resmi yang telah kembali dan mengucapkan dua kalimat sahadat lagi,” ujarnya.

Persoalan Negara Islam Indonesia (NII) ia menuturkan “NII itu telah merongrong tatanan berfikir masyarakat tentang NKRI. Mereka memanfaatkan podasi umat islam,” tegasnya.

“Pada dasarnya umat islam mengiginkan ajaranya sesuai dengan tingkanglaku, perbuatan, sehingga perbuatan yang dinilai tidak islami seperti miras, perselingkuhan, zina menjadi keresahan bersama yang menggangu sistem budaya islam,” paparnya.

“Kelemahan ini sangat mudah untuk memberikan celah kepada mereka yang giat memperjuangkan dan menegakan syariat islam sebagai pedoman hidup dalam berperilaku, bertindak,” keluhnya.

Mari kita lihat kasus bom bunuh diri di Cirebon, “Keikhlasan kita bersedekah, berbagi dijadikan mereka untuk membeli barang-barang rakitan bom,” katanya.

Bagi mereka,”Momentum ini dijadikan menfaat fanatisme masyarakat agar terjadi penegakan syariat islam dan tentunya menjadi model untuk merekrut anggota, terutama pada kalangan anak muda yang masih labil mencari jati diri, tapi haus mencari islam yang dapat menindak segala perbuatan yang dilarang umat islam, seperti contoh menjamurnya miras, perselingkuhan dan zinah,” paparnya.

“Oleh karena itu, diperlukanlah keterlibatana seluruh elemen masyarakat, pendidik, kalangan intelektual dan harus mewasdapai adanya gerakan NII yang merongrong kesatuan NKRI,” harapnya.

Bagi Muhtar Solihin, Dekan Fakultas Ushuluddin memberikan komentar ihwal tumbuhsuburnya NII, “Keberadaan NII sebelum tahun 1970 berorientasi kepada islam yang formal dan mengedepankan simbolik. Akan tetapi setelah tahun 1970an bermotif pada ekonomi,” ujarnya.

“Coba lihat salah satu korban ada yang berani menjual cincin miliknya dan mengambil uang 1.500.000 juta untuk memberikan sedekah kepada NII,” tambahnya .

Selain itu, “Motif demokrasi. Ini yang menjadi isu sengaja diciptakan. Jadi seakan-akan ada projeknya, seperti pada Ponpes Al-Zaitun sudah menjadi rahasi umum untuk menjadikan lumbung suara para penguasa,” jelasnya .

Saat dibuka forum tanya jawab, Pupuh Fathurohman, Wakil Senat Universitas menanggapi operasional kepolisian, Lodaya sistem, riset dan kemitraan ini, “Sesuai dengan perintah ajaran islam tentang menjaga keamana merupakan ibadah dengan pendekatan riset,” ujarnya.

Ia berharap, “Perilaku tangkap baru proses harus ditinggalkan karena akan memperburuk citra kepolisian. Untuk itu, diperlukanlah lodaya riset ini menjadi modal dalam menjaga, mengayomi masyarakat,” katanya.

Terkait dengan model riset kapolda ini “Sesuai dengan tugas Perguruan Tinggi sebagai Tri Dharma PT dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar,” tegasnya Upaya tidak menumbuhkan gerakan NII ini, Kapolda mengingtakan kepada kita semua, “Kita harus mewaspadai gerakan NII dan untuk mengurangi tumbuhnya gerakan serupa diperlukanlah keterlibatakn kita semua, pendidik, kaum intelektual karena kelemahan iman dan kegelisahan jiwa sangat rentang untuk mengikuti ajaran ini,” harapnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya ceramah umum ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan semakin meningkatkan kerjasama antara UIN SGD Bandung dengan Kapolda Jabar dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama di wilayah Jabar ini,”pungkas Rektor.*** [Ibn Ghifarie]