UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Membedah Gerakan Radikalisme di Indonesia

[www.uinsgd.ac.id] Berangkat dari fenomena radikalisme yang terjadi di Indonesia tentang berbagai gerakan penyimpangan agama khususnya gerakan NII dan Radikalisme dalam kehidupan keberagamaan umat Islam, Forum Pascasarjana UIN Bandung yang dimotori oleh Wahyu Iryana menggelar seminar dan lokakarya nasional bertajun ‘Membendung Gerakan NII dan Radikalisme Islam’ di Aula Al-Jamiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Kamis (16/06/2011).

Seminar ini menghadirkan pembicara dari berbagai institusi yang berkaitan dengan penanganan gerakan radikalisme dan terorisme, diantaranya dari Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT) Prof. Dr. Idris, MA.,Muchtar Ali Bimas Islam Kemenag  RI, Budayawan Acep Zamzam Noer, Ditjen Bimas Polda Jabar Drs. Taufik Rohman, SH., MH, Akademisi Prof. Dr. H. Afif Muhammad, dan Dedy Jamaludin Malik.

“Sudah lama kita merasa tidak nyaman, termasuk masyarakat yang saya minta pendapat, banyak isu yang tidak enak; terorisme, cuci otak, NII. Kapan kita merasa nyaman dengan bangsa Indonesia,”ujar Direktur Pascasarjana, Prof. H. Dadang Kahmad, MS., saat memberikan sambutan seminar.

Ia berharap bahwa dengan seminar dan lokakarya ini dapat mengungkap misteri tentang radikalisme agama yang terjadi di Indonesia.

“Mudah-mudahan misteri ini bisa dibahas secara tuntas. Oleh karena itu melalui obrolan kecil dengan Formaca, kita mengumpulkan para pembicara yang kompeten, bahkan seharusnya dihadirkan Peneliti Terorisme, Sidney John, agar bisa memandang lebih objektif,”harap Ketua PW Muhammadiyah tersebut.

Sementar itu Rektor UIN Bandung, Prof. Dr. H. Nanat F. Natsir memiliki analisis bahwa terjadinya radikalisme di Indonesia tidak terlepas dari sikap standar ganda AS terhadap politik luar negerinya.

“Pertama bahwa Politik ketidakadilan AS-lah yang membuat standar ganda terhadap beberapa Negara Islam seperti Palestina atau Afganistan sehingga menimbulkan gerakan dari kalangan umat Islam. Bahkan ada kencederungan bahwa radikalisme dibuat oleh Barat”ujarnya yakin.

“Kedua adalah masalah ideology yang berkaitan dengan faham agama. Ada beberapa pandangan hubungan antara Agama dan Negara. Golongan pertama memandang bahwa Al-Qur’an sudah komplit dan sempurna, pandangan ini diwakili oleh Hasan Al-Bana. Dampak dari pandangan ini adalah harusnya mendirikan Negara Islam. Di Indonesia, terdapat sebagian kecil gerakan ini, salah satunya diikuti oleh NII. Sementara pandangan kedua menyatakan bahwa antara agama dan Negara tidak berhubungan. Pandangan ini diwakili oleh Ar-Razi. Ar-Razi bersandar pada hadits Nabi SAW yakni ‘antum a’lamu biumuri addunya kum’. Sedangkan golongan ketiga tidak kemana-mana, pandangan ini dipelopori oleh Fazlur Rahman sementara di Indonesia diikuti oleh Nurkholis Madjid serta partai politik Islam di Indonesia,”ujar Rektor panjang lebar.

Menurutnya, Gerakan NII lama sudah tidak ada hubungan dengan gerakan NII yang sekarang karena Kartosuwiryo sendiri menyatakan bahwa NII sudah kembali ke pangkuan Ibu pertiwi.

Gubernur sendiri merasa prihatin dengan keadaan ini, karena masih ada kelompok-kelompok kecil yang ingin mengganti ideology Pancasila. Padahal kita tahun bahwa Pancasila dan bentuk NKRI sudah final.

“Islam sejatinya adalah agama rahmatan lil’alamin yang memberikan ketenganan dan kenyamanan, sehingga tidak dibenarkan adanya terorisme dan gerakan radikal di Indonesia, “papar Gubernur Jawa Barat yang disampaikan oleh wakilnya.

“Saya kira pendidikan multicultural dan budi pekerti perlu diberikan kepada masyarakat,”ucapnya.

Gubernur berharap bahwa fenomena radikalisme bisa dilumpuhkan,”Mencermati fenomena radikalisme saya mengajak marilah mensinergikan agar bisa melumpuhkan gerakan radikalisme untuk mewujudkan cita-cita kita. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan diskusi untuk menciptakan bangsa yang tentram dan makmur”.***[Dudi,Ibn Ghifarie]

 

[www.uinsgd.ac.id] Berangkat dari fenomena radikalisme yang terjadi di Indonesia tentang berbagai gerakan penyimpangan agama khususnya gerakan NII dan Radikalisme dalam kehidupan keberagamaan umat Islam, Forum Pascasarjana UIN Bandung yang dimotori oleh Wahyu Iryana menggelar seminar dan lokakarya nasional bertajun ‘Membendung Gerakan NII dan Radikalisme Islam’ di Aula Al-Jamiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Kamis (16/06/2011).

Seminar ini menghadirkan pembicara dari berbagai institusi yang berkaitan dengan penanganan gerakan radikalisme dan terorisme, diantaranya dari Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT) Prof. Dr. Idris, MA.,Muchtar Ali Bimas Islam Kemenag  RI, Budayawan Acep Zamzam Noer, Ditjen Bimas Polda Jabar Drs. Taufik Rohman, SH., MH, Akademisi Prof. Dr. H. Afif Muhammad, dan Dedy Jamaludin Malik.

“Sudah lama kita merasa tidak nyaman, termasuk masyarakat yang saya minta pendapat, banyak isu yang tidak enak; terorisme, cuci otak, NII. Kapan kita merasa nyaman dengan bangsa Indonesia,”ujar Direktur Pascasarjana, Prof. H. Dadang Kahmad, MS., saat memberikan sambutan seminar.

Ia berharap bahwa dengan seminar dan lokakarya ini dapat mengungkap misteri tentang radikalisme agama yang terjadi di Indonesia.

“Mudah-mudahan misteri ini bisa dibahas secara tuntas. Oleh karena itu melalui obrolan kecil dengan Formaca, kita mengumpulkan para pembicara yang kompeten, bahkan seharusnya dihadirkan Peneliti Terorisme, Sidney John, agar bisa memandang lebih objektif,”harap Ketua PW Muhammadiyah tersebut.

Sementar itu Rektor UIN Bandung, Prof. Dr. H. Nanat F. Natsir memiliki analisis bahwa terjadinya radikalisme di Indonesia tidak terlepas dari sikap standar ganda AS terhadap politik luar negerinya.

“Pertama bahwa Politik ketidakadilan AS-lah yang membuat standar ganda terhadap beberapa Negara Islam seperti Palestina atau Afganistan sehingga menimbulkan gerakan dari kalangan umat Islam. Bahkan ada kencederungan bahwa radikalisme dibuat oleh Barat”ujarnya yakin.

“Kedua adalah masalah ideology yang berkaitan dengan faham agama. Ada beberapa pandangan hubungan antara Agama dan Negara. Golongan pertama memandang bahwa Al-Qur’an sudah komplit dan sempurna, pandangan ini diwakili oleh Hasan Al-Bana. Dampak dari pandangan ini adalah harusnya mendirikan Negara Islam. Di Indonesia, terdapat sebagian kecil gerakan ini, salah satunya diikuti oleh NII. Sementara pandangan kedua menyatakan bahwa antara agama dan Negara tidak berhubungan. Pandangan ini diwakili oleh Ar-Razi. Ar-Razi bersandar pada hadits Nabi SAW yakni ‘antum a’lamu biumuri addunya kum’. Sedangkan golongan ketiga tidak kemana-mana, pandangan ini dipelopori oleh Fazlur Rahman sementara di Indonesia diikuti oleh Nurkholis Madjid serta partai politik Islam di Indonesia,”ujar Rektor panjang lebar.

Menurutnya, Gerakan NII lama sudah tidak ada hubungan dengan gerakan NII yang sekarang karena Kartosuwiryo sendiri menyatakan bahwa NII sudah kembali ke pangkuan Ibu pertiwi.

Gubernur sendiri merasa prihatin dengan keadaan ini, karena masih ada kelompok-kelompok kecil yang ingin mengganti ideology Pancasila. Padahal kita tahun bahwa Pancasila dan bentuk NKRI sudah final.

“Islam sejatinya adalah agama rahmatan lil’alamin yang memberikan ketenganan dan kenyamanan, sehingga tidak dibenarkan adanya terorisme dan gerakan radikal di Indonesia, “papar Gubernur Jawa Barat yang disampaikan oleh wakilnya.

“Saya kira pendidikan multicultural dan budi pekerti perlu diberikan kepada masyarakat,”ucapnya.

Gubernur berharap bahwa fenomena radikalisme bisa dilumpuhkan,”Mencermati fenomena radikalisme saya mengajak marilah mensinergikan agar bisa melumpuhkan gerakan radikalisme untuk mewujudkan cita-cita kita. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan diskusi untuk menciptakan bangsa yang tentram dan makmur”.***[Dudi,Ibn Ghifarie]

 

[www.uinsgd.ac.id] Berangkat dari fenomena radikalisme yang terjadi di Indonesia tentang berbagai gerakan penyimpangan agama khususnya gerakan NII dan Radikalisme dalam kehidupan keberagamaan umat Islam, Forum Pascasarjana UIN Bandung yang dimotori oleh Wahyu Iryana menggelar seminar dan lokakarya nasional bertajun ‘Membendung Gerakan NII dan Radikalisme Islam’ di Aula Al-Jamiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Kamis (16/06/2011).

Seminar ini menghadirkan pembicara dari berbagai institusi yang berkaitan dengan penanganan gerakan radikalisme dan terorisme, diantaranya dari Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT) Prof. Dr. Idris, MA.,Muchtar Ali Bimas Islam Kemenag  RI, Budayawan Acep Zamzam Noer, Ditjen Bimas Polda Jabar Drs. Taufik Rohman, SH., MH, Akademisi Prof. Dr. H. Afif Muhammad, dan Dedy Jamaludin Malik.

“Sudah lama kita merasa tidak nyaman, termasuk masyarakat yang saya minta pendapat, banyak isu yang tidak enak; terorisme, cuci otak, NII. Kapan kita merasa nyaman dengan bangsa Indonesia,”ujar Direktur Pascasarjana, Prof. H. Dadang Kahmad, MS., saat memberikan sambutan seminar.

Ia berharap bahwa dengan seminar dan lokakarya ini dapat mengungkap misteri tentang radikalisme agama yang terjadi di Indonesia.

“Mudah-mudahan misteri ini bisa dibahas secara tuntas. Oleh karena itu melalui obrolan kecil dengan Formaca, kita mengumpulkan para pembicara yang kompeten, bahkan seharusnya dihadirkan Peneliti Terorisme, Sidney John, agar bisa memandang lebih objektif,”harap Ketua PW Muhammadiyah tersebut.

Sementar itu Rektor UIN Bandung, Prof. Dr. H. Nanat F. Natsir memiliki analisis bahwa terjadinya radikalisme di Indonesia tidak terlepas dari sikap standar ganda AS terhadap politik luar negerinya.

“Pertama bahwa Politik ketidakadilan AS-lah yang membuat standar ganda terhadap beberapa Negara Islam seperti Palestina atau Afganistan sehingga menimbulkan gerakan dari kalangan umat Islam. Bahkan ada kencederungan bahwa radikalisme dibuat oleh Barat”ujarnya yakin.

“Kedua adalah masalah ideology yang berkaitan dengan faham agama. Ada beberapa pandangan hubungan antara Agama dan Negara. Golongan pertama memandang bahwa Al-Qur’an sudah komplit dan sempurna, pandangan ini diwakili oleh Hasan Al-Bana. Dampak dari pandangan ini adalah harusnya mendirikan Negara Islam. Di Indonesia, terdapat sebagian kecil gerakan ini, salah satunya diikuti oleh NII. Sementara pandangan kedua menyatakan bahwa antara agama dan Negara tidak berhubungan. Pandangan ini diwakili oleh Ar-Razi. Ar-Razi bersandar pada hadits Nabi SAW yakni ‘antum a’lamu biumuri addunya kum’. Sedangkan golongan ketiga tidak kemana-mana, pandangan ini dipelopori oleh Fazlur Rahman sementara di Indonesia diikuti oleh Nurkholis Madjid serta partai politik Islam di Indonesia,”ujar Rektor panjang lebar.

Menurutnya, Gerakan NII lama sudah tidak ada hubungan dengan gerakan NII yang sekarang karena Kartosuwiryo sendiri menyatakan bahwa NII sudah kembali ke pangkuan Ibu pertiwi.

Gubernur sendiri merasa prihatin dengan keadaan ini, karena masih ada kelompok-kelompok kecil yang ingin mengganti ideology Pancasila. Padahal kita tahun bahwa Pancasila dan bentuk NKRI sudah final.

“Islam sejatinya adalah agama rahmatan lil’alamin yang memberikan ketenganan dan kenyamanan, sehingga tidak dibenarkan adanya terorisme dan gerakan radikal di Indonesia, “papar Gubernur Jawa Barat yang disampaikan oleh wakilnya.

“Saya kira pendidikan multicultural dan budi pekerti perlu diberikan kepada masyarakat,”ucapnya.

Gubernur berharap bahwa fenomena radikalisme bisa dilumpuhkan,”Mencermati fenomena radikalisme saya mengajak marilah mensinergikan agar bisa melumpuhkan gerakan radikalisme untuk mewujudkan cita-cita kita. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan diskusi untuk menciptakan bangsa yang tentram dan makmur”.***[Dudi,Ibn Ghifarie]

 

[www.uinsgd.ac.id] Berangkat dari fenomena radikalisme yang terjadi di Indonesia tentang berbagai gerakan penyimpangan agama khususnya gerakan NII dan Radikalisme dalam kehidupan keberagamaan umat Islam, Forum Pascasarjana UIN Bandung yang dimotori oleh Wahyu Iryana menggelar seminar dan lokakarya nasional bertajun ‘Membendung Gerakan NII dan Radikalisme Islam’ di Aula Al-Jamiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Kamis (16/06/2011).

Seminar ini menghadirkan pembicara dari berbagai institusi yang berkaitan dengan penanganan gerakan radikalisme dan terorisme, diantaranya dari Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT) Prof. Dr. Idris, MA.,Muchtar Ali Bimas Islam Kemenag  RI, Budayawan Acep Zamzam Noer, Ditjen Bimas Polda Jabar Drs. Taufik Rohman, SH., MH, Akademisi Prof. Dr. H. Afif Muhammad, dan Dedy Jamaludin Malik.

“Sudah lama kita merasa tidak nyaman, termasuk masyarakat yang saya minta pendapat, banyak isu yang tidak enak; terorisme, cuci otak, NII. Kapan kita merasa nyaman dengan bangsa Indonesia,”ujar Direktur Pascasarjana, Prof. H. Dadang Kahmad, MS., saat memberikan sambutan seminar.

Ia berharap bahwa dengan seminar dan lokakarya ini dapat mengungkap misteri tentang radikalisme agama yang terjadi di Indonesia.

“Mudah-mudahan misteri ini bisa dibahas secara tuntas. Oleh karena itu melalui obrolan kecil dengan Formaca, kita mengumpulkan para pembicara yang kompeten, bahkan seharusnya dihadirkan Peneliti Terorisme, Sidney John, agar bisa memandang lebih objektif,”harap Ketua PW Muhammadiyah tersebut.

Sementar itu Rektor UIN Bandung, Prof. Dr. H. Nanat F. Natsir memiliki analisis bahwa terjadinya radikalisme di Indonesia tidak terlepas dari sikap standar ganda AS terhadap politik luar negerinya.

“Pertama bahwa Politik ketidakadilan AS-lah yang membuat standar ganda terhadap beberapa Negara Islam seperti Palestina atau Afganistan sehingga menimbulkan gerakan dari kalangan umat Islam. Bahkan ada kencederungan bahwa radikalisme dibuat oleh Barat”ujarnya yakin.

“Kedua adalah masalah ideology yang berkaitan dengan faham agama. Ada beberapa pandangan hubungan antara Agama dan Negara. Golongan pertama memandang bahwa Al-Qur’an sudah komplit dan sempurna, pandangan ini diwakili oleh Hasan Al-Bana. Dampak dari pandangan ini adalah harusnya mendirikan Negara Islam. Di Indonesia, terdapat sebagian kecil gerakan ini, salah satunya diikuti oleh NII. Sementara pandangan kedua menyatakan bahwa antara agama dan Negara tidak berhubungan. Pandangan ini diwakili oleh Ar-Razi. Ar-Razi bersandar pada hadits Nabi SAW yakni ‘antum a’lamu biumuri addunya kum’. Sedangkan golongan ketiga tidak kemana-mana, pandangan ini dipelopori oleh Fazlur Rahman sementara di Indonesia diikuti oleh Nurkholis Madjid serta partai politik Islam di Indonesia,”ujar Rektor panjang lebar.

Menurutnya, Gerakan NII lama sudah tidak ada hubungan dengan gerakan NII yang sekarang karena Kartosuwiryo sendiri menyatakan bahwa NII sudah kembali ke pangkuan Ibu pertiwi.

Gubernur sendiri merasa prihatin dengan keadaan ini, karena masih ada kelompok-kelompok kecil yang ingin mengganti ideology Pancasila. Padahal kita tahun bahwa Pancasila dan bentuk NKRI sudah final.

“Islam sejatinya adalah agama rahmatan lil’alamin yang memberikan ketenganan dan kenyamanan, sehingga tidak dibenarkan adanya terorisme dan gerakan radikal di Indonesia, “papar Gubernur Jawa Barat yang disampaikan oleh wakilnya.

“Saya kira pendidikan multicultural dan budi pekerti perlu diberikan kepada masyarakat,”ucapnya.

Gubernur berharap bahwa fenomena radikalisme bisa dilumpuhkan,”Mencermati fenomena radikalisme saya mengajak marilah mensinergikan agar bisa melumpuhkan gerakan radikalisme untuk mewujudkan cita-cita kita. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan diskusi untuk menciptakan bangsa yang tentram dan makmur”.***[Dudi,Ibn Ghifarie]

 

[www.uinsgd.ac.id] Berangkat dari fenomena radikalisme yang terjadi di Indonesia tentang berbagai gerakan penyimpangan agama khususnya gerakan NII dan Radikalisme dalam kehidupan keberagamaan umat Islam, Forum Pascasarjana UIN Bandung yang dimotori oleh Wahyu Iryana menggelar seminar dan lokakarya nasional bertajun ‘Membendung Gerakan NII dan Radikalisme Islam’ di Aula Al-Jamiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Kamis (16/06/2011).

Seminar ini menghadirkan pembicara dari berbagai institusi yang berkaitan dengan penanganan gerakan radikalisme dan terorisme, diantaranya dari Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT) Prof. Dr. Idris, MA.,Muchtar Ali Bimas Islam Kemenag  RI, Budayawan Acep Zamzam Noer, Ditjen Bimas Polda Jabar Drs. Taufik Rohman, SH., MH, Akademisi Prof. Dr. H. Afif Muhammad, dan Dedy Jamaludin Malik.

“Sudah lama kita merasa tidak nyaman, termasuk masyarakat yang saya minta pendapat, banyak isu yang tidak enak; terorisme, cuci otak, NII. Kapan kita merasa nyaman dengan bangsa Indonesia,”ujar Direktur Pascasarjana, Prof. H. Dadang Kahmad, MS., saat memberikan sambutan seminar.

Ia berharap bahwa dengan seminar dan lokakarya ini dapat mengungkap misteri tentang radikalisme agama yang terjadi di Indonesia.

“Mudah-mudahan misteri ini bisa dibahas secara tuntas. Oleh karena itu melalui obrolan kecil dengan Formaca, kita mengumpulkan para pembicara yang kompeten, bahkan seharusnya dihadirkan Peneliti Terorisme, Sidney John, agar bisa memandang lebih objektif,”harap Ketua PW Muhammadiyah tersebut.

Sementar itu Rektor UIN Bandung, Prof. Dr. H. Nanat F. Natsir memiliki analisis bahwa terjadinya radikalisme di Indonesia tidak terlepas dari sikap standar ganda AS terhadap politik luar negerinya.

“Pertama bahwa Politik ketidakadilan AS-lah yang membuat standar ganda terhadap beberapa Negara Islam seperti Palestina atau Afganistan sehingga menimbulkan gerakan dari kalangan umat Islam. Bahkan ada kencederungan bahwa radikalisme dibuat oleh Barat”ujarnya yakin.

“Kedua adalah masalah ideology yang berkaitan dengan faham agama. Ada beberapa pandangan hubungan antara Agama dan Negara. Golongan pertama memandang bahwa Al-Qur’an sudah komplit dan sempurna, pandangan ini diwakili oleh Hasan Al-Bana. Dampak dari pandangan ini adalah harusnya mendirikan Negara Islam. Di Indonesia, terdapat sebagian kecil gerakan ini, salah satunya diikuti oleh NII. Sementara pandangan kedua menyatakan bahwa antara agama dan Negara tidak berhubungan. Pandangan ini diwakili oleh Ar-Razi. Ar-Razi bersandar pada hadits Nabi SAW yakni ‘antum a’lamu biumuri addunya kum’. Sedangkan golongan ketiga tidak kemana-mana, pandangan ini dipelopori oleh Fazlur Rahman sementara di Indonesia diikuti oleh Nurkholis Madjid serta partai politik Islam di Indonesia,”ujar Rektor panjang lebar.

Menurutnya, Gerakan NII lama sudah tidak ada hubungan dengan gerakan NII yang sekarang karena Kartosuwiryo sendiri menyatakan bahwa NII sudah kembali ke pangkuan Ibu pertiwi.

Gubernur sendiri merasa prihatin dengan keadaan ini, karena masih ada kelompok-kelompok kecil yang ingin mengganti ideology Pancasila. Padahal kita tahun bahwa Pancasila dan bentuk NKRI sudah final.

“Islam sejatinya adalah agama rahmatan lil’alamin yang memberikan ketenganan dan kenyamanan, sehingga tidak dibenarkan adanya terorisme dan gerakan radikal di Indonesia, “papar Gubernur Jawa Barat yang disampaikan oleh wakilnya.

“Saya kira pendidikan multicultural dan budi pekerti perlu diberikan kepada masyarakat,”ucapnya.

Gubernur berharap bahwa fenomena radikalisme bisa dilumpuhkan,”Mencermati fenomena radikalisme saya mengajak marilah mensinergikan agar bisa melumpuhkan gerakan radikalisme untuk mewujudkan cita-cita kita. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan diskusi untuk menciptakan bangsa yang tentram dan makmur”.***[Dudi,Ibn Ghifarie]