UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Ekonomi (tanpa) Keadilan

Terdapat fakta kesenjangan yang nyata saat ini. Mall-mall di perkotaan dijejali para pengunjung. Mobil-mobil mewah berbagai merek dan tipe berjejer, setiap hari, memenuhi halaman pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan, hingga terkadang kesulitan ditemukan tempat parkir yang kosong. Rumah-rumah makan besar yang bertarif mahal tidak pernah sepi pengunjung setiap harinya. Berapa pun uang yang keluar, tidak dipikirkan lagi oleh mereka. Orang-orang perkotaan lebih mencemaskan tidak kebagian tempat dan menu makanan. Uang ratusan ribu, bahkan jutaan, rupiah mereka keluarkan untuk satu kali datang ke tempat makan atau tempat belanja dalam rangka memenuhi “hasrat konsumerismenya”. 

 

Sementara itu, di pelosok-pelosok daerah, mayoritas penduduk dilanda  kesusahan dan kesulitan, sekalipun hanya memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka tidak pernah merasakan naik-turun lift di mall-mall atau laju roda escalator; bahkan hampir mustahil hal itu mereka rasakan. Otak dan tenaga mereka habis dikuras untuk memikirkan apakah bisa makan atau tidak di hari besok.

 

Kesenjangan di negara kita terlalu lebar antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Apabila hal ini dibiarkan terus terjadi, bukan hal musthail masyarakat di pelosok akan dilanda sikap apatis, tidak berinisiatif, serta lemah motivasi. Masyarakat pedesaan saat ini bukan tidak semangat bekerja. Mereka bersedia mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk bekerja keras, tanpa banyak mengeluhkan kebijakan negara yang tidak berpihak dan melindungi mereka.  Orang-orang di daerah telah bekerja keras. Akan tetapi, mereka tidak dapat memperoleh imbalan yang pantas untuk kerja kerasnya tersebut. Orang-orang pedesaan bukan manusia tanpa kreatifitas. Tengok saja Hendra Kribo, seorang petani yang tinggal di Desa Mekarwangi, Cisayong, Tasikmalaya (PR, 20 Juni 2012). Tanpa dukungan yang besar-besaran dari pemerintah pun, dengan kerja kerasnya, dia berhasil menciptakan pola tanam padi organik yang menjadi rujukan banyak orang. Kemudian, ketika negara mendengungkan agar semua pihak mengencangkan pinggang dalam rangka efesiensi anggaran, setiap saat mereka telah melakukannya.

 

Bias Kebijakan

 

Salah satu faktor timbulnya kesenjangan yang dalam antara masyarakat kota dan desa adalah bias kebijakan kita terhadap masyarakat desa. Dukungan kebijakan kita untuk pembangunan perkotaan, perusahaan-perusahaan, dan industri-industri berskala besar sangat tinggi. Dukungan kebijakan untuk menaikkan keuntungan-keuntungannya begitu deras, tidak sebanding dengan dukungan kebijakan pada peningkatan kafasitas dan kualitas ekonomi pedesaan. Akibatnya, terjadi perlambatan pembangunan infrastruktur manusia, fisik, dan keuangan di kawasan pedesaan.

 

Dalam doktrin politik ekonomi Islam, pemusatan dan penguasaan kekayaan mesti diurai dari industri dan perusahaan besar, melalui suatu kebijakan negara, agar tersebar secara merata kepada mereka yang tidak bernasib baik. Terlalu besar dukungan kebijakan pada perekonomian perkotaan, sementara minim dukungan pada perekonomian pedesaan, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang timpang.

 

Di perkotaan ekonomi tumbuh, sementara di pedesaan ekonomi stagnan. Akibatnya, pertumbuhan yang terjadi adalah “pertumbuhan semu (apparent growth)” yang tidak berkualitas. Pertumbuhan ekonomi semu tidak akan berhasil menciptakan lapangan kerja yang merata dan berkelanjutan, sehingga tingkat pengangguran tetap tinggi dalam hingar-bingar pemberitaan ekonomi yang terus tumbuh. Kemiskinan akan tetap tinggi, walaupun data Badan Pusat Statistik menyatakan turun. Kalaupun betul terjadi penurunan jumlah orang-orang miskin, mereka tetap rentan akan kembali pada kemiskinannya.

 

Terlalu besar dukungan kita pada perekonomian perkotaan sementara minim dukungan pada perekonomian desa menandakan bahwa kita tidak memprioritaskan pembangunan ekonomi yang berbasis keadilan. Kita lebih banyak membangun simbol-simbol dan mercucuar ekonomi global dalam rangka meningkatkan kepercayaan dunia luar. Kita salah kaprah dalam hal ini. Tenaga dan pikiran dicurahkan untuk mendapatkan kepercayaan dunia luar, namun kita tidak digunakan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat sendiri.

 

Menurut saya, salah satu faktor tidak beresnya pembangunan ekonomi pedesaan, selain dukungan kebijakan yang tinggi pada perekonomian kota minim dukungan pada perekonomian desa, adalah akibat biaya politik yang terlalu mahal di setiap level kekuasaan. Di beberapa pemerintahan daerah, alokasi APBD untuk pembangunan ekonomi desa, selalu lebih kecil daripada alokasi untuk biaya pemilukada. Uang kita lebih banyak dihamburkan untuk pertarungan politik daripada untuk pembangunan ekonomi. Dua tahun sebelum perhelatan politik dilaksanakan, para kepala daerah di negeri kita dan para konstestan lainnya telah banyak mengeluarkan biaya kampanye, yang jumlahnya cukup untuk membangun dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak parah di pedesaan.

 

Berdasarkan daftar Indeks Negara Gagal (Filed States Index) 2012, negara kita berada dalam urutan 63 dari 178 negara, dengan tiga indikator kegagalan, yaitu HAM dan penegakan hukum, tekanan demografi, dan protes kelompok minoritas. Di antara masalah tekanan demografi adalah tidak seimbangnya sebaran penduduk dan kesejahteraan. Memang, harus kita akui bahwa kesejahteraan di negara kita belum merata, terutama di pelosok-pelosok pedesaan.

 

Ada masalah krusial masyarakat pedesaan saat ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Tanah-tanah mereka, sebagai kekayaan utama, telah banyak digusur oleh orang-orang kota. Di banyak desa, para penduduknya telah banyak menjual tanah ke orang-orang perkotaan. Hasil penjualannya tidak mereka gunakan untuk mengembangkan potensi ekonominya. Uang hasil penjualan kebun, sawah, dan ladang digunakan mereka untuk menikahkan anaknya atau digunakan untuk membeli kendaraan yang tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Hal ini sangat membahayakan. Mereka semakin tergusur dan tersingkir dari tempat tinggalnya. Kita harus berpikira bagaimana menyelamatkan mereka, supayatidak semakin terpuruk.

Penulis, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sumber, Opini Pikiran Rakyat 13 Juli 2012