UINSGD.AC.ID (Humas) — Program Studi Manajemen Keuangan Syariah (MKS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menyelenggarakan Kuliah Umum bertajuk “Dana Pensiun Syariah sebagai Instrumen Kesejahteraan dan Keberlanjutan Ekonomi Umat” pada Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung FEBI Lantai 2 ini menghadirkan Ana Hastuti, Direktur Bisnis Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah (DPLKS) Muamalat, sebagai narasumber utama. Turut dihadiri oleh Sekretaris Prodi MKS, Dr. Vemy Suci Asih, S.T., M.E.Sy., moderator kuliah umum, Nia Kurnia Lestari, S.E., M.E., dan beberapa staf dari Bank Muamalat.
Dalam laporannya, Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah (MKS), Dr. H. Dadang Husen Sobana, M.Ag., CSBA, menyampaikan bahwa pengangkatan tema dana pensiun syariah merupakan upaya menghadirkan perspektif baru dalam kegiatan akademik Prodi MKS.
“Selama ini, kuliah umum yang diselenggarakan program studi tersebut cenderung membahas isu perbankan syariah dan pasar modal syariah. Oleh karena itu, pembahasan dana pensiun syariah diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa terhadap sektor industri keuangan syariah lainnya,” ungkap Kaprodi MKS.
Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai dana pensiun masih perlu diperluas. Selama ini, terdapat pandangan bahwa program pensiun hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN), padahal setiap orang yang bekerja memiliki kebutuhan untuk mempersiapkan masa pensiunnya.
“Pensiun bukan hanya persoalan ASN. Setiap orang yang bekerja perlu memikirkan bagaimana mempersiapkan kesejahteraan pada masa tua. Karena itu, literasi dan edukasi mengenai dana pensiun perlu terus ditingkatkan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Dana pensiun lembaga keuangan syariah merupakan salah satu materi yang dipelajari dalam kurikulum Manajemen Keuangan Syariah. “Untuk memperkuat pemahaman mahasiswa, Prodi MKS menggandeng Bank Muamalat sebagai salah satu pionir dalam pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia,” tuturnya.
Kolaborasi ini dinilai penting agar mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoretis, tetapi berusaha mengenal praktik dan perkembangan industri secara langsung. Terlebih, tidak semua perbankan memiliki layanan dana pensiun berbasis syariah.
Dalam sambutannya, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. H. Kadar Nurjaman, S.E., M.M., yang membuka kuliah umum ini sangat mengapresiasi inisiatif Prodi MKS yang mengangkat tema dana pensiun syariah.
Senada dengan ungkapan Prodi MKS, Dr. Kadar menyebutkan tema ini merupakan terobosan yang relevan karena pembahasan keuangan syariah di lingkungan akademik, “Selama ini lebih banyak berfokus pada sektor perbankan dan asuransi syariah,” jelasnya.
Wakil Dekan III menyoroti pentingnya pemahaman mengenai perbedaan dana pensiun konvensional dan syariah.
Menurutnya, penerapan prinsip syariah menjadi aspek mendasar untuk memastikan pengelolaan dana pensiun tetap sesuai dengan ketentuan syariah serta terhindar dari praktik riba.
Meskipun Dekan FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Dudang Gojali, M.Ag., berhalangan hadir, turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kuliah umum yang mengangkat tema dana pensiun syariah.
“Terima kasih untuk Prodi MKS karena menghadirkan tema yang relevan dan memperluas wawasan mahasiswa terhadap perkembangan industri keuangan syariah, khususnya sektor dana pensiun,” ungkap Dekan.
Melalui kegiatan ini, Dekan FEBI berharap mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme, potensi, dan peran dana pensiun syariah dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
“Kuliah umum ini menjadi sarana penguatan hubungan antara dunia akademik dan industri keuangan syariah dalam mendorong peningkatan literasi serta pengembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia,” bebernya.
Dalam pemaparan materi kuliah umum, Ana Hastuti menegaskan bahwa persiapan pensiun merupakan kebutuhan setiap individu, bukan hanya ASN. “Oleh karena itu, perencanaan pensiun perlu dimulai sejak usia produktif melalui penyisihan penghasilan dan investasi jangka panjang,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa DPLK Syariah menjadi instrumen perlindungan finansial masa tua melalui pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah, dan mendukung pembiayaan sektor riil. “Dengan demikian, dana pensiun syariah tidak hanya menjamin kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi umat,” pungkasnya. (Elsa Yulandri/Kontributor)


