Sistem Pangan Adat Baduy Dinilai Layak Menjadi Rujukan Kebijakan Nasional
UINSGD.AC.ID (Humas) – Di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik dunia, Tim Peneliti MORA LPDP The Air Fund UIN Sunan Gunung Djati Bandung menghadirkan sebuah paradigma baru dalam pembangunan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan Model PATEM (Pangan Adat Tangguh Ekologis Mandiri) yang berangkat dari praktik kearifan lokal Masyarakat Adat Baduy di Provinsi Banten.
Model tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Eksploratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, sebagai bagian dari rangkaian penelitian mengenai ketahanan ekologis dan pangan masyarakat adat. Forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang dinilai berpotensi menjadi rujukan penyusunan kebijakan pangan nasional berbasis keberlanjutan.
Ketua Peneliti, Prof. Dr. Hj. Lilis Sulastri, S.Ag., M.M., didampingi oleh tiga anggotanya, Prof. Dr. H. Enjang AS., M.Si., M.Ag., Dr. H. Mukhlis Aliyudin, M.Ag., dan Ridwan Rustandi, M.Sos. menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan sistem Leuit yang telah dipraktikkan masyarakat Baduy selama ratusan tahun merupakan model cadangan pangan berbasis komunitas yang terbukti mampu menjaga keberlanjutan pangan lintas generasi. “Ketahanan pangan masa depan tidak cukup hanya dibangun melalui peningkatan produksi. Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem pangan yang resilien, berbasis masyarakat, menghormati budaya lokal, serta mampu bertahan menghadapi perubahan iklim dan berbagai krisis global,” ujarnya, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang memadukan dimensi sosial, budaya, kelembagaan, dan ekologi ke dalam sistem ketahanan pangan nasional. Dalam FGD, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menegaskan bahwa Leuit merupakan praktik terbaik (best practice) pengelolaan cadangan pangan masyarakat. Sistem tersebut tidak diposisikan sebagai pengganti Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), melainkan sebagai instrumen pelengkap yang memperkuat ketahanan pangan daerah.
Apabila CPP berfungsi sebagai cadangan strategis pemerintah untuk menghadapi bencana, gejolak harga, dan kondisi darurat, maka Leuit bekerja melalui mekanisme sosial berbasis komunitas yang menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta memperkuat kemandirian masyarakat.
Forum menyepakati bahwa indikator ketahanan pangan nasional perlu direorientasi. “Selama ini ukuran keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh besarnya stok pemerintah maupun kapasitas Bulog. Ke depan, kapasitas cadangan pangan masyarakat, keberadaan lumbung pangan adat, tingkat resiliensi komunitas, serta keberlanjutan ekologi perlu menjadi bagian dari indikator pembangunan pangan nasional,” jelas Prof. Enjang AS.
Temuan penting lainnya adalah perlunya perlindungan terhadap aset genetik pangan lokal, terutama varietas padi tradisional yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan iklim. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mendorong inventarisasi varietas lokal, pengembangan bank benih berbasis masyarakat, serta pemberdayaan perempuan adat sebagai penjaga benih dan pewaris pengetahuan tradisional.
Selain itu, forum menegaskan pentingnya pengakuan terhadap prinsip kedaulatan pangan masyarakat adat (food sovereignty). Kebijakan pembangunan dinilai perlu memberikan ruang bagi sistem pangan berbasis budaya tanpa memaksakan integrasi ke dalam mekanisme ekonomi modern apabila bertentangan dengan nilai-nilai adat yang telah terbukti menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Aspek ekologis ini menjadi perhatian utama penelitian. Pengetahuan tradisional masyarakat Baduy mengenai kalender musim, perilaku satwa, vegetasi, hingga tanda-tanda alam dinilai dapat dipadukan dengan informasi ilmiah modern sebagai sistem peringatan dini dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga stabilitas produksi pangan. Melalui hasil FGD, tim Peneliti UIN Sunan Gunung Djati Bandung memperkenalkan Model PATEM sebagai model pembangunan ketahanan pangan berbasis masyarakat adat yang memiliki relevansi kuat terhadap agenda Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, memperkuat pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.
“Model tersebut direkomendasikan untuk dikembangkan melalui replikasi model dan pilot project, penyusunan roadmap nasional, digitalisasi lumbung pangan masyarakat, penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat adat, dan lembaga penelitian, hingga penyusunan policy brief sebagai masukan kepada Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Prof. Lilis Sulastri menegaskan bahwa penelitian diharapkan tidak berhenti pada publikasi akademik semata, melainkan menjadi pijakan lahirnya kebijakan publik yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan kearifan lokal Nusantara. “Masyarakat adat telah membuktikan bahwa keberlanjutan pangan dapat diwujudkan melalui harmoni antara manusia, budaya, dan alam. Tugas dunia akademik adalah mentransformasikan pengetahuan tersebut menjadi model kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Dengan adanya penelitian ini, UIN Sunan Gunung Djati Bandung kembali menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan riset transformatif dan berbasis solusi, sekaligus memperkuat kontribusi akademisi dalam merumuskan arah pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal Indonesia.
