UINSGD.AC.ID (Humas) — Modernitas melahirkan negara-bangsa dengan sistem yang rasional, administratif, dan berbasis hukum. Negara dibangun melalui konstitusi, demokrasi prosedural, birokrasi, serta mekanisme pasar yang menjanjikan keteraturan dan kemajuan. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul persoalan mendasar: negara semakin teknokratis dan formal, tetapi sering kehilangan orientasi etik dan makna moralnya.
Demokrasi kerap direduksi menjadi sekadar prosedur pemilu lima tahunan. Hukum menjadi alat formal tanpa kepekaan terhadap keadilan substantif. Negara yang seharusnya menjadi ruang bersama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, justru terasa jauh dari rakyat dan rentan dikuasai kepentingan elite ekonomi-politik. Di sinilah muncul krisis makna negara: ketika negara tidak lagi dirasakan sebagai milik bersama, melainkan sekadar arena kekuasaan.
Dalam situasi ini, agama berada pada posisi yang ambivalen. Di satu sisi, modernitas mendorong agama untuk dibatasi pada ranah privat. Di sisi lain, masyarakat tetap membutuhkan sumber nilai, orientasi moral, dan solidaritas sosial yang sering kali lahir dari tradisi keagamaan. Pertanyaannya kemudian: bagaimana agama hadir dalam ruang publik? Apakah sebagai legitimasi kekuasaan, simbol identitas politik, atau sebagai kekuatan etis yang mengkritik ketidakadilan?
Pendahuluan
Gambaran umum yang disampaikan panitia yang menjadi alasan diskusi kita hari ini menarik untuk ditanggapi dan dibedah secara lebih mendalam. Sejauh yang dapat dipahami, gambaran umum yang singkat dan padat di atas menjadipemantik dan mengajak kita memasuki wilayah refleksi yang tidak sekadar politis, melainkan eksistensial. Karena itu, tulisan replektif ini akan mencoba memasuki lorong agama, negara dan makna modernitas. Sebuah tema yang tentu saja sangat kompleks dan tak mudah untuk diselami.
Modernitas, dengan seluruh janji rasionalitasnya, memang melahirkan negara-bangsa yang tertata, administratif, dan tentu saja berbasis hukum. Ia menghadirkan sistem yang tampak kokoh: konstitusi sebagai fondasi normatif, demokrasi sebagai mekanisme legitimasi, birokrasi sebagai alat operasional, dan pasar sebagai motor pertumbuhan. Namun, di balik arsitektur rasional tersebut, muncul kegelisahan yang kerap mengendap dan menuntut untuk diselesaikan: negara menjadi semakin rapi secara struktur, tetapi semakin kabur dalam makna. Kita menyaksikan paradoks modernitas, ketika institusi semakin matang, tetapi jiwa kolektif justru merapuh.
“Kandang Besi Rasionalitas”
Dalam kerangka klasik sosiologi, kegelisahan ini telah lama disuarakan oleh pemikir seperti Max Weber. Ia menggambarkan modernitas sebagai “kandang besi rasionalitas” (iron cage), yakni situasi ketika kehidupan sosial diatur oleh kalkulasi instrumental yang efisien namun kehilangan dimensi nilai. Negara modern, dalam analisis Weber, bukan sekadar institusi, melainkan sistem dominasi rasional-legal yang mengandalkan aturan, prosedur, dan legitimasi formal. Di sinilah akar krisis yang kita rasakan hari ini: ketika legalitas tidak selalu identik dengan legitimasi moral, dan keteraturan tidak otomatis melahirkan keadilan.
Demokrasi, yang semula dimaksudkan sebagai ruang partisipasi rakyat, sering kali direduksi menjadi ritual prosedural. Pemilu lima tahunan menjadi simbol kedaulatan, tetapi tidak selalu menghadirkan kehadiran rakyat dalam makna substantif. Demokrasi berubah menjadi prosedur tanpa jiwa, mekanisme tanpa empati. Kita hidup dalam demokrasi yang berjalan, tetapi tidak selalu berdenyut. Dalam refleksi Jürgen Habermas, salah seorang filsuf German, demokrasi hanya dapat hidup jika ditopang oleh ruang publik yang komunikatif, ruang di mana rasionalitas tidak hanya bersifat instrumental, tetapi dialogis. Tanpa etika komunikasi dan kesediaan mendengar, demokrasi bisa kehilangan ruh deliberatifnya dan berubah menjadi sekadar prosedur legitimasi kekuasaan.
Krisis makna negara yang disebut dalam pernyataan di atas berakar pada jarak yang semakin melebar antara negara dan pengalaman hidup rakyat. Negara hadir dalam bentuk regulasi, pajak, dan institusi, tetapi tidak selalu hadir sebagai rasa memiliki. Ia terasa formal, bahkan dingin. Dalam situasi ini, rakyat tidak lagi memandang negara sebagai rumah bersama, melainkan sebagai struktur yang jauh dan kadang mencurigakan. Ketika negara kehilangan kehangatan moral, ia rawan dikooptasi oleh kepentingan elite ekonomi-politik. Kekuasaan menjadi teknokratis, tetapi tidak selalu etis.
Legitimasi Kekuasaan
Di sinilah agama memasuki wilayah ambivalensinya. Modernitas, dengan proyek sekularisasinya, cenderung menempatkan agama dalam ranah privat. Agama dianggap sebagai urusan iman personal, bukan energi publik. Namun realitas sosial menunjukkan bahwa manusia tidak hidup dari rasionalitas semata. Mereka membutuhkan makna, orientasi, dan harapan, hal-hal yang tidak selalu dapat disediakan oleh hukum atau pasar. Di tengah kekeringan moral modernitas, agama sering muncul sebagai oase makna.
Namun, kehadiran agama di ruang publik tidak pernah netral. Ia dapat menjadi kekuatan pembebasan, tetapi juga alat legitimasi kekuasaan. Sejarah menunjukkan dua wajah agama: sebagai suara kenabian yang membela yang tertindas, dan sebagai simbol identitas yang menjustifikasi dominasi. Ketegangan inilah yang perlu dibaca secara jernih: bukan apakah agama hadir di ruang publik, tetapi bagaimana ia hadir.
Dalam tradisi Islam, refleksi tentang hubungan agama dan negara bukan hal baru. Pemikir klasik seperti Al-Ghazali pernah menyatakan bahwa agama dan kekuasaan ibarat saudara kembar: agama adalah fondasi, kekuasaan adalah penjaga. Namun pernyataan ini sering disalahpahami sebagai legitimasi sakral atas kekuasaan. Padahal, dalam konteks etika Islam, kekuasaan justru dibatasi oleh amanah moral. Kekuasaan bukan tujuan, melainkan tanggung jawab. Ketika kekuasaan kehilangan akuntabilitas etik, ia kehilangan legitimasi spiritualnya.
Dalam pemikiran Islam modern, refleksi ini diperluas oleh tokoh-tokoh yang berusaha menjembatani iman dan modernitas. Muhammad Iqbal, misalnya, melihat agama sebagai energi kreatif yang membebaskan manusia dari stagnasi. Baginya, Islam bukan sistem beku, melainkan dinamika spiritual yang mendorong pembaruan sosial. Negara, dalam perspektif Iqbal, tidak boleh menjadi mesin administratif semata, tetapi harus menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai keadilan dan kebebasan.
Di Indonesia, pergulatan ini menemukan bentuknya yang khas. Tokoh seperti Nurcholish Madjid menegaskan pentingnya memisahkan sakralitas agama dari formalisme politik. Ungkapan terkenalnya, “Islam yes, partai Islam no,” bukanlah sekularisasi agama, melainkan upaya menyelamatkan agama dari reduksi politis. Bagi Cak Nur, agama harus hadir sebagai sumber etika publik, bukan simbol kekuasaan. Agama tidak akan kehilangan peran ketika tidak dilembagakan secara formal; justru ia menemukan kemurniannya ketika menjadi inspirasi moral yang membebaskan.
Refleksi serupa juga muncul dalam pemikiran Abdurrahman Wahid. Gus Dur memandang bahwa kekuatan agama terletak pada kemampuannya merangkul kemanusiaan, bukan memaksakan identitas. Gus Dur, semasa hidup sering mengingatkan bahwa tugas agama adalah memuliakan manusia, bukan menaklukkan perbedaan. Dalam kerangka ini, agama tidak hadir sebagai alat dominasi, melainkan sebagai suara nurani yang mengingatkan negara pada batas-batas etiknya.
Agama sebagai Energi Moral
Kembali pada pernyataan awal, kita dapat melihat bahwa krisis negara modern bukan semata krisis institusional, tetapi krisis makna. Negara tidak kekurangan sistem, tetapi kekurangan jiwa. Ia memiliki hukum, tetapi tidak selalu memiliki keadilan. Ia memiliki prosedur, tetapi tidak selalu memiliki empati. Dalam situasi seperti ini, agama berpotensi menjadi sumber revitalisasi moral asal ia tidak terjebak dalam formalisme simbolik.
Bahaya terbesar muncul ketika agama direduksi menjadi identitas politik. Dalam situasi ini, agama kehilangan kedalaman spiritualnya dan berubah menjadi bendera mobilisasi. Ia tidak lagi menjadi cahaya yang menerangi, melainkan api yang membakar. Agama yang seharusnya mengoreksi kekuasaan justru menjadi legitimasi kekuasaan. Di titik ini, agama tidak lagi membebaskan, tetapi membelenggu.
Karena itu, penting untuk membedakan antara kehadiran agama sebagai simbol dan sebagai etika. Agama simbolik menekankan bentuk: regulasi formal, identitas legal, atau slogan ideologis. Sementara agama etik menekankan substansi: keadilan, empati, solidaritas, dan keberpihakan pada yang lemah. Negara yang diwarnai agama simbolik berpotensi eksklusif dan represif. Sebaliknya, negara yang diinspirasi agama etik berpotensi inklusif dan humanis.
Dalam perspektif Islam kritis, agama tidak dipahami sebagai proyek formalisasi negara, melainkan sebagai energi moral yang menghidupkan ruang publik. Islam kritis tidak berambisi mengganti sistem negara dengan simbol religius, tetapi berupaya menanamkan nilai-nilai profetik dalam praktik bernegara: keadilan sosial, keberpihakan pada mustadh‘afin, dan keberanian mengoreksi kekuasaan. Ia menolak romantisme masa lalu sekaligus sinisme modernitas. Ia berdiri di tengah, sebagai kesadaran reflektif.
Di sinilah relevansi pernyataan bahwa agama seharusnya menghidupkan kembali ruh etika dalam kehidupan bernegara. Negara modern membutuhkan bukan hanya institusi yang kuat, tetapi juga moralitas yang hidup. Tanpa moralitas, negara menjadi mesin. Tanpa empati, hukum menjadi dingin. Tanpa makna, demokrasi menjadi ritual kosong.
Namun, revitalisasi moral ini tidak bisa dilakukan dengan romantisme. Ia membutuhkan kedewasaan teologis dan kematangan sosial. Agama harus berani melakukan otokritik, mengakui bahwa ia juga bisa menjadi bagian dari masalah ketika terjebak dalam absolutisme atau eksklusivisme. Agama yang reflektif adalah agama yang sadar akan keterbatasan manusia dalam menafsirkan kebenaran ilahi. Dari kesadaran inilah lahir kerendahan hati publik.
Penutup
Refleksi ini membawa kita pada pertanyaan mendasar: apakah mungkin menghadirkan negara yang rasional sekaligus bermakna? Jawabannya mungkin tidak terletak pada sistem baru, tetapi pada kesadaran baru. Negara tidak akan pernah sepenuhnya adil jika manusia di dalamnya kehilangan kompas moral. Modernitas memberi kita struktur, tetapi makna harus dihidupkan oleh kesadaran etis.
Di sinilah agama menemukan relevansinya yang paling mendalam: bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pengingat. Ia hadir bukan untuk mendominasi ruang publik, tetapi untuk menanamkan kesadaran bahwa kekuasaan memiliki batas, bahwa hukum membutuhkan hati, dan bahwa kemajuan tanpa keadilan adalah kekosongan yang disamarkan.
Pada akhirnya, diskursus tentang agama dan negara bukanlah soal memilih antara sekularisme atau formalisme religius, melainkan soal menemukan keseimbangan antara rasionalitas dan makna. Negara membutuhkan rasionalitas agar tidak jatuh dalam chaos, tetapi juga membutuhkan etika agar tidak jatuh dalam kekosongan. Agama, ketika hadir sebagai energi moral, dapat menjadi jembatan antara keduanya.
Maka, tugas kita bukan mengembalikan negara pada masa lalu, tetapi memperdalam kesadaran masa kini. Bukan menjadikan agama sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai cahaya nurani. Dalam kesadaran itulah negara dapat kembali dirasakan sebagai milik bersama, bukan sekadar struktur administratif, melainkan ruang etis tempat manusia merawat keadilan, memelihara martabat, dan meneguhkan harapan.
Di tengah dunia yang semakin rasional namun sering kehilangan rasa, mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak sistem, melainkan lebih banyak kebijaksanaan. Dan di sanalah agama, ketika dibaca secara reflektif dan kritis, menemukan panggilannya: bukan untuk menguasai negara, tetapi untuk menjaga kemanusiaannya. Allahu a’lam bi Shawab.
Radea Yuli A. Hambali, Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Materi ini pernah disampaikan dalam kegiatan Pesantren Kilat Progresif #2 yang diselenggarakan oleh KBNU UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Selasa 10 Maret 2026
