UINSGD.AC.ID (Humas) — Guna mendorong terwujudnya pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel di tengah masyarakat, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung bersinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyelenggarakan Kuliah Umum di Aula FSH, Rabu (11/11/2026).
Acara yang menghadirkan Pimpinan Ombudsman RI, H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si., ini menyoroti peran vital pengawasan dan jaminan hak masyarakat dalam mendapatkan layanan standar negara yang berkualitas. Mengangkat tema “Penguatan Peran Ombudsman dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkeadilan, Transparan, dan Akuntabel,” forum akademik ini menjadi ruang strategis bagi mahasiswa untuk mendalami mekanisme pengawasan layanan publik serta fungsi pencegahan maladministrasi di Indonesia. Selama acara berlangsung, jalannya kuliah umum dipandu langsung oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. H. Chaerul Shaleh, S.Ag., M.Ag.
Sebelum agenda utama dimulai, Dekan FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si., dalam laporannya menekankan pentingnya pemahaman komprehensif mahasiswa terkait fungsi keombudsmanan. Sambil menyambut hangat kedatangan Ketua Ombudsman RI yang diakuinya sebagai kawan lama, Prof. Fauzan secara khusus mendorong terwujudnya kolaborasi strategis antarlembaga.
“Kami hadirkan Bapak Ketua Ombudsman RI ke sini agar mahasiswa bisa menimba ilmu langsung. Lebih dari itu, kami berharap melalui penandatanganan MoU dengan Bapak Rektor nanti, lembaga Ombudsman ke depannya dapat menjadi tempat magang bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, baik untuk program magang terstruktur maupun magang mandiri,” papar Prof. Fauzan.
Menanggapi harapan itu saat membuka acara secara resmi, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., menyambut baik usulan kolaborasi riil tersebut. Rektor berpesan agar kerja sama ini diwujudkan dalam langkah konkret dan berkesinambungan.
“Salah satu MoU yang baik adalah MoU yang berlanjut, tidak hanya sekadar penandatanganan lalu diam. Melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, diharapkan anak-anak kita (mahasiswa) nantinya bisa magang di sana, atau bahkan memiliki peluang berkarir di Ombudsman,” tegasnya.
Prof. Rosihon menegaskan komitmen universitas terhadap keterbukaan informasi publik yang sejalan dengan semangat Ombudsman. “Sebagai kewajiban lembaga publik, kita memiliki layanan informasi yang terbuka melalui JDIH, Humas, dan PPID. Alhamdulillah, empat tahun berturut-turut kita meraih predikat Informatif. Bahkan pada tahun 2025 lalu, untuk bidang PPID, Perguruan Tinggi kita berada di urutan ketiga nasional,” jelas Rektor yang menyebutkan bahwa UIN Bandung saat ini tengah bersiap mengikuti Uji Publik KIP.
Dengan menilai kehadiran tokoh dari lembaga negara sangat relevan dengan pemenuhan standar akreditasi perguruan tinggi. Guru Besar Ilmu Tafsir ini berharap wawasan pengawasan layanan publik ini ke depannya dapat diperluas cakupannya ke fakultas lain, seperti Fakultas Dakwah yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan haji dan umrah.
Momentum strategis kuliah umum ini secara resmi ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Ombudsman RI, yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FSH UIN Bandung dan Ombudsman RI.
Ruang lingkup kerja sama dalam penjanjian tersebut meliputi:
Percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.
Pencegahan maladministrasi.
Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
Pertukaran informasi dan/atau data.
Kuliah umum ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas dan lembaga, di antaranya Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.; Wakil Rektor IV, Prof. Dr. H. Ahmad Fathonih, M.Ag.; Dekan FSH, Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si.; dan Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Fitry Agustine, S.E., M.Tr.A.P.
Turut hadir mendampingi dari pihak Ombudsman: Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Ujang Solihul Wildan; Asisten Pencegahan dan Maladministrasi, Tria Malasari; Asisten Pemeriksaan Laporan Masyarakat, Landuri Gita Roshinta; serta Koordinator Kesekjenan, Marsya Putri Nastiti. Dari pihak kampus, acara ini diikuti oleh para Wakil Dekan (Dr. H. Chaerul Shaleh, M.Ag., Dr. H. Ateng Ruhendi, M.Pd., Dr. H. Burhanudin, M.H.), Kepala Bagian FSH Heri Sindang Nugraha, MM., Ketua Tim Kerja Bagian Kerja Sama dan Kelembagaan Dani Muhammad Nugraha, S.Ag., M.E.Sy., serta para Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan FSH.
Bagi akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat luas yang ingin memperluas perspektif dan mempelajari kembali materi pengawasan pelayanan publik ini secara komprehensif, tayangan ulang (rekaman penuh) kuliah umum dapat diakses secara terbuka.
Untuk menyaksikan tayangan lengkap Kuliah Umum bersama Ombudsman Republik Indonesia (RI), silakan kunjungi kanal YouTube resmi Syariah & Hukum UIN Bandung Official melalui tautan berikut:
