UINSGD.AC.ID (Humas) — Badan Pembinaan Hukum Nasional (Badan Pembinaan Hukum Nasional) menerima audiensi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Aula Mudjono, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam memperkuat peran pendidikan hukum yang selaras dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional.
Audiensi tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi dosen di bidang hukum dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi yang berdampak, sekaligus mendorong peningkatan mutu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan UIN Bandung. Upaya ini dipandang penting untuk memastikan integrasi antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan praktik hukum yang berkembang.
Kepala Bagian SDM Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bintang Oktafiyanti, menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam kegiatan tersebut agar berjalan efektif dan tidak satu arah. Ia berharap diskusi dapat dimanfaatkan sebagai ruang bertukar pengalaman antara BPHN dan para akademisi. “Kami berharap kegiatan ini dapat berlangsung secara interaktif dalam bentuk diskusi dan berbagi pengalaman, mengingat kehadiran para dosen dan guru besar yang tentu memiliki wawasan yang sangat luas,” ujarnya.
Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Hasbi Nasarudin, menyampaikan bahwa kunjungan ini memiliki makna strategis. “Kunjungan ini tidak hanya sekadar agenda formal, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi dan membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan BPHN. Kami datang dengan harapan besar untuk belajar, berbagi, dan menjalin kerja sama yang berkelanjutan,” katanya.
Menurutnya perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tridharma, yang tidak dapat berjalan optimal tanpa kolaborasi lintas institusi. “Kami memandang BPHN sebagai mitra penting dalam pengembangan keilmuan hukum, khususnya dalam memastikan bahwa proses pendidikan hukum di kampus senantiasa relevan dan selaras dengan perkembangan hukum nasional,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Penyuluh Hukum Ahli Madya Teguh Ariyadi yang memaparkan sistem penyuluhan hukum, serta Pranata Komputer Ahli Muda Idham Adriansyah yang menjelaskan pengelolaan JDIH. Melalui audiensi ini, kedua pihak berharap kerja sama dapat berlanjut dalam bentuk program konkret, seperti kolaborasi penelitian, penguatan literasi hukum, hingga keterlibatan BPHN dalam kegiatan akademik mahasiswa.
