UINSGD.AC.ID (Humas) — Menteri Agama (Menag) Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA., menekankan pentingnya penguatan literasi politik, kesetaraan gender, serta pemanfaatan diplomasi keagamaan dalam menjaga stabilitas bangsa dan citra positif Indonesia di kancah internasional. Ini disampaikan Menag saat menerima audiensi Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia (APSIPOL) di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Menag memaparkan bahwa posisi Indonesia di mata dunia internasional saat ini berada pada tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam menerapkan garis politik keagamaan yang moderat, inklusif, serta mampu menjembatani berbagai dinamika geopolitik global.
“Indonesia diakui secara internasional karena posisinya yang sangat moderat, baik dari segi politik ideologi, pandangan agama, maupun perspektif ekonomi. Kita dipandang sebagai negara yang mampu menggunakan bahasa agama untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan antarumat,” ujar Menag, Jumat (29/10/2026).
Menag menjelaskan bahwa diplomasi spiritual dan keagamaan kini menjadi pendekatan yang sangat efektif ketika diplomasi formal sering kali menghadapi keterbatasan dalam merespons krisis dunia. Indonesia kerap dijadikan percontohan oleh berbagai pimpinan agama dan negara luar dalam mengelola keberagaman secara berkelanjutan.
Di samping diplomasi keagamaan, Menag secara khusus menyoroti capaian Indonesia dalam praktik kesetaraan gender dan pembukaan ruang publik bagi perempuan di berbagai sektor strategis, termasuk di lingkungan perguruan tinggi.
“Siapapun yang belajar tentang kesetaraan gender, datanglah ke Indonesia. Praktik kesetaraan dan penghormatan terhadap peran perempuan di negara kita ini sangat terbuka, inklusif, dan diakui oleh para pimpinan dunia,” tegas Menag.
Imam Masjid Istiqlal ini mencontohkan transformasi tata kelola di lingkungan Kementerian Agama, di mana kepemimpinan perempuan terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan dan keharmonisan institusi pendidikan tinggi.
“Di Kementerian Agama, saat ini ada 13 rektor perempuan yang memimpin perguruan tinggi. Hasilnya luar biasa: suasana kampusnya nyaman, tingkat akuntabilitas dan tata kelola transparansinya tinggi, serta iklim akademiknya sangat kondusif,” ungkapnya.
Di samping isu diplomasi dan kesetaraan gender, Menag memberikan perhatian serius terhadap perbaikan literasi politik masyarakat. Dengan mendorong para akademisi yang tergabung dalam APSIPOL untuk aktif melahirkan riset, publikasi ilmiah, serta buku-buku referensi berbobot yang mampu mendidik umat.
Ketua Delegasi APSIPOL Dr. Asep Abdul Sahid, M.Si. dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyampaikan perkembangan pesat kelembagaan APSIPOL sejak didirikan pada tahun 2016 yang kini mengayomi puluhan program studi.
“Alhamdulillah sudah 10 tahun APSIPOL berdiri sejak didirikan tahun 2016, dan sekarang sudah menaungi 77 prodi anggota.” ujar Asep.
Melalui dialog ini, Kementerian Agama dan APSIPOL sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi strategis dalam melahirkan riset-riset ilmu politik yang menyejukkan serta berorientasi pada kemajuan umat dan bangsa.
