HomeBeritaBeritaInspiratifDi Antara Singgasana dan Mimbar: Kritik Al-Ghazali pada Ulama Dekat Penguasa

Di Antara Singgasana dan Mimbar: Kritik Al-Ghazali pada Ulama Dekat Penguasa

Di Antara Singgasana dan Mimbar: Kritik Al-Ghazali pada Ulama Dekat Penguasa

Ilustrasi gambar AI

UINSGD.AC.ID (Humas) — Pada suatu masa, ketika hubungan antara ulama dan penguasa mulai dipenuhi kepentingan, hiduplah seorang ulama besar bernama Al-Ghazali (1058–1111 M). Ia dikenal bukan hanya karena keluasan ilmunya, tetapi juga karena kepekaan hatinya dalam melihat dekadensi moral di sekitarnya.

Dengan ketajaman pikirannya, ia menyadari bahwa bahaya tidak hanya datang dari penguasa yang zalim, tetapi juga dari ulama yang terlalu dekat dengan kekuasaan. Dari kegelisahan inilah lahir keberaniannya untuk mengkritik, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga integritas di tengah godaan kepentingan.

Tanpa memegang jabatan politik, Al-Ghazali menjadikan tulisan sebagai sarana perjuangannya. Salah satu karyanya yang terkenal, al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk, ditujukan kepada para penguasa sebagai nasihat yang sarat makna. Kritik yang disampaikannya tidak bersifat kasar atau konfrontatif, melainkan melalui kisah, perumpamaan, dan pesan moral yang halus namun tetap tajam.

Menurut Ahmadie Thaha (1994) Nasihat al-Muluk ditulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada para penguasa. Isi nasihatnya relevan untuk diamalkan oleh seorang pemimpin dalam mewujudkan pemerintahan bersih yang berlandaskan etika. Pendekatan ini memungkinkan pesan-pesan kritis tersampaikan secara efektif tanpa menimbulkan penolakan yang berlebihan.

Porsi terbesar dalam kitab Nasihat al-Muluk berisi penjelasan tentang tugas-tugas keagamaan sekaligus etika seorang penguasa. Di dalamnya, Al-Ghazali menekankan nilai-nilai utama seperti keadilan, kebijaksanaan, kasih sayang, kesabaran, dan kejujuran. Nilai-nilai inilah yang dipandang sebagai fondasi penting untuk membangun ketertiban dan kebaikan dalam kehidupan berbangsa.

Menariknya, sebelum mengarahkan kritik kepada penguasa, Al-Ghazali lebih dulu menyoroti peran ulama. Dalam kitab monumentalnya, Ihya’ Ulum al-Din, ia menjelaskan bahwa kerusakan masyarakat sering kali berawal dari rusaknya para ulama. Ketika ulama tergoda oleh harta dan kedudukan, mereka kehilangan keberanian untuk berkata jujur. Akibatnya, penguasa tidak lagi mendapat nasihat yang benar, dan kezaliman pun semakin meluas.

Al-Ghazali sendiri lahir di wilayah Tus, Khurasan, dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Sejak kecil, ia telah menempuh perjalanan panjang dalam menuntut ilmu. Ia belajar dasar-dasar agama di kampung halamannya, kemudian melanjutkan pengembaraan ke berbagai kota ilmu. Salah satu tempat penting dalam perjalanan intelektualnya adalah Naisabur, di mana ia berguru kepada ulama besar, Imam al-Juwaini, yang dikenal sebagai Imam al-Haramain.

Sebelum sampai ke Naisabur, ia juga sempat belajar di Jurjan kepada beberapa ulama setempat. Di Naisabur, ia memperdalam berbagai disiplin ilmu, seperti fikih, ilmu kalam, logika, hingga filsafat. Dari gurunya, ia banyak menyerap pemikiran mendalam, terutama dalam bidang teologi. Penguasaan ilmu yang luas inilah yang kelak menjadikannya sebagai salah satu pemikir terbesar dalam dunia Islam.

Setelah wafatnya gurunya, kemampuan Al-Ghazali semakin dikenal luas. Ia kemudian diundang oleh Nizam al-Mulk, seorang pejabat tinggi Dinasti Saljuk, untuk terlibat dalam berbagai diskusi ilmiah. Dari sinilah namanya semakin bersinar hingga akhirnya dipercaya menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyah. Namun, di balik kesuksesan itu, ia mengalami pergolakan batin yang mendalam. Pengalaman inilah yang semakin menguatkan sikapnya untuk menjaga jarak dari kekuasaan, serta menegaskan pentingnya independensi ulama agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan.

Ulama Suu’
Al-Ghazali mengingatkan bahwa kecintaan terhadap dunia adalah akar masalah. Ketika seorang ulama terlalu dekat dengan kekuasaan, ada potensi konflik kepentingan. Ia bisa saja menutupi kesalahan penguasa demi menjaga posisi atau keuntungan pribadi. Dalam kondisi seperti itu, fungsi ulama sebagai pengontrol moral menjadi hilang. Akibatnya, penguasa semakin bebas bertindak tanpa batas.

Al-Ghazali secara tegas membagi ulama ke dalam dua kelompok dalam bab keenam kitab Ihya’ Ulum al-Din. Bab tersebut berjudul tentang bahaya ilmu serta penjelasan mengenai ciri-ciri ulama akhirat dan ulama yang buruk. Sekilas, judul ini tampak tidak seimbang, karena biasanya istilah ulama akhirat dipasangkan dengan ulama dunia.

Namun, dalam penjelasannya, Al-Ghazali justru menggunakan istilah ulama dunia sebagai pengganti ulama suu’ (ulama buruk). Hal ini menunjukkan penegasan sikapnya bahwa ulama yang hanya berorientasi pada kepentingan duniawi—baik harta maupun jabatan—pada hakikatnya termasuk golongan ulama yang menyimpang dari tujuan ilmu yang sejati.

Dalam pembahasannya, Al-Ghazali tidak secara langsung menyebutkan ciri-ciri ulama dunia. Ia justru menjelaskan tanda-tanda ulama akhirat. Namun, dari penjelasan itu, pembaca bisa menangkap bahwa kebalikannya adalah gambaran ulama yang terjebak pada kepentingan dunia. Cara ini terasa seperti sindiran yang halus, tetapi maknanya sangat dalam bagi siapa saja yang mau merenungkannya.

Pertama, ulama akhirat menjadikan ilmu bukan sebagai jalan untuk meraih dunia. Bagi Al-Ghazali, orang yang benar benar berilmu akan memahami bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Karena itu, ia lebih mengutamakan akhirat yang kekal. Ia juga mengingatkan bahwa godaan jabatan dan kedudukan sering kali lebih berbahaya daripada sekadar harta, karena banyak orang tergelincir justru karena ambisi terhadap kekuasaan.

Kedua, ulama akhirat tidak hidup dalam kemewahan. Mereka tidak menjadikan makanan, pakaian, atau harta sebagai sumber kebanggaan. Segala sesuatu digunakan secukupnya. Al-Ghazali tidak melarang seseorang memiliki harta, tetapi ia menekankan pentingnya sikap hati-hati. Sebab, kebiasaan hidup berlebihan perlahan dapat membuat seseorang semakin terikat pada dunia.

Ketiga, Al-Ghazali menasihatkan agar ulama menjaga jarak dari penguasa. Sikap ini lahir dari pengalamannya bahwa kedekatan dengan kekuasaan sering membawa kepentingan tersembunyi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia mengingatkan bahwa hubungan yang terlalu dekat dapat membuat ulama kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran atau terjebak dalam kepentingan pribadi. Padahal, ulama harus tetap jujur, independen, dan berani memberi nasihat secara tegas tanpa terpengaruh oleh kepentingan duniawi.

Melalui kritiknya, Al-Ghazali sebenarnya sedang mengingatkan dua pihak sekaligus: penguasa dan ulama. Penguasa dituntut berlaku adil, sementara ulama harus tetap menjaga independensi.

Jika keduanya berjalan seiring dalam kebenaran, masyarakat akan hidup dalam kesejahteraan. Namun, ketika keduanya terjebak dalam kepentingan dunia, kerusakan pun sulit dihindari. Pandangan ini tetap relevan hingga hari ini, karena konflik kepentingan antara ilmu dan kekuasaan adalah sesuatu yang nyata.

Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud Al-Ghazali bukanlah menjauhi penguasa secara total, melainkan menjaga sikap tegas dan tidak mudah bergaul atau mendekat kepada penguasa kecuali dalam rangka memberi nasihat, atau dalam keadaan terpaksa, sebagaimana tersirat dalam istilah al-mukhalathah yang berarti berinteraksi atau bergaul. (Tim Kisah Inspiratif Kemenag/ Kontributor)

WhatsApp
Facebook
Telegram
Print
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *