UINSGD.AC.ID (Humas) — Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) untuk memperluas perannya sebagai perekat bangsa melalui penguatan nilai-nilai persaudaraan. Menurutnya, solidaritas umat tidak boleh berhenti pada kesamaan agama dan kelompok, tetapi harus menjangkau dimensi kebangsaan, kemanusiaan, hingga kepedulian terhadap seluruh makhluk dan lingkungan hidup.
Pesan tersebut disampaikan Menag saat menjadi narasumber dalam National Leadership ICMI 2026 bertema “Peran Cendekiawan Muslim dalam Membangun Indonesia Emas”
Di hadapan para cendekiawan muslim, Menag menekankan pentingnya membangun peta jalan diplomasi peradaban yang berpijak pada penguatan persaudaraan. Ia menyebut sedikitnya ada lima dimensi ukhuwah yang perlu menjadi perhatian bersama, seraya menguraikan pentingnya persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah), persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah basyariyah), dan persaudaraan sesama makhluk (ukhuwah makhluqiyah).
“Yang paling penting adalah betapa perlu menjalin setidaknya ada lima ukhuwah di sini,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Persaudaraan Umat Jadi Fondasi Persatuan
Menag mengawali gagasannya dengan menyoroti pentingnya memperkokoh persaudaraan internal umat Islam. Menurutnya, perbedaan organisasi, mazhab, maupun aliran pemikiran keagamaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengoyak solidaritas umat.
Ia mencontohkan keberagaman tradisi keislaman di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta berbagai kelompok dan aliran pemikiran lainnya. Keragaman tersebut, kata Menag, perlu dikelola sebagai kekayaan intelektual dan spiritual, bukan dipelihara sebagai sumber pertentangan.
“Bagaimana ukhuwah Islamiyah itu dipelihara? Apakah itu NU, Muhammadiyah, apakah itu masyarakat yang lain. Kita solid semuanya,” tegasnya.
Namun, persaudaraan internal umat Islam bukanlah titik akhir. Menag mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam bentang keberagaman yang jauh lebih luas, mulai dari agama, suku, budaya, hingga identitas kedaerahan.
Karena itu, ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan harus menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai identitas tersebut dalam satu kesadaran sebagai bangsa Indonesia.
Menag menyinggung kecenderungan sebagian masyarakat membedakan seseorang berdasarkan asal daerah, termasuk penggunaan istilah putra daerah dan bukan putra daerah.
“Saya kira ukhuwah wathaniyah ini harus menjembatani perbedaan etnik seperti ini,” katanya.
Pesan tersebut menempatkan persaudaraan kebangsaan sebagai tanggung jawab bersama. Cendekiawan muslim diharapkan tidak hanya mengembangkan pemikiran keagamaan, tetapi juga menghadirkan gagasan yang mampu memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat majemuk.
Melampaui Sekat Identitas
Menag mengingatkan bahwa tantangan kehidupan berbangsa tidak dapat dilepaskan dari menguatnya polarisasi identitas. Perbedaan agama, etnis, mazhab, dan pandangan kerap dijadikan garis pemisah yang membuat sebagian kelompok merasa lebih berhak dibandingkan kelompok lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengikis nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi landasan kehidupan bersama.
“Seorang yang tidak se-aliran dengannya, yang tidak se-paham dengannya, tidak se-mazhab dengannya, tidak se-agama dengannya, tidak se-etnik dengannya, itu menjadi manusia kelas dua,” ungkap Menag saat menggambarkan bahaya polarisasi identitas.
Untuk menjawab tantangan itu, Menag menggarisbawahi pentingnya ukhuwah basyariyah, yakni persaudaraan yang bertumpu pada kesamaan martabat sebagai manusia, tanpa memandang latar belakang agama maupun warna kulit.
Dalam pandangannya, cendekiawan memiliki tanggung jawab untuk merawat kesadaran kemanusiaan tersebut. Ukuran kecendekiawanan tidak cukup ditentukan oleh penguasaan disiplin ilmu atau kemampuan mengamalkan pengetahuan, tetapi juga oleh dampak sosial yang dihasilkan.
“Tapi kalau cendekiawan lebih dari itu, harus punya dampak sosial lebih luas, lintas budaya, lintas agama, lintas geografis, dan lintas emosional,” jelasnya.
Dengan demikian, kontribusi cendekiawan dalam mewujudkan Indonesia Emas tidak semata diukur dari kemajuan intelektual, melainkan juga kemampuannya menghadirkan solusi atas persoalan sosial dan memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman.
Perluas Persaudaraan hingga Seluruh Makhluk
Salah satu gagasan yang mendapat penekanan khusus dari Menag adalah ukhuwah makhluqiyah, yakni persaudaraan sesama makhluk. Konsep ini memperluas cakrawala solidaritas dari hubungan antarmanusia menjadi tanggung jawab terhadap seluruh ciptaan Tuhan.
“Ada satu poin yang saya tambahkan. Apa yang saya istilahkan dengan ukhuwah makhluqiyah. Persaudaraan kita sebagai sesama makhluk,” tuturnya.
Menag menjelaskan bahwa dalam perspektif spiritual Islam, seluruh ciptaan memiliki hubungan dengan Sang Pencipta. Karena itu, manusia tidak semestinya memandang alam hanya sebagai objek yang dapat dimanfaatkan tanpa batas.
Gagasan tersebut berkelindan dengan perhatian Menag terhadap krisis ekologi global. Ia menilai kerusakan lingkungan telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia, sehingga diperlukan pembaruan cara pandang keagamaan yang menempatkan pelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual.
Menag bahkan mengusulkan penguatan konsep daruriyat al-bi’ah, yakni perlindungan lingkungan hidup, dalam pengembangan pemikiran hukum Islam.
“Tidak mungkin kita bisa menjadi hamba dan khalifah yang sukses kalau kita sedang kebanjiran, sedang ada asap, sedang ada gempa, dan sedang ada kebakaran,” ujarnya.
Melalui pendekatan tersebut, solidaritas kebangsaan tidak hanya diwujudkan dalam menjaga hubungan harmonis antarkelompok masyarakat, tetapi juga dalam memelihara lingkungan sebagai ruang kehidupan bersama.
Cendekiawan Didorong Menjadi Jembatan Peradaban
Dalam kesempatan yang sama, Menag mengajak ICMI mengambil peran lebih besar dalam membangun dialog lintas agama. Ia menilai Indonesia membutuhkan ruang perjumpaan yang memungkinkan para pemikir dari berbagai latar belakang keagamaan bertemu, berdiskusi, dan merumuskan titik temu bagi kepentingan bangsa.
Menag mengungkapkan gagasan penyelenggaraan konferensi yang mempertemukan organisasi cendekiawan dari berbagai agama. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membangun kesepahaman di tingkat pemimpin pemikiran, yang pada gilirannya dapat memperkuat kerukunan masyarakat.
Menurut Menag, dialog keagamaan yang konstruktif semestinya mengedepankan persamaan tanpa harus menghapus perbedaan keyakinan.
“Kalau kita masih berdiskusi tentang perbedaan satu agama dengan agama yang lain, tanpa mengikat persamaannya, berarti kita belum melakukan satu dialog yang konstruktif,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa agama dapat menjadi kekuatan yang menyatukan sekaligus memecah masyarakat. Karena itu, para tokoh agama dan cendekiawan perlu memperbesar daya pemersatu agama, bukan mempertajam pertentangan identitas.
Bagi Menag, pembangunan Indonesia Emas memerlukan lebih dari sekadar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan tersebut harus berjalan beriringan dengan kematangan spiritual, solidaritas sosial, dan kemampuan bangsa mengelola keberagaman.
Melalui penguatan persaudaraan, ICMI diharapkan mampu memperluas kontribusinya dari ruang-ruang intelektual menuju kerja nyata bagi masyarakat. Dengan begitu, cendekiawan muslim tidak hanya menjadi penghasil gagasan, tetapi juga penggerak persatuan dan jembatan peradaban bagi masa depan Indonesia.
