UINSGD.AC.ID (Humas) — Stabilitas sistem keuangan bukan sekadar isu teknis yang dibahas regulator dan pelaku industri keuangan, melainkan fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian.
Berangkat dari kesadaran itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyelenggarakan Diseminasi Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan 2026 bertajuk “Asesmen dan Kerangka Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan” di Aula Utama Lantai 2 FEBI Kampus II, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari KSSK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Para narasumber tersebut adalah Dadan Gandara, S.E., MIDEC, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia; Minar Iwan Setiawan, S.Si., M.Sc., Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Sekretariat KSSK; Apri Sya’bani, S.H., LL.M., Plt. Direktur Manajemen Risiko dan Hukum Sekretariat KSSK; Risyaf Fahreza, S.E., M.A., Kepala Subdirektorat PMP Direktorat Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan; Hendriyono Rachman, S.T., M.Sc., Kepala Divisi Surveillance Industri Jasa Keuangan OJK; serta Handika Rahman, S.E., Kepala Divisi Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan LPS.
Selama seminar berlangsung dipandu oleh Dr. Raden Khemal Youwangka, S.T., M.M. dan Agus Joharudin, S.Sy., M.Int.Bus., M.E. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
Dalam sambutannya, Dekan FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Dudang Gojali, M.Ag., menjelaskan bahwa diseminasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai kebijakan stabilitas sistem keuangan, tantangan yang dihadapi di masa depan, serta tugas dan fungsi Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Dekan FEBI menyampaikan apresiasi kepada KSSK beserta seluruh institusi yang tergabung di dalamnya, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, atas kepercayaan dan kolaborasi yang terjalin sehingga kegiatan strategis tersebut dapat terselenggara di lingkungan FEBI.
“Tema yang kita angkat hari ini memiliki makna yang sangat penting di tengah dinamika perekonomian global dan nasional yang semakin kompleks. Stabilitas sistem keuangan bukan hanya menjadi isu teknis yang dibahas regulator dan pelaku industri keuangan, melainkan telah menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian,” ujarnya.
Menurutnya perkembangan teknologi digital, integrasi pasar keuangan global, perubahan geopolitik, hingga berbagai tantangan ekonomi saat ini menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan memerlukan koordinasi kebijakan yang kuat, respons yang cepat, serta kemampuan asesmen risiko yang komprehensif. “Keberadaan KSSK sebagai forum koordinasi antarotoritas memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kepercayaan publik dan ketahanan sistem keuangan nasional,” tegasnya.
Pemahaman mengenai stabilitas sistem keuangan perlu terus didiseminasikan kepada kalangan akademisi dan mahasiswa. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran, tetapi sebagai pusat pengembangan pemikiran, riset, dan literasi kebijakan publik yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi ruang dialog yang produktif antara regulator, akademisi, dan mahasiswa untuk memperkaya perspektif serta memperdalam pemahaman mengenai asesmen risiko sistemik, kerangka kebijakan makroprudensial, pengawasan sektor keuangan, serta berbagai instrumen yang digunakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia,” tuturnya.
Dudang mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperluas pengetahuan dan membangun jejaring akademik maupun profesional.
“Kami yakin kehadiran para narasumber dari berbagai institusi strategis akan memberikan wawasan yang sangat berharga bagi seluruh peserta. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan seksama agar semakin memahami pentingnya kebijakan stabilitas sistem keuangan,” katanya.
Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Dr. Arief Wibisono, S.H., LL.M., yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan bahwa kepercayaan merupakan inti dari stabilitas sistem keuangan. Dalam perspektif ekonomi dan nilai-nilai kebangsaan, stabilitas keuangan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut amanah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.
“Kita tidak hanya berbicara bagaimana sistem keuangan dijaga tetap stabil, tetapi bagaimana sistem tersebut mampu memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Arief menjelaskan berbagai krisis keuangan yang pernah terjadi, mulai dari krisis 1997-1998 hingga pandemi, menunjukkan pentingnya koordinasi dan protokol penanganan krisis yang kuat. Risiko akan selalu ada, namun yang terpenting adalah memastikan sistem keuangan memiliki ketahanan yang cukup untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai guncangan.
Dalam sesi mengenai perkembangan institusi dan kebijakan sektor keuangan, Apri Sya’bani menjelaskan bahwa berbagai reformasi pascakrisis 1998 telah melahirkan sejumlah instrumen penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kehadiran LPS, penguatan peran Bank Indonesia, pembentukan OJK, hingga lahirnya KSSK menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan membangun kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.
“KSSK hadir bukan hanya untuk penanganan krisis, tetapi juga untuk pencegahan dan penguatan koordinasi antarotoritas agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga,” jelasnya.
Dari perspektif pengawasan sektor jasa keuangan, Hendriyono Rachman memaparkan bahwa OJK saat ini mengawasi aset industri jasa keuangan yang nilainya mencapai puluhan ribu triliun rupiah. Selain menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK juga memiliki mandat untuk melindungi konsumen dan memperkuat tata kelola industri keuangan, termasuk sektor digital dan aset kripto.
Handika Rahman menjelaskan peran strategis LPS sebagai penjamin simpanan nasabah dan penjaga stabilitas sistem perbankan. “Kehadiran LPS terus memperkuat kapasitasnya agar proses pembayaran klaim simpanan dapat dilakukan secara cepat dan efektif ketika diperlukan,” ujarnya.
Pada sesi asesmen stabilitas sistem keuangan, Minar Iwan Setiawan menjelaskan bahwa KSSK secara rutin melakukan asesmen terhadap berbagai indikator ekonomi dan sektor keuangan, baik dari sisi domestik maupun global. Proses asesmen dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi sumber kerentanan, menguji ketahanan sistem, serta merumuskan respons kebijakan yang diperlukan.
“Risiko selalu ada dalam sistem keuangan. Karena itu, asesmen dilakukan secara terus-menerus agar potensi kerentanan dapat diidentifikasi lebih awal dan direspons melalui kebijakan yang tepat,” jelasnya.
Risyaf Fahreza memaparkan kondisi fiskal dan perekonomian Indonesia yang dinilai masih cukup kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk dampak konflik geopolitik terhadap harga energi dunia. Menurutnya, kinerja APBN dan sektor keuangan nasional masih menunjukkan tren positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dadan Gandara dari Bank Indonesia menjelaskan bahwa asesmen stabilitas sistem keuangan dilakukan secara komprehensif dengan memantau berbagai sumber kerentanan, mulai dari sektor perbankan, korporasi, rumah tangga, hingga dinamika pasar keuangan global.
“Menjaga stabilitas sistem keuangan membutuhkan koordinasi yang kuat dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh otoritas yang tergabung dalam KSSK terus bekerja sama untuk memastikan sistem keuangan Indonesia tetap stabil dan tangguh menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya.
Dalam laporannya, Ketua Pelaksana, Prof. Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy., menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperdalam pemahaman sivitas akademika mengenai asesmen dan kerangka kebijakan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
“Hasil diseminasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan pandangan yang lebih luas mengenai kondisi perekonomian dan sektor keuangan, tugas dan fungsi KSSK, serta berbagai upaya dalam mencegah dan menangani potensi krisis sistem keuangan,” ungkapnya.
Dengan adanya kegiatan ini, peserta memperoleh perspektif yang komprehensif, aktual, dan relevan mengenai kondisi serta arah kebijakan sektor keuangan nasional. “Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan antara regulator, akademisi, dan mahasiswa dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya stabilitas sistem keuangan bagi pembangunan ekonomi Indonesia,” bebernya.
Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta, panitia menyediakan berbagai doorprize menarik dan hadiah e-wallet bagi peserta yang beruntung. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya minat sivitas akademika terhadap isu-isu kebijakan ekonomi dan keuangan yang menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
