UINSGD.AC.ID (Humas) — Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar Kuliah Umum bersama Ketua DPD RI, Dr. (H.C.) Sultan Baktiar Najamudin di Aula Anwar Musaddad, Kamis (16/4/2026).
Kuliah Umum bertajuk Akselerasi Ekonomi Hijau “Memperkuat Daya Saing dan Resiliensi Ekonomi Nasional di Era Disrupsi” ini dibuka langsung oleh Dekan FEBI, Prof. Dr. H. Dudang Gojali., M.Ag
Dalam sambutannya, Prof. Dr. H. Dudang Gojali M.Ag menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana, serta kepada staf khusus Ketua DPD RI yang telah memfasilitasi terselenggaranya kuliah umum ini. “Momen ini menjadi salah satu momen penting, karena merupakan langkah konsolidasi strategis antara dunia akademisi dan para pemangku kebijakan,” tegasnya.
Prof Dudang menjelaskan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah berupaya maksimal dalam memberikan pengetahuan, sosialisasi, dan konsolidasi terkait ekonomi kepada mahasiswa. “Topik ekonomi hijau menjadi salah satu hal yang menarik dan terus mendapat perhatian serius dari fakultas,” jelasnya.
Bidang ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan, karena ekonomi menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok yang bersumber dari kebutuhan dasar manusia. “Oleh karena itu, FEBI merasa perlu dan pantas untuk mendeklarasikan bahwa ekonomi adalah ilmu pokok, karena ia berbicara langsung tentang pemenuhan kebutuhan pokok manusia,” paparnya.
Namun demikian, Prof. Dudang mengingatkan bahwa dalam ekonomi syariah, berekonomi tidak boleh menyebabkan bergelimangnya kekayaan hanya pada satu kelompok atau individu tertentu saja. “Prinsip keadilan dan distribusi menjadi fondasi utama,” ujarnya.
Mengenai ekonomi hijau, Ketua KBNU ini menjelaskan garis besarnya terkait efisiensi penggunaan sumber daya alam. Ia menyoroti bahwa Indonesia, selain memiliki luas daratan dan lautan yang besar, juga tanah yang sangat subur. “Indonesia dipenuhi dengan sumber daya yang dapat dimaksimalkan sebagai sumber ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan masyarakat,” terangnya.
Dekan FEBI menekankan bahwa arah kebijakan harus terhubung dengan akademisi. Hubungan antara berbagai struktur – mulai dari pemangku kebijakan, akademisi, hingga pengusaha harus berkolaborasi secara erat untuk menunjang pencapaian cita-cita menuju Indonesia Emas.
Dalam konteks ekonomi, sangat penting untuk memiliki harapan. Dengan menganjurkan untuk menjadi kaya, karena sumber daya alam Indonesia sudah sangat tersedia. “Jika seseorang atau suatu kelompok tidak mencapai tujuan ekonomi, hal yang kurang mungkin adalah akses terhadap ilmu ekonomi, serta kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi itu sendiri,” bebernya.
Di akhir sambutannya, Prof. Dudang mengungkapkan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merasa gelisah, namun menaruh harapan kepada para penyelenggara negara terhadap arah kebijakan ekonomi ke depan. “Kegelisahan ini menjadi energi untuk terus mengawal dan mengkritisi, sementara harapan tetap diletakkan pada komitmen bersama mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tuturnya.
Dalam mengawali pemaparannya, Ketua DPD RI Dr. (HC) Sultan B. Najamudin, menyampaikan kondisi ekonomi nasional terkini. Berdasarkan data Resmi Statistik Februari 2026, perekonomian Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2024 yang sebesar 5,03 persen. PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dengan PDB per kapita Rp83,7 juta atau setara 5.083,4 dolar AS.
Namun, menekankan bahwa pertumbuhan tinggi tidak otomatis berarti pemerataan. Dengan mengambil contoh Jawa Barat yang tumbuh 5,86 persen, di atas rata-rata nasional, tetapi masih menghadapi ketimpangan wilayah yang tajam. Kawasan utara seperti Segitiga Rebana maju dan terintegrasi industri, sementara kawasan selatan seperti Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur masih tertinggal. “Ketimpangan ini merupakan ancaman serius bagi resiliensi ekonomi daerah,” ungkap Bungsu.
Ketua DPD mengajak audiens memahami disrupsi secara utuh. Disrupsi di Indonesia tidak hanya terjadi karena kemajuan digital, tetapi juga karena perubahan struktur ekonomi, pola konsumsi, dan tekanan lingkungan yang semakin kompleks. Dampaknya, cara-cara lama menjadi tidak relevan, pemain lama tumbang digantikan pemain baru yang lebih adaptif.
Menurutnya, model ekonomi yang masih mengandalkan eksploitasi sumber daya alam tanpa nilai tambah justru menjebak daerah dalam siklus ketergantungan, serta memicu konflik sosial dan ketimpangan. “Daya saing tidak lagi ditentukan oleh ukuran, melainkan oleh kemampuan beradaptasi. Dalam konteks ini peran negara, tidak boleh hanya menjadi regulator, tetapi harus hadir sebagai problem solver,” ujar SBN.
Dengan memberi contoh konkret penutupan tambang ilegal di Jawa Barat. Data Dinas ESDM Jawa Barat tahun 2026 menunjukkan terdapat 230 lokasi tambang aktif, 451 tambang non-aktif, 176 lokasi tambang ilegal, dan 50 tambang berada di zona kerentanan tinggi. “Tindakan tegas terhadap tambang ilegal ini merupakan wujud nyata negara melindungi lingkungan, menegakkan hukum, dan memastikan keadilan di masyarakat,” ungkapnya.
Dunia saat ini berada dalam persimpangan ketidakpastian. Energi, pangan, dan teknologi menjadi arena perebutan geopolitik. Ketergantungan pada energi fosil menciptakan kerentanan global, sementara degradasi alam dan perubahan iklim terus berlangsung. Konflik antarnegara seperti Rusia-Ukraina, serta ketegangan di Timur Tengah, berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dunia. “Oleh karena itu, pembicara melontarkan pertanyaan reflektif: sejauh mana Indonesia bisa bertahan? Apakah hanya akan menjadi pasar, atau mampu menjadi pemain?”
Menjawab tantangan tersebut, peraih anugerah Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) award 2026 ini mengusulkan ekonomi hijau sebagai strategi keadilan wilayah. “Pembangunan yang merusak alam adalah utang kepada masa depan. Dan pembangunan yang tidak adil adalah pengkhianatan terhadap daerah,” paparnya.
Indonesia memiliki posisi strategis, antara lain menguasai lebih dari 40 persen cadangan nikel dunia dan sedang mendorong hilirisasi melalui pembangunan smelter. “Indonesia adalah produsen kopi terbesar keempat dunia, menyumbang 7 persen produksi global, dan bersama Brasil, Vietnam, Kolombia menguasai dua pertiga pasar kopi dunia,” jelasnya.
Untuk mewujudkan ekonomi hijau, mantan Wakil Ketua III DPD RI (2019–2024) memperkenalkan paradigma Green Democracy yang mencakup Green Policy (kebijakan berpihak pada keberlanjutan), Green Budgeting (pengelolaan anggaran yang adil secara ekologis), Green Education (pendidikan yang membangun kesadaran lingkungan), dan keseimbangan antara ekonomi, ekologi, serta keadilan sosial.
Peran konkret DPD RI dalam mendorong keadilan wilayah. DPD menjalankan legislasi berbasis daerah melalui sinkronisasi oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD). Fungsi pengawasan diperkuat, dan DPD berhasil menginisiasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim serta RUU Daerah Kepulauan yang masuk dalam Prolegnas 2026.
DPD menjadi orchestrator rantai pasok daerah agar lebih berpihak pada produk lokal. Dalam diplomasi internasional, DPD RI telah menjalin kerja sama maritim dengan Korea Selatan di Busan, dan hasil nyatanya investor Korea Selatan sudah mulai menanamkan modal di Kuningan, Jawa Barat, untuk pembangunan pabrik sepatu.
Di akhir pidatonya, Ketua Dewan Penasehat DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) menyampaikan pesan mendasar, “Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa tinggi angka pertumbuhan, tetapi oleh seberapa adil pertumbuhan itu dirasakan,” ujarnya.
Dengan ucapan terima kasih dan mengingatkan bahwa “transformasi menuju ekonomi hijau dan keadilan wilayah membutuhkan kerja kolektif, adaptasi, dan keberanian untuk meninggalkan cara-cara lama yang tidak lagi relevan,” tandasnya.
Ketua Pelaksana, Prof. Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy., menuturkan bahwa kegiatan ini turut dihadiri staf khusus Ketua DPD RI Don Kardono (Muh Noer Sadono), Wakil Dekan II Dr. Muhammad Zaky, M.Si. Wakil Dekan III Dr. H. Kadar Nurjaman, S.E., M.M, pejabat universitas, para dekan, Direktur Pascasarjana, dosen, alumni, praktisi, serta masyarakat umum. “Alhamdulillah acara berjalan lancar, sekitar 1.200 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, alumni, praktisi, dan masyarakat umum mengikuti kuliah umum ini,” ujarnya.
Kuliah umum ini menjadi penegas bahwa transformasi ekonomi nasional memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui penguatan ekonomi hijau yang berkeadilan, diharapkan lahir kebijakan serta inovasi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi menghadirkan pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
