HomeBeritaBeritaSinergi Kajian Pesantren PTKIN, Ketua Komisi VIII DPR RI Dorong Kemandirian dan Penguatan Regulasi tanpa Dikotomi Keilmuan

Sinergi Kajian Pesantren PTKIN, Ketua Komisi VIII DPR RI Dorong Kemandirian dan Penguatan Regulasi tanpa Dikotomi Keilmuan

Sinergi Kajian Pesantren PTKIN, Ketua Komisi VIII DPR RI Dorong Kemandirian dan Penguatan Regulasi tanpa Dikotomi Keilmuan

UINSGD.AC.ID (Humas) — Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., menegaskan pentingnya kemandirian pesantren, kesetaraan akses kebijakan, dan penguatan regulasi tanpa memisahkan dikotomi antara ilmu agama dan umum dalam sistem pendidikan nasional.

Pernyataan itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Koordinasi Program dan Regulasi Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal yang digelar di Gedung O. Djauharuddin AR, Kampus I UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis–Jumat (19–20/11/2026).

Mengusung tema Sinergi Kajian Pesantren PTKIN untuk Pemetaan Potensi Pembukaan Prodi Kepesantrenan, forum strategis ini mempertemukan pemangku kebijakan legislatif, Kementerian Agama, akademisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), serta pimpinan pondok pesantren.

Dalam paparannya bertajuk Pemetaan Potensi Pembukaan Prodi Kepesantrenan: Sumbang Pikir dari Komisi VIII DPR RI, Marwan menyoroti bahwa pesantren memiliki modal sosial yang tinggi dan rekam jejak historis dalam mencerdaskan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, negara wajib memberikan keleluasaan, pengakuan, serta kesetaraan dukungan anggaran.

“Perjuangan kita adalah memastikan pesantren diakui sebagai entitas pendidikan yang mandiri dan memiliki kekhasan. Kita tidak ingin lagi ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pesantren harus mendapat akses kebijakan, anggaran, dan jaminan mutu yang setara,” ujar Marwan.

Terkait wacana pembukaan Program Studi Kepesantrenan di lingkungan PTKIN, politisi Fraksi PKB ini memberikan catatan kritis agar pengembangan akademik di kampus tetap menghormati otoritas dan tradisi keilmuan pesantren.

Menurutnya, kampus berperan meningkatkan metodologi keilmuan, sementara otoritas keulamaan dan rujukan keislaman yang melahirkan figur kiai atau syekh tetap berada di pesantren melalui penguatan Ma’had Aly dan peran Majelis Masyayikh.

Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2019, Majelis Masyayikh berperan sebagai lembaga mandiri tingkat nasional yang mengawal kerangka, standar, serta sistem evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan pesantren mulai dari jalur formal, nonformal (salaf), hingga Ma’had Aly, agar pembinaannya tetap menjaga kekhasan pesantren.

Selain aspek regulasi dan akademik, Marwan menekankan optimalisasi tiga fungsi utama pesantren, yakni fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam fungsi pemberdayaan sosial, sangat mengapresiasi peran sejumlah pesantren yang turut mengambil tanggung jawab kemanusiaan, seperti pendampingan dan rehabilitasi masyarakat dengan gangguan kesehatan mental. Guna menopang seluruh fungsi tersebut, ia mendorong penguatan kemandirian ekonomi pesantren melalui pemetaan potensi serta kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah, perbankan, dan pihak swasta.

Sebagai tuan rumah, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., menyambut hangat kehadiran jajaran Ditjen Pesantren Kemenag RI, Majelis Masyayikh, para narasumber, pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat, serta jajaran pimpinan universitas.

Dengan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan Ditjen Pesantren menunjuk Kampus I UIN Bandung sebagai lokasi penyelenggaraan forum nasional tersebut, terlebih Jawa Barat dan Bandung Raya telah memiliki dukungan regulasi daerah berupa peraturan wali kota maupun peraturan bupati tentang pesantren.

Rektor menegaskan bahwa UIN Bandung siap menjemput keberkahan dari hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren dengan menghadirkan program studi yang berpihak pada penguatan pesantren. Menurutnya, perpaduan antara basis keilmuan klasik pesantren yang kuat dengan metodologi akademik kampus akan melahirkan lulusan yang unggul dan berdaya saing.

“Pesantren memiliki basis keilmuan yang sangat kuat, mulai dari penguasaan kitab kuning hingga ilmu balaghah yang sudah matang, sementara kampus memiliki metodologi dan aspek pengembangan ilmu. Jika keduanya dipadukan melalui hadirnya Prodi Kepesantrenan di PTKIN, mahasiswa tidak lagi kesulitan beradaptasi dengan tradisi bacaan teks keislaman seperti pada jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang selama ini banyak diisi lulusan sekolah umum, sehingga akan lahir lulusan terbaik yang unggul,” ungkap Prof. Rosihon, seraya menyinggung momentum penguatan alokasi anggaran pendidikan dalam wacana RUU Sisdiknas.

 

Dalam laporannya, Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Ditjen Pesantren Kemenag RI, Dr. H. A. Mastuki, M.Ag., menyampaikan bahwa kehadiran satuan pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional merupakan sejarah baru yang berangkat dari rekognisi negara untuk memelihara khazanah pesantren. Mandat ini menuntut sinergi berkelanjutan antara Ditjen Pesantren, akademisi kampus keagamaan Islam, serta para pemangku pesantren dalam membangun ekosistem pendidikan terbaik.

“Pertemuan ini diharapkan dapat melahirkan program studi kepesantrenan di lingkungan PTKIN yang memiliki kewenangan membuka prodi baru. Penyusunan naskah akademik membutuhkan masukan langsung dari para pemangku pesantren serta pusat-pusat kajian pesantren di kampus agar pelayanan dan pengembangan keilmuan bagi pesantren berjalan selaras,” jelas Mastuki.

Lulusan UIN Jakarta ini menambahkan, semangat berkhidmah bagi pesantren harus diwujudkan melalui kolaborasi tanpa sekat kewenangan agar tata kelola layanan pendidikan pesantren semakin optimal.

Untuk memperkaya perspektif praktis, forum ini turut menghadirkan para pimpinan dan pengasuh pondok pesantren di Jawa Barat, di antaranya Pondok Pesantren Buntet (Cirebon), Pondok Pesantren Al-Ittifaq (Kabupaten Bandung), dan Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah (Garut).

Forum ini menghadirkan jajaran narasumber lintas institusi untuk membedah naskah akademik dan regulasi pembukaan prodi, yakni Direktur Jenderal Pesantren Dr. H. Basnang Said, S.Ag., M.Ag., Ketua Majelis Masyayikh K.H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed. mengenai penguatan kajian kepesantrenan di PTKIN, serta Direktur Eksekutif PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Didin Syafruddin, M.A. terkait lingkup kajian dan naskah akademik.

Turut menjadi pemateri Tim Pengkaji Program Studi Baru Bidang Vokasi UIN Bandung Prof. Dr. Dadan Rusmana, M.Ag. mengenai kajian regulasi dan persyaratan pembukaan prodi, Direktur P3M PBNU Dr. KH. Sarmidi Husna, M.A., Pimpinan Pusat RMI PBNU KH. Hodri Ariev, serta civitas akademika dan jajaran Wakil Rektor serta Dekan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Lahirnya Direktorat Jenderal Pesantren menjadi bukti nyata kehadiran negara bagi pondok pesantren untuk terus tumbuh dengan kemandiriannya, dengan memastikan bahwa seluruh ikhtiar dan perjuangan pesantren bermuara pada kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

WhatsApp
Facebook
Telegram
Print
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *