UINSGD.AC.ID (Humas) — Kontribusi akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam mendukung pembangunan nasional mendapat pengakuan. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., dipercaya menjadi narasumber dalam Penyusunan Rekomendasi (FGD) Kajian Jangka Panjang Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).
FGD ini merupakan bagian dari Kajian Jangka Panjang Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Tahun Anggaran 2026 dengan tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas untuk Mewujudkan Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat.” Forum berlangsung di Meeting Room El Royale Hotel Bandung, Kamis (25/6/2026), dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi pembangunan ekonomi nasional.
Dalam paparannya, Prof. Rosihon menegaskan bahwa ekonomi syariah harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi mampu menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
“Pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi semata. Dalam perspektif maqashid syariah, pembangunan harus mampu menjaga dan menguatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi syariah harus menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Barat berkembang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan memperlihatkan tren yang positif. Mengingat peningkatan rasio ketimpangan (gini ratio) menunjukkan manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat patut diapresiasi, tetapi tantangan pemerataan masih harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat secara lebih adil dan inklusif,” ujarnya.
Prof. Rosihon menjelaskan UMKM syariah dan industri halal merupakan kekuatan utama dalam membangun ekonomi umat. Dengan sekitar 5,4 juta UMKM yang sebagian besar merupakan usaha mikro, ditambah berkembangnya industri halal dengan ratusan ribu sertifikat halal dan jutaan produk tersertifikasi, Jawa Barat memiliki modal besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
“UMKM syariah dan industri halal tidak hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi menjadi instrumen penting dalam memperkuat kelas menengah Muslim yang produktif dan berdaya saing,” katanya.
Dalam konteks ini perkembangan ekosistem keuangan syariah yang terus menunjukkan kemajuan melalui perluasan jaringan perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta layanan financial technology syariah. Meski demikian, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan besarnya potensi masyarakat Jawa Barat.
Guru Besar Ilmu Tafsir ini menilai potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di Jawa Barat sangat besar dan dapat menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan sosial. Kendati pada realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi yang tersedia.
“Wakaf produktif dan pengelolaan ZISWAF yang profesional dapat menjadi solusi pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Potensi ini harus terus dioptimalkan melalui tata kelola yang baik dan kolaboratif,” jelasnya.
Dalam kajiannya, Prof. Rosihon mengidentifikasi enam tantangan utama pengembangan ekonomi syariah, yaitu rendahnya literasi dan inklusi syariah, fragmentasi antar lembaga, kendala implementasi regulasi, lemahnya integrasi dengan ekosistem ekonomi modern, keterbatasan sumber daya manusia profesional, serta belum optimalnya pengelolaan ZISWAF.
Penguatan kelas menengah Muslim harus menjadi agenda strategis pembangunan. Kelas menengah tidak boleh hanya tumbuh sebagai kelompok konsumtif, tetapi harus menjadi kelompok produktif yang mampu mendorong inovasi, kewirausahaan, dan pembangunan sosial.
“Penguatan SDM, UMKM, literasi keuangan syariah, ekonomi digital, serta ketahanan keluarga harus menjadi fokus bersama dalam membangun kelas menengah Muslim yang kuat dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Untuk menjawab berbagai tantangan itu, Prof. Rosihon menawarkan model Penta Helix Syariah yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam satu ekosistem pembangunan ekonomi syariah.
“Kemajuan ekonomi syariah tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar setiap pemangku kepentingan dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” tuturnya.
Pada kesempatan berharga itu, Prof. Rosihon menyampaikan sepuluh rekomendasi strategis bagi penguatan ekonomi syariah di Jawa Barat, meliputi penyusunan grand design ekonomi syariah, penguatan UMKM halal, perluasan pembiayaan syariah untuk sektor riil, integrasi ZISWAF dengan program pengentasan kemiskinan, peningkatan literasi ekonomi syariah, digitalisasi ekonomi syariah, penguatan peran pesantren, pengembangan SDM dan riset, tata kelola kolaboratif, serta evaluasi berbasis dampak sosial dan ekonomi.
Dengan adanya forum strategis yang diselenggarakan Lemhannas RI tersebut, UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus berusaha menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi aktif memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembangunan nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
