Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si menerima penghargaan dari Kementerian keuangan Republik Indonesia sebagai Satuan Kerja Pengelola Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terbaik tahun 2019 pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama dalam Forum Koordinasi Penyiapan Proyek SBSN Tahun 2021 dan Kick Off Pelaksanaan Proyek SBSN Tahun 2020, di Auditorium DJPPR, Gedung Frans Seda Lantai 1, Jalan Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, Kamis (23/01/2020).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Luky Alfirman mengatakan hingga 16 Januari 2020, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah mencapai Rp 1.230,44 triliun dengan outstanding sebesar Rp 738,37 triliun.”Melalui metode penerbitan dengan cara lelang, bookbuilding, maupun private placement,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan media.
Dalam kesempatan itu, Luky menandatangani Komitmen Pelaksanaan Proyek SBSN TA 2020 oleh para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian/Lembaga (K/L) Pemrakarsa Proyek SBSN, serta pemberian penghargaan satuan kerja (Satker) pengelola proyek SBSN TA 2019 dengan kinerja terbaik.
Sebagai gambaran, pada 2019, pembiayaan proyek SBSN sebesar Rp 28,34 triliun, meliputi 16 unit eselon I di 7 K/L untuk 619 proyek yang tersebar di 34 provinsi. Sedangkan di tahun 2020 pembiayaan mencapai Rp27,35 triliun, yang meliputi 17 unit eselon I di 8 K/L untuk 728 proyek yang tersebar di 34 provinsi.
Luky menuturkan turunnya nominal pembiayaan itu bergantung kepada proyeknya. Ia mengatakan proyek yang masuk ke dalam skema pembiayaan tersebut direncanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sementara Kementerian Keuangan bertanggung jawab pada penyelenggaraan. “Kami melakukan peninjauan rutin dan mendapat angka Rp 27,3 triliun pada 2020, tapi dari segi kementerian lembaga dan proyek bertambah, jadi bukan harus melihat nilai total besarnya tapi juga lihat proyeknya,” tuturnya.
Luky mengatakan pembiayaan itu tahun ini masih akan banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur sosial seperti madrasah, perguruan tinggi Islam, hingga asrama haji. Menurutnya, pembiayaan ini berbeda karena berbasis syariah dan ada akadnya. Sehingga secara pertanggungjawaban pun dituntut lebih. “Ya kan karena bicara tentang investor harus meyakinkan kami bisa deliver janji kepada investor,” terangnya.
Luky menegaskan, hingga 16 Januari 2020, penerbitan sukuk negara telah mencapai Rp1.230,44 triliun dengan outstanding sebesar Rp738,37 triliun, melalui metode penerbitan dengan cara lelang, book building, maupun private placement.
Rektor mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kemenkeu atas segala kepercayaan ini, “Hal ini menjadi contoh buat Satker lain di PTKIN, tetapi kita terus lebih efektif, efisien dalam penggunaannya supaya tepat sasaran,” tegasnya.
Diakuinya, melalui skema pembiayaan SBSN, UIN SGD Bandung menjadi salah satu tempat ekspose contoh pembangunan fasilitas pendidikan yang didanai APBN. Sebagai contoh perolehan nilai akreditasi A (unggul) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tertanggal 26 Maret 2019 dengan SK BAN-PT Nomor:125/SK/BAN-PT/Akreditasi/PT/III/2019 ini menjadi bukti atas kontrubusi SBSN dalam membiayai pembangunan gedung perkuliahan di Kampus II.
Rektor menegaskan pembangunan gedung melalui SBSN ini dapat mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih unggul dan kompetitif. Sehingga melahirkan lulusan mahasiswa UIN SGD Bandung dengan kualitas yang tinggi, berdaya saing, profesional, dan sarjana ulama zaman now.
“Berkat bantuan SBSN melalui Kemenkeu, alhamdulillah nilai akreditasi perguruan tinggi meraih nilai A. Jumlah mahasiswa setiap tahunnya terus meningkat. Ini tentu baru saja melihat kontribusinya dari perspektif peminat. Sudah barang tentu manfaatnya terlihat pula dalam peningkatan pelayanan dan peningkatan SDM. Pada saat saya menjabat, nilai akreditasi Prodi A baru 4. Sekarang sudah 22 Prodi yang mendapatkan nilai A. Setiap mahasiswa datang atau berkunjung ke kampus II, dapat dipastikan melakukan selfi di Pasca sebagai icon gedung sate di UIN SGD Bandung,” jelasnya.
Indikator paling nyata kontribusi skema pembiayaan SBSN bagi UIN adalah jumlah peminat yang terus melonjak naik. Di 2016, total peminat mahasiswa baru berjumlah 50.143 orang dan yang diterima 5.410 mahasiswa. Pada 2017, berjumlah 64.832 orang dan yang diterima 6.029 mahasiswa. Pada 2018, berjumlah 87.999 dan yang diterima 6.273 mahasiswa. Sedangkan untuk 2019 total peminat berjumlah 96.318 orang dan yang diterima 6.637 mahasiswa.
UIN SGD Bandung telah mendapatkan tiga kali pembiayaan SBSN untuk pembangunan sarana dan prasarana perkuliahan di kampus II. Tahapan pertama yang dilaksanakan tahun 2016 untuk pembangunan gedung perkuliahan. Tahapan kedua yang dilaksanakan tahun 2017 untuk pembangunan gedung Pascasarjana. Sedangkan tahapan ketiga tahun 2019 untuk gedung kuliah bersama, gedung laboratorium terintegrasi MIPA, mebeulair, gedung penunjang pembelajaran (gazebo) dua unit dan laboratorium terbuka kontruksi atap membrand satu unit.
“Tentu harapan saya, kepada civitas akademika, prestasi ini harus dijaga, bahkan ditingkatkan agar kepercayaan khususnya pemerintah terhadap UIN SGD Bandung semakin tinggi, maka kita semua akan mendapatkan insentif dari perbagai pihak, karena itu saya titip pada semuanya pihak untuk tetap menjaga prestasi ini, bahkan perlu ditingkatkan,” pungkasnya. (Red)
Sumber, 86 News 23 Januari 2020
