[www.uinsgd.ac.id] Tujuh perguruan tinggi (PT) di Jawa Barat memastikan diri siap melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) dengan tema kependudukan bagi mahasiswanya. Kesiapan ini tertuang dalam nota kesepahaman antara Badan Kependudukan dan Beluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jawa Barat dengan tujuh pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang ditandatangani hari ini, Rabu (4/7), di Bale Rumawat, kampus Universitas Padjadjaran (Unpad), Jalan Dipati Ukur 35 Bandung.
Ketujuh PT itu terdiri atas Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas Langlangbuana (Unla), dan Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani). Pada saat yang sama, Kepala BKKBN Jabar Siti Fathonah juga menandatangani nota kesepahaman dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung, seperti dilansir website resmi BKKBN Jabar (04 Juli 2012 @ 16:13:30)
“Perguruan tinggi sangat melekat dengan tugas pokok Tri Dharma yang salah satunya berupa pengabdian kepada masyarakat. Sementara pemilihan kegiatan KKN karena di sanalah berlangsung kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat secara bersama-sama. Kami berharap materi-materi kependudukan akan lebih mudah diterima masyarakat,” harap Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Jawa Barat Ferry Hadiyanto yang menginisiasi kerjasama tersebut.
Selain menjalankan fungsi-fungsi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), peserta KKN juga akan dilibatkan secara langsung dalam kegiatan KKB di tengah masyarakat. Lebih dari itu, mahasiswa akan diajak untuk ikut mencari peserta baru keluarga berencana (KB). Ferry yang sehari-hari bertugas sebagai Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Unpad berharap kerjasama BKKBN dengan PT bisa menjadi model kemitraan dalam implementasi pendidikan kependudukan.
Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini menegaskan, kependudkan perlu mendapat perhatian serius demi terwujudnya tujuan pembangunan. Terlebih Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling gemuk di Indonesia. Karena itu, para pemimpin daerah perlu memiliki visi kependudukan dalam membangun daerahnya.
“Selain menginisiasi pendidikan kependudukan melalui KKN, Koalisi Kependudukan juga akan melakukan riset-riset kependudukan yang hasilnya dijadikan rekomendasi bagi pemerintah. Pembangunan harus senantiasa berpusat pada kependudukan. Tanpa itu, maka program-program pemerintah bisa menjadi garam yang ditabur ke lautan. Semuanya mubazir,” tegas Ferry
