[www.uinsgd.ac.id] Menyikapi banyaknya perilaku penyimpangan, pelanggaran dan money politics (politik uang) pada saat Pemilihan Umum, Pimilihan Gubernur, Pimilihan Kepala Daearah harus diperlukan sistem Pengawasan Pemilu Terpadu (Awaslupadu) yang sesuai dengan peraturan dan mekanisme. “Keberadaan Pengawas Pemilu Terpadu tidak hanya ada karena adanya penyimpangan, pelanggaran dan money politics ketika pemilu. Akan tetapi harus siap mendorong dan mengawal terlahirnya pemimpin yang berpihak atau berorientasi kepada umat, rakyat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil, bukan hanya mensukseskan dan terselenggara Pilkada yang sesaui dengan aturan dan mekanismenya,” ungkap Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Moh. Najib, M.Ag. dalam acara Launching dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara UIN SGD Bandung, UPI, Unpad, Unpas dengan Panwaslu Jabar serta Seminar Awaslupadu di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor Sumedang, Rabu (30/1)
Keterlibatan stakeholders pemilu seperti KPU, lembaga-lembaga pemerintah, badan atau komisi negara independen, serta elemen strategis masyarakat, LSM, perguruan tinggi, media massa sangat diperlukan untuk mencipatan dan mensukseskan Pemilu, “Kehadiran stakeholders pemilu sangat diperlukan, sehingga terjadinya reformasi kultural bisa tewujud di Indonesia,” paparnya.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara UIN SGD Bandung dengan Panwaslu Jabar yang dilakukan oleh Prof. Dr. H. Moh. Najib, M.Ag., Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama UIN SGD Bandung dan Dr. Ihat Subihat, Ketua Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 Provinsi Jawa Barat.
Hadir Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA., Rektor Universitad Padjadjaran (Unpad), Prof.Dr.Ir.H. Eddy Jusuf Sp.,M.Si. Pembantu Rektor I Universitas Pasundan (Unpas), Dr. Ihat Subihat, Ketua Panwaslu Jabar dan Atang Irawan sebagai nara sumber pada acara Seminar Awaslupadu. [Ibn Ghifarie, Zacky]
