UINSGD.AC.ID (Humas) — Dalam era globalisasi informasi saat ini, media massa memiliki peran yang sangat strategis sebagai agen pembentuk opini publik dan penghubung antarbudaya. Media tidak hanya menjadi saluran penyampaian pesan, tetapi juga menjadi cermin dari nilai-nilai, norma, dan pandangan hidup suatu masyarakat.
Di tengah keragaman budaya dunia, media massa memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi tanpa menyinggung atau mendiskriminasi budaya tertentu. Pemahaman terhadap komunikasi antarbudaya (intercultural communication) menjadi mutlak bagi pelaku media agar tidak terjebak pada bias etnosentrisme dan kesalahan representasi budaya.
Media massa, baik lokal maupun global, tidak pernah berdiri di ruang hampa budaya. Setiap produk media mengandung nilai-nilai sosial dan ideologi tertentu yang mencerminkan cara pandang suatu masyarakat (Hall, 1980). Karena itu, ketika sebuah media massa menyiarkan berita, film, atau iklan, secara tidak langsung ia juga menyebarkan nilai-nilai budaya yang melekat di dalamnya. Inilah sebabnya media massa sering disebut sebagai “cermin budaya sekaligus pembentuk budaya”.
Namun, di era globalisasi digital, media tidak hanya beroperasi dalam batas geografis tertentu. Platform global seperti CNN, BBC, Al Jazeera, atau bahkan Netflix dan YouTube, dapat diakses lintas negara dan lintas budaya. Hal ini berarti pesan yang disampaikan media memiliki dampak global, dan jika tidak dikelola dengan sensitivitas budaya yang tinggi, dapat menimbulkan kesalahpahaman budaya (cultural misunderstanding), bahkan konflik antarmasyarakat dan antarnegara.
Sensitivitas Antarbudaya
Komunikasi antarbudaya pada dasarnya adalah proses pertukaran makna antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda (Gudykunst & Kim, 2017). Dalam konteks media massa, sensitivitas antarbudaya mencakup kemampuan memahami simbol, bahasa, nilai, dan praktik sosial dari berbagai kelompok masyarakat. Misalnya, penggunaan simbol tertentu dalam iklan yang dianggap biasa di satu negara bisa dianggap menghina di negara lain.
Contoh nyata pernah terjadi ketika salah satu brand global menayangkan iklan yang menampilkan model kulit putih sedang mencuci wajah hingga kulitnya menjadi lebih cerah, pesan tersebut diartikan sebagai bentuk rasisme di beberapa negara Asia dan Afrika. Kesalahan seperti ini muncul karena kurangnya pemahaman terhadap makna simbolik dan sejarah diskriminasi dalam budaya tertentu.
Menurut Hall (1976), dalam konsep High Context dan Low Context Culture, setiap masyarakat memiliki cara berbeda dalam memahami pesan: masyarakat Asia dan Timur Tengah cenderung high-context (banyak makna tersirat), sedangkan masyarakat Barat lebih low-context (pesan disampaikan langsung). Jika jurnalis atau produser media tidak memahami perbedaan ini, pesan yang disiarkan dapat disalahartikan dan memicu konflik makna.
Salah satu tantangan terbesar bagi media massa adalah menghindari etnosentrisme, yaitu kecenderungan menilai budaya lain dengan ukuran budaya sendiri. Dalam praktik jurnalistik internasional, banyak pemberitaan yang masih bias terhadap budaya Barat, misalnya menggambarkan budaya Timur sebagai “terbelakang” atau “tradisional”, sedangkan budaya Barat dianggap “modern” dan “rasional”.
Sebagai contoh, cara media Barat melaporkan konflik di Timur Tengah sering kali menunjukkan framing yang menempatkan negara-negara Arab sebagai pihak “emosional” atau “fanatik”, sementara negara-negara Barat digambarkan “rasional dan beradab” (Said, 1978). Bias ini memperkuat stereotip budaya dan menciptakan ketimpangan persepsi global.
Untuk menghindari hal tersebut, jurnalis dan editor media perlu menerapkan prinsip cultural relativism, yakni menilai suatu budaya berdasarkan konteksnya sendiri, bukan dari sudut pandang budaya lain, seperti menilai budaya pesantren di masyarakat Indonesia dengan menggunakan standar budaya di luar pesantren atau standar budaya Barat, sehingga memiliki kecenderungan tinggi untuk memicu konflik. Apalagi, budaya pesantren berpegang teguh pada dasar nilai-nilai agama, jika salah menilai dapat dianggap merendahkan martabat agama. Media massa harus memiliki prinsip perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman.
Menuju Media Global yang Berbasis Budaya Global
Media massa global di abad ke-21 dituntut untuk memiliki orientasi budaya global. yakni pemahaman nilai-nilai universal kemanusiaan yang dapat diterima oleh berbagai masyarakat di dunia. Nilai-nilai ini antara lain keadilan, perdamaian, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap perbedaan budaya.
Ketika media beroperasi lintas budaya, maka standar etikanya pun harus bersifat global. UNESCO (2019) menekankan bahwa media literacy dan intercultural competence menjadi kompetensi penting bagi para pekerja media internasional. Artinya, setiap jurnalis, produser, maupun editor harus memiliki kepekaan terhadap konteks budaya dan bahasa agar mampu menyajikan informasi yang inklusif.
Selain itu, penggunaan teknologi algoritma dan kecerdasan buatan (AI) dalam penyuntingan berita atau rekomendasi konten juga harus memperhatikan keberagaman budaya. Jika algoritma hanya dilatih dengan data dari budaya dominan, maka ia berpotensi mereproduksi bias budaya yang sama. Oleh karena itu, industri media perlu mengembangkan sistem yang adil dan mewakili pluralitas budaya dunia.
Dalam dunia yang semakin terkoneksi, media massa tidak lagi berperan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai jembatan antarbudaya. Pemahaman mendalam terhadap komunikasi antarbudaya menjadi syarat utama agar media tidak menyinggung nilai-nilai budaya tertentu, tidak menilai budaya lain dengan standar sendiri atau budaya lain, dan mampu mempromosikan toleransi serta harmoni global.
Kesalahan dalam memahami konteks budaya dapat memicu konflik di antara masyarakat, bahkan antarnegara, memperkuat stereotip, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media massa. Sebaliknya, media yang peka terhadap keragaman budaya akan menjadi kekuatan moral dan sosial yang mampu membangun perdamaian, saling pengertian, dan solidaritas di tingkat global.
Dengan demikian, di era informasi yang tanpa batas ini, keberhasilan media massa tidak hanya diukur dari kecepatan dan akurasi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga martabat dan keberagaman budaya dan nilai-nilai yang hidup pada umat manusia.
Mahi M. Hikmat, Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
