(UINSGD.AC.ID)- Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama (Kemenag) 2021 bertajuk Percepatan Transformasi Layanan Publik yang digelar secara luring dan daring, mulai Senin-Rabu (5 – 7 April 2021).
Rakernas diikuti 705 jajaran Kemenag, Pejabat Eselon I Pusat hingga Kepala Kankemenag Kota/Kabupaten. Membuka Rakernas, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta seluruh jajarannya untuk memperbaiki niat dan mind set.
Hal ini diperlukan untuk mewujudkan mandatori yang dititipkan kepada Kemenag. “Saat saya ditunjuk sebagai Menteri Agama, menjadi pembantu Presiden Joko Widodo, beliau menitipkan beberapa mandatori, antara lain: pertama, moderasi beragama dan kedua, perbaikan tata kelola organisasi,” ungkap Gus Menteri.
Penguatan moderasi beragama, menurut Menag, tidak hanya menjadi pekerjaan rumah Kementerian Agama, tapi seluruh bangsa Indonesia. Menurut Menag, saat ini ada sebagian warga bangsa yang terjebak dalam dua titik ekstrem, kiri dan kanan, liberal dan konservatif. “Dua titik ini ingin kita satukan dalam ruang yang bernama moderasi beragama,” kata Gus Menteri.
Hal kedua yang menjadi mandatori, lanjut Menag, adalah perbaikan tata kelola organisasi. Menag ingin pelayanan publik di Kementerian Agama dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi. Menag mengaku masih mendapat masukan dari masyarakat terkait layanan Kemenag yang panjang dan berbelit. Gus Menteri meminta jalur layanan itu bisa dipotong agar lebih ringkas dan cepat. “Kita sekarang tidak bisa lagi memberikan pelayanan dengan cara lama, hadir fisik, tapi melakukan perubahan secara digital,” tegasnya.
Untuk mewujudkan percepatan transformasi publik, Gus Menteri menyampaikan bahwa saat ini tengah disiapkan Situation Room dan Super Apps. Situation Room digunakan untuk memantau perkembangan dan pergerakan dinamika masyarakat, baik sosial, politik, maupun keagamaan agar Kemenag bisa memberikan respons secara cepat atas apa yang terjadi di masyarakat.
Adapun Super Apps disiapkan untuk menjadi jembatan dari semua aplikasi layanan yang ada di Kementerian Agama. “Saya membayangkan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak perlu lari dari satu meja ke meja lain. Meski sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ini secara kualitas harus ditingkatkan,” pesan Menag.
Akhirnya, Menag meminta seluruh jajarannya untuk berperan aktif dalam mewujudkan program mandatori ini. “Saya mohon dukungannya bersama untuk mewujudkan program-program ini,” tandasnya.
