UINSGD.AC.ID (Humas) — Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr Asep Sahid Gatara, menjadi pembicara pada Konferensi Internasional atau Persidangan Politik Malaysia – Indonesia: Menilai Kualiti Demokrasi dan Hubungan Bilateral yang berlangsung di Auditorium School of Internasional Studies (SOIS) Universiti Utara Malaysia (UUM), Rabu-Kamis (17-18/7/2024).
Dr Kamarul Zaman bin Haji Yusoff, menyampaikan Institut Politik Analis Malaysia (MAPAN), Universiti Utara Malaysia (UUM) dengan kerjasama Pusat Politik dan Pengurusan Kesihatan (UCHPOLM) menganjurkan Persidangan Politik Malaysia – Indonesia bertemakan Menilai Kualiti Demokrasi dan Hubungan Bilateral.
Objektif persidangan ini adalah untuk: Pertama, Menilai Kualiti Demokrasi: untuk menilai dan membandingkan keadaan demokrasi di Malaysia dan Indonesia, dengan fokus pada perkembangan kekinian, pencapaian dan cabaran. Kedua, Hubungan Bilateral: untuk membincangkan dan memperkukuh hubungan politik, ekonomi dan sosial antara Malaysia dan Indonesia, mengenal pasti bidang untuk kerjasama dan manfaat bersama. Ketiga, Mempromosikan Dialog Dasar: untuk menyediakan platform bagi pembuat dasar, ahli akademik, dan pemimpin masyarakat sivil untuk berdialog mengenai isu-isu penting yang mempengaruhi kedua negara. Keempat, Menggalakkan Kolaborasi Akademik: untuk memupuk kerjasama akademik dan perkongsian penyelidikan antara universiti dan institusi penyelidikan Malaysia dan Indonesia. Kelima, Penglibatan Awam: untuk melibatkan masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang kepentingan demokrasi dan hubungan bilateral antara kedua-dua negara.
Mantan Ketua Program Studi Ilmu Politik ini bersyukur atas undangan dari Universiti Utara Malaysia (UUM) untuk membahas tentang politik di Indonesia dan Malaysia.
“Alhamdulillah atas segala kepercayaannya bisa mewakili UIN Bandung untuk berbagi pengetahuan dan perkembangan seputar politik kekinian yang terjadi di Indonesia. Tentunya ini menjadi bagian dari rekognisi internasional. Bonusnya selama dua hari saya bisa keliling Malaysia Utara dalam rangka mengenal budaya, politik, ekonomi dan sosial,” tegasnya, Jumat (19/7/2024).
Dalam pemaparannya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (Apsipol) ini menjelaskan tentang mutu demokrasi Indonesia dari prespektif hubungan sipil-milter. Dalam penjelasannya, disajikan konteks posisi politik militer pada pemilihan presiden.
Dr Asep menegaskan mutu demokrasi adalah keadaan kehidupan demokrasi yang bersih dan sehat. Di antara keadaan tersebut adanya kesetaraan politik antara semua warga negara yang dapat diraih dari penerapan sistem politik.
Sayangnya hal sulit diwujudkan karena tantangan besar berupa akases dan pembagian sumber daya politik yang justru tidak merata. Tantangan tersebut terutama bagi masyarakat – masyarakat ekonomi bersistem kapitalisme pasar, baik negera maju seperti Amerika Serikat maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia.
Dengan terjaminnya mutu demokrasi Indonesia, akan mendorong bumi Nusantara tidak hanya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, namun juga demokrasi terbaik.
Selain itu, tidak hanya bermanfaat bagi bersih dan sehatnya kehidupan politik nasional, namun juga dapat memberikan sumbangsih gerak mutu demokrasi kawasan (regional). “Dari Kawasan status demokrasi cacat atau demokrasi otoritarian dan hybrid menjadi kawasan demokrasi penuh atau demokrasi sejati. Termasuk dimulai dari gerak mutu demokrasi bilateral serumpun Indonesia – Malaysia,” pungkasnya.
