Tanggal 24 Februari 2013 adalah momen hajatan besar rakyat Jawa Barat untuk memilih sosok pemimpin yang mampu menggerakkan laju pembangunan masyarakat Jawa Barat yang adil dan makmur. Lima pasang yang akan bertarung pun begitu semangat mencari simpati rakyat mulai dari beriklan di spanduk sampai asruk-asrukan ke pelosok-pelosok desa. Namun, apakah cara instan ini bisa menjamin meraup simpati rakyat?
Di negeri ini, khususnya di wilayah Jawa Barat, makin terlihat jelas bahwa masyarakat saat ini sudah tak bisa lagi “ditangani” hanya dengan cara konvensional seperti mencekoki mereka dengan ideologi, mitos, janji, atau mantera-mantera pembangunan yang bersifat tebar pesona. Masyarakat seperti ini menurut Lucian W. Pye, dalam buku Krisis Otoriterisme (1990), sudah sampai kepada tataran masyarakat pascaotoriter.
Saat ini masyarakat Jawa Barat tidak membutuhkan gubernur pemimpi yang bergelimang dengan kemewahan yang ia impikan sebelum menjadi pejabat, akan tetapi masyarakat mendambakan sosok gubernur pemimpin. Pemimpi adalah gubernur yang pandai menebar pesona saat kampanye agar calon pemilih terpesona dengan retorika politiknya. Setelah terpilih, rakyat bahkan dicampakkan. Kalaupun menjalankan tugas pemerintahan, ia hanyalah sekadar menjalankan roda administratif birokratis politis. Sebaliknya pemimpin adalah orang yang bisa menggerakkan, mengarahkan masyarakat, ke tujuan pembangunan yang sebenarnya dengan tindakan nyata. Jadi, tidak mudah memimpin provinsi ini jika tidak memiliki jiwa kepemimpinan.
Bukan Lotre
Pemilihan gubernur bukan ajang lotre, yang mengangkat pemenang berdasarkan keberuntungan. Akan tetapi pemilihan gubernur adalah proses demokratis, yakni proses sosial yang sistematis dan beradab melalui interaksi dinamis, logis, dan bertanggung jawab antara elite politik dengan rakyat untuk mengangkat seorang pemimpin.
Gubernur pada hakikatnya adalah personifikasi aspirasi dan kepentingan rakyat yang tidak boleh tidak harus bisa menyuarakan hati nurani rakyat. Oleh sebab itu, para kandidat harus mempunyai wawasan yang luas, piawai beradaptasi terhadap lingkungan dan permasalahan, tidak cepat kaget dan terheran-heran atau gugup, mampu menahan diri, maupun memelihara ketenangan dalam mengamati kompleksitas permasalahan.
Di samping itu, mereka harus mampu menganalisa kecenderungan perkembangan situasi, melihat critical point, mengembangkan berbagai alternatif, pencegahan, memilih satu yang terbaik serta menjabarkannya dalam tindakan nyata, mempunyai sandaran-sandaran kemasyarakatan atau social basic karena kepemimpinan erat hubungannya dengan susunan masyarakat.
Kekuatan kepemimpinan juga ditentukan suatu lapangan kehidupan masyarakat yang pada suatu saat mendapat perhatian khusus dari masyarakat yang disebut cultural focus. Cultural focus dapat berpindah-pindah, suatu waktu pada lapangan politik, lain waktu pada lapangan hukum, kemudian lapangan ekonomi dan seterusnya. Apabila suatu saat cultural focus beralih, pemimpin harus mampu mengalihkan titik berat kepemimpinannya pada cultural focus yang baru.
Kepemimpinan pada hakikatnya adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan melalui proses-proses tertentu untuk membawa masyarakat ikut serta aktif dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasar pada pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang damai.
Perspektif Kalabendhu
Menjadi menarik mengaitkan situasi saat ini dengan zaman Kalabendhu sebagaimana ditulis dalam Negarakertagama dan bait-bait dalam Serat Kalatidha yang berbunyi “Mangkya darajating praja. Kawuryan wus sunya-ruri. Rurah pangrehing ukara. Karana tanpa palupi….” (Negara sedang chaos karena tanpa keteladanan. Pejabat hanya mengejar harta dan kedudukan hingga menimbulkan bencana dan saling ancam, sebagaimana juga diperlihatkan politikus saat ini).
Apa yang diutarakan di atas adalah masa-masa pemerintahan yang diwarnai dengan krisis kepemimpinan, karena kekuasaan dikendalikan oleh para pemimpi yang tuna keteladanan, namun setiap saat bergelimang dengan kemewahan, kemewahan yang diimpikannya saat menyapa simpati rakyat.
Masyarakat, khususnya di Jawa Barat, akan lebih mudah digerakkan jika tidak ada perbedaan “ideologi” antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin adalah orang yang dapat menggerakkan rakyat untuk menuju kebaikan bersama. Dunia mencatat tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mahatma Gandhi, Kemal Ataturk, Napoleon Bonaparte, Jeanne d’ Arc, Kwame Nkrumah, dan seterusnya. Mereka bukan sekadar tokoh masyarakat melainkan pemimpin yang bisa membawa perubahan besar bagi perjuangan menuju kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan.
Jadi, harus juga memahami bahwa gubernur adalah penyelenggara negara atau pemimpin sejati yang mesti rajin memeriksa denyut nadi masyarakat yang “mempekerjakannya” sebagai pemimpin. Di ujungnya, pemimpin harus memberi bentuk (gestaltung) pada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Sukseskan Pilgub Jabar!
Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Himpunan Dosen Agama Islam Jawa Barat.
Sumber, Galamedia 21 Februari 2013
