UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Rekonstruksi Kewarisan Beda Agama melalui Wasiat Wajibah

Dasar yang dijadikan alasan hakim dalam kasus di atas dan menjadi alasan pembaharuan Hukum waris Islam adalah wasiat wajibah yang menurut sebagian pemikir Islam ahli waris non muslim mendapat bagian harta warisan melalui jalan wasiat wajibah. Pendapat tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, Al-Thabari dan Muhammad Rasyid Ridha (Wahbah Al-Zuhaili, 1989: 13).

Konsep “wasiat wajibah” diinspirasikan dari pendapat Ibn Hazm, yang dalam pendapatnya mengatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat darinya meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa penguasa punya kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksanakan. Menurut sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat wajibah menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berhubungan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Hakim yang dimaksud dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup pengadilan agama dalam tingkat pertama sesuai dengan kompetensi absolut sebagaimana diperintahkan undang-undang.

Kata kunci: Kontruksi, Rekonstruksi, Warisan Beda Agama, Wasiat Wajibah

Baca selengkap tulisan Dr. Aden Rosadi, M.Ag tentang Rekonstruksi Kewarisan Beda Agama melalui Wasiat Wajibah di laman ini