UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

PERAYAAN KEDAULATAN

Masa kampanye politik (23 September 2018-13 April 2019) baru saja selesai. Kini Pemilu 2019 memasuki masa tenang (14-16 April). Suatu tahapan pemilu yang tidak kalah krusialnnya dengan tahapan-tahapan pemilu lainnya, termasuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Masa tenang merupakan masa larangan politik, sekaligus masa ketenangan publik. Masa larangan politik artinya masa di mana diharamkan untuk digunakan berbagai kegiatan kampanye seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat akbar, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan di media massa dan internet.

Selain larangan kegiatan kampanye, selama masa tenang juga lekat dengan larangan-larangan bagi semua pihak menjanjikan atau memberi imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupate/kota, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu (UU No 17 tahun 2017 Pasal 278).

Larangan juga berlaku bagi media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran selama masa tenang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Selain itu, terdapat pula larangan untuk menyampaikan publikasi hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu selama masa tenang.

Tentu banyak hukuman atau sanksi yang siap menimpa bagi siapa saja yang mencoba melabrak larangan-larangan tersebut dengan berbagai kegiatan haram. Sanksi tersebut antara lain sanksi sosial berupa pengucilan, sanksi moral berupa kegelisahan batin sampai sanksi hukum berupa pidana kurungan dan denda material.

Selain larangan, masa tenang juga merupakan masa ketenangan publik. Masa di mana publik, khususnya publik pemilih dan umumnya publik segenap rakyat, berada pada keadaan hati, batin, dan pikiran yang aman dan tentram. Dan, keadaan lingkungan politik yang tidak kacau, tidak ribut, tidak rusuh, dan tidak gaduh.

Masa ketenangan ini sangat dibutuhkan bagi segenap pemilih sebagai masa menimbang-nimbang siapa pasangan calon presiden-wapres, calon legislatif dan partai politik apa yang pantas untuk dipilih, setelah sebelumnya mereka disuguhi oleh berbagai menu kampanye politik. Pantas artinya, kontestan politik yang dinilai benar-benar amanah atau jujur dan quwah atau mampu mewujudkan keinginan segenap rakyat untuk lima tahun ke depan serta memelihara jalan lurus bagi terwujudnya tujuan negara.

Rayuan Terlarang
Pemilih selama masa tenang ini, tidak tertutup kemungkinan akan dibayang-bayangi oleh sejumlah kegiatan haram atau terlarang, khususnya berupa rayuan-rayuan politik terselubung. Paling tidak ada dua rayuan haram yang potensial mengalir hadir pada masa tenang ini, bahkan bisa mengalir deras hingga hari-H pemungutan suara.

Pertama, rayuan iming-iming atau janji-janji. Datangnya pemilih ke bilik suara tidak jarang banyak dibayang-bayangi oleh janji-janji kontestan dengan berbagai modus operandi pada masa tenang ini. Seperti serangan fajar uang muka, janji pelunasan uang sisanya jika menang, dan berbagai janji pemberian harapan material lainnya.

Kedua, rayuan amang-amang. Suatu rayuan dalam bentuk ancaman atau intimidasi fisik maupun psikis terhadap pemilih. Akibatnya, pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) berada dalam tekanan (under pressure). Modusnya bisa dalam bentuk kode-kode tertentu yang harus dikenakan pemilih sesaat sebelum atau setelah pencoblosan sebagai bukti dukungan suara pada kontestan.

Baik rayuan haram iming-iming maupun amang-amang menjadi ancaman serius bagi tegaknya pemilu berintegritas. Pemilu yang menjungjung tinggi keutuhan tegaknya prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai amanat konstitusi. Prinsip-prinsip berpemilu yang memungkinkan terangkatnya kedaulatan pemilih atau kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu berintegritas membayangkan keutuhan tegaknya antara prosedur pemilu dengan subtansi pemilu.

Kedaulatan
Kedaulatan pemilih mengidealkan segala pengaruh atau kekuasaan asli (genuine), mutlak dan abadi benar-benar berada di genggaman pemilih sebagai rakyat dan warga negara. Kedaulatan pemilih tersebut merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat.

Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan pemilih demikian itu niscaya lahir dan hadirnya pemilih berdaulat. Pemilih yang ketika menyalurkan hak-hak politiknya berlatarkan ketenangan serta berjangkarkan kecerdasan, kesadaran dan kebebasan.

Kecerdasan artinya keadaan bekerjanya akal budi atau akal sehat pemilih secara sempurna. Selain itu, menunjukkan setiap langkah pemilih untuk menentukan pilihannya berdasarkan ilmu pengetahun, atau menerapkan budaya keilmuan. Mampu dan mau mendalami visi-misi sekaligus rekam jejak kontestan yang akan didukung. Dan, memastikan diri akan datang ke TPS serta akan terus mengkontrol kinerja kontestan yang kelak terpilih (partisipasi politik berkelanjutan).

Sementara itu, kesadaran menunjukkan keadaan pemilih yang tahu dan mengerti mengenai pentingnya pemilu dan paham betul apa yang akan diperbuat terhadap pemilu tersebut. Adapun kebebasan bermakna bahwa pemilih datang ke TPS atas dasar kesukarelaan dan kemerdekaan, bukan karena keterpaksaan. Datangnya pemilih ke TPS lepas sama sekali dari segala rasa takut dan tekanan siapapun.

Pemilih yang datang ke TPS karena ikut-ikutan, apalagi karena adanya iming-iming dan amang-amang, dipastikan bukanlah pemilih berdaulat karena tindakan tersebut bukan hasil memilih dalam keadaan sadar, cerdas, dan bebas. Oleh karena itu, melalui masa tenang ini, marilah kita jadikan tanggal 17 April nanti bukan hanya sekedar dijadikan sebagai hari pencoblosan namun juga sebagai hari perayaan kedaulatan rakyat.

Hari di mana rakyat bebas dari hati, batin, dan pikiran yang memberhalakan rayuan-rayuan apapun dan siapapun. Rakyat benar-benar berada pada puncak kesukarelaan dan kesukariaan dalam bernegara. Hari bahagia untuk kontrol rakyat terhadap negara. Wallahualam bissawab.

Asep Sahid Gatara, Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Bandung; Wakil Ketua ICMI Jawa Barat; Pegiat APSIPOL Se-Indonesia

Sumber, Pikiran Rakyat 15 April 2019