UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Memilih Rektor

Pemilihan rektor UIN SGD Bandung tinggal menghitung hari. Tapi degupnya sudah lama terasa sebenarnya. Ia kadang dibicarakan secara diam-diam. Jadi bahan obrolan bisik-bisik di ruang sepi tapi juga bisa mengemuka menjadi bahan pembicaraan hangat di tempat terbuka. Dengan serius. Bahkan dengan canda.

Tapi memilih rektor hari ini tak seasyik memilih presiden. Jika presiden dipilih dan dikukuhkan kemenangannya oleh suara terbanyak. Maka pemilihan rektor sekarang ditentukan status dan kedudukannya oleh telunjuk dan kuasa sang menteri. Senat hanya mengusulkan. Senat hanya menyampaikan sejumlah kandidat yang lolos kualifikasi. Lalu, “hawa nafsu” sang menteri lah yang memutuskan.

Ada masa ketika pemilihan rektor serupa memilih presiden. Seluruh dosen punya hak suara untuk memilih. Saya ingat suasananya. Ada tim sukses yang bergerilya ke tiap fakultas. Ada banyak pertemuan di tempat tertutup juga terbuka. Di rumah makan ataupun di hotel. Ada beberapa selebaran yang ditempel di pohon, di papan mading dan dinding kampus. Sungguh meriah.

Sungguh demokratis pemilihan rektor dengan cara seperti tapi bukannya tanpa cela. Efek negatifnya bisa sangat terasa. Sebelum dan sesudah pemilihan “efek perkubuan” masih dipelihara. Siapa mendapatkan apa. Siapa duduk dimana menjadi akibatnya. Dalam kondisi begini, makhluk akademis yang katanya lebih sering menggunakan nalar pun bisa menjadi cacat dan buta. Penempatan orang lebih didasarkan karena dukungan. Suka dan tidak suka. Anda yang lawan, pasti tak akan mendapatkan posisi apa-apa. Sumpah deh!

Bukan hal yang gampang untuk memulihkan suasananya ke kondisi semula. Tak jarang, pertemanan antar dosen dikategorikan berdasarkan pemetaan “in grup” dan “out-grup”. Ada “dendam” yang dipelihara. Ada sakit hati yang menuntut dibalaskan hingga pemilihan berikutnya. Dan ada barisan sakit hati yang diabaikan dan tak dihargai perannya dengan jabatan dan kedudukan.

Sadar tentang efek negatif yang dihasilkannya juga atas kesadaran memelihara suasana kampus lebih kondusif dan tak tercemar pengaruh buruk “politik perkubuan”, format pemilihan rektor berubah. Rektor terpilih adalah dia yang ditentukan oleh jumlah suara terbanyak di tingkat senat universitas.

Seumpama DPR, senat adalah lembaga yang diberikan “missio canonica” (hak istimewa) yang salah satu tugasnya adalah memilih rektor. Senat adalah lembaga resmi yang ada statutanya. Di dalamnya ada guru besar, para dekan dan perwakilan dosen yang dipilih.

Sekalipun dilakukan di tingkat senat dengan jumlah pemilih lebih terbatas, pemilihan rektor masih bisa disebut demokratis sekalipun semu (ersatz democratic). Degup dukung mendukung masih bisa terasa sekalipun tidak sehebat dan semeriah pada pemilihan terbuka. Tapi di sinilah masalahnya, senat adalah lembaga yang rentan “perselingkuhan” dan “pengkhianatan”.

Disebut berselingkuh karena ia berpotensi abai terhadap aspirasi mayoritas dosen lalu memilih rektor yang diragukan kapasitasnya. Senat bisa berkhianat dengan melakukan siasat gelap yang mustahil bisa diawasi oleh dosen dengan melakukan adu tawar dan transaksi uang dan jabatan (konon kabarnya sih begitu.. ).

Hingga tiba masanya, pemilihan rektor ditentukan kuasa menteri. Fungsi senat dikebiri. Ia hanya menjadi sekadar boneka. Untuk urusan memilih rektor, senat seumpama makhluk hidup yang berkelamin tapi mengalami impotensi. Senat hanya bisa mengelus-ngelus tapi sang menteri lah yang bisa mendekapnya. Hehe…

Masalahnya sekarang bergeser ke pusat kuasa. Menjadi rektor adalah permainan elite di Jakarta. Perburuan menjadi rektor bersilang dengan kepentingan politik yang lebih besar, identitas keagamaan atau seperti yang disangkakan seorang ahli lebih banyak ditentukan oleh jumlah setoran kepada petinggi partai.

Menjadi rektor di era milenial tak cukup punya nalar dan gelar tapi juga modal politik dan finansial. Allahu a’lam[]

(Ujungberung, 6 April 2019)

Dr. Radea Juli A. Hambali, M.Hum, dosen Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung