UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Hak Paten

Bagaimana perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan dunia industri? Pertanyaan ini penting untuk memberikan jawaban normatif kebutuhan borang akreditasi perguruan tinggi.

Salah satu solusinya adalah akademisi di perguruan tinggi harus produktif mengajukan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bentuk Hak Paten.

Akademisi memosisikan diri sebagai penemu (inventor). Perguruan tinggi berposisi sebagai pemegang Hak Paten.

Lalu, Hak Paten itu ditawarkan kepada perusahaan dalam bentuk lisensi. Perusahaan pemegang lisensi akan memberikan royalti kepada pemilik Hak Paten (perguruan tinggi) dan akademisi sebagai inventor.

Sebagai informasi, HKI menjadi keharusan di era perdagangan bebas sekarang ini. Alasan kepemilikan Hak Paten atau penggunaan lisensi yaitu untuk melindungi produk perusahaan dari upaya penyalahgunaan pihak lain seperti ditiru atau dipalsukan.

UIN SGD Bandung telah membuka Sentra HKI/Paten. Ada dua tipe Hak Paten, yakni Paten Produk dan Paten Proses.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, waktu pengurusan selama 30 bulan. Adapun untuk Paten sederhana waktunya 1 tahun.

Dibandingkan pengajuan Hak Paten, produk lokal Indonesia lebih banyak yang mendaftarkan merk. Jumlahnya mencapai sekitar 300 merk per hari.

Seperti dilansir Kemenkumham RI., jumlah pembuatan Hak Paten di Indonesia didominasi oleh perusahaan asing. Dari sekitar 14 ribu pengajuan per tahun, hanya 15% dari dalam negeri (Data 2017).

Pengurusan Hak Paten dilakukan perusahaan di tiap negara tempat penjualan produknya. Meskipun pengajuannya ke lembaga paten internasional, sertifikatnya tetep harus diperoleh di tiap negara.

Masih sedikitnya produk dan inovasi dalam negeri yang mengajukan Hak Paten, karena banyak pihak belum paham maslahat Hak Paten. []


Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag., Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN SGD Bandung