UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Demokrasi Mendua Hati

Rakyat Indonesia bersyukur atas suksesnya Pemilu 2019. Kendati penyelenggaraannya rumit, sulit, pelik, dan penuh intrik, tetapi insya Allah akan memasuki pase akhir pelantikan anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan Presiden-Wakil Presiden Periode 2019-2024. Secara prosedural Pemilu 2019 sudah hampir usai, tahapan-tahapan yang paling krusial sudah lewat, terakhir sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) dilalui dengan “mulus”.


Namun kesuksesan prosedural Pemilu 2019, tidak lantas mengikis habis catatan-catatan buram penyelenggaraan. Karakteristik rakyat yang pemaaf serta gagasan rekonsiliasi dan “perdamaian”, sangat positif untuk terus dikembangkan. Namun, sungguh tidak arif jika keputusan MK dengan menolak seluruh gugatan dipersepsi, bahkan didiseminasi ke publik bahwa Pemilu 2019 tanpa kecurangan.

Karena kecurangan pun bernilai. Tidak ada satu pun yang diciptakan-Nya di bumi dan langit yang sia-sia (QS.03:190-191). Fakta kecurangan Pemilu 2019 harus diungkapkan secara terbuka karena akan menjadi bahan pembelajaran bagi Pemilu berikutnya: Memberi inspirasi bagi para angota Legislatif untuk menyusun regulasi yang tidak memberikan ruang untuk terjadi kecurangan kembali; memberikan panduan kepada Penyelenggara untuk memperbaiki kinerja; memberikan pedoman kepada Pengawas untuk lebih waspada; dan memberikan pembelajaran kepada rakyat untuk terus berpatisipasi mengawal Pemilu agar benar-benar LUBER dan JURDIL.


Pada Pemilu 2019 memang terjadi kecurangan, bahkan mungkin banyak. Berdasarkan Laporan Kinerja Akhir Tahun 2018, sepanjang 2018, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) menerima 490 aduan yang terdiri dari 333 aduan terkait Pilkada 2018 dan 157 aduan terkait Pemilu 2019. Dari jumlah itu, DKPP telah menyidangkan serta memutus 280 perkara yang melibatkan 812 penyelenggara pemilu, di antaranya, 348 orang dijatuhi sanksi teguran tertulis, 79 orang anggota KPU diberhentikan secara tetap, dan 15 orang diberhentikan dari jabatan ketua. (Indo Pos, 2018).


Data kecurangan Pemilu 2019 pun terdapat di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hingga selesainya pemungutan suara, terdapat 114 putusan pidana pelanggaran Pemilu 2019 di Bawaslu. Sebanyak 106 putusan sudah dinyatakan inkracht, sedangkan 8 putusan lainnya dalam proses banding. Berdasar catatan Bawaslu, Gorontalo menjadi provinsi dengan putusan pidana pemilu terbanyak/yang memiliki jumlah putusan terbanyak, mencapai 15 putusan (jpnn.com,2019). Tentu, data tersebut akan lebih banyak jika up date terbaru dilakukan, baik oleh DKPP maupun Bawaslu.
Namun mengapa fakta-fakta kecurangan tersebut tidak menjadi landasan bagi MK untuk mengabulkan gugatan? Majelis Hakim MK memiliki “cita rasa” tersendiri untuk menilai dengan standar TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif). Yang seperti apa kecurangan yang TSM tersebut? Hanya Majelis Hakim MK yang tahu. Yang jelas MK memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Oleh karena itu, ketika gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden-Wakil Presiden diputuskan semuanya ditolak, semua rakyat harus menghormatinya.


Merusak Demokrasi
Dalam bentuk apapun, kecurangan dalam Penyelenggaraan Pemilu harus diperangi dan dikikis habis karena merusak demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu yang teramat mahal, sangat sia-sia jika hasilnya melahirkan ketidakpuasan dan kegamangan rakyat pada para pemimpin yang ditetapkan terpilih. Kondisi tersebut akan mendorong makin meluasnya ketidakpercayaan rakyat pada Pemerintahan. Padahal, esensi demokrasi adalah menguatkan kepercayaan rakyat pada pengelola Pemerintahan. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan strategis, baik secara langsung atau pun perwakilan untuk menunjukkan bahwa pengelola Pemerintahan adalah rakyat. Namun, ketika rakyat terlalu banyak, maka para wakil rakyatlah yang mengelola Pemerintahan dengan landasan pokok kepercayaan.


Indonesia, sebagaimana penilaian Douglas Webber (2006), merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia dan pertama di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Dalam pandangan Freedom House (2009), pasca-Reformasi (1999) Indonesia merupakan negara setengah demokrasi; sejak 2009 sepenuhnya menjadi negara demokrasi. Di antara menurunnya demokratisasi di tingkat global, Indonesia justru menunjukkan tanda-tanda demokratisasi yang semakin meningkat dan lebih baik, tetapi belum mampu mengatasi penyakit-penyakit akut demokrasi, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berinkarnasi menjadi bentuk-bentuk politik kartel oligarkis, korupsi gaya baru, dan dinasti politik yang sering disebut neo-KKN (Irham, 2016) atau korupsi politik, untuk membedakan penyakit era Orde Baru: KKN.


Dalam pandangan Mark E. Warren (2004), konsepsi korupsi politik terkait empat proposisi dasar: seorang atau sekelompok individu dipercaya untuk mengambil keputusan atau tindakan kolektif; adanya norma umum yang mengatur bagaimana individu, atau kelompok menggunakan kekuasaan mereka atas keputusan dan tindakan kolektif; seorang atau sekelompok individu melanggar norma tersebut; pelanggaran terhadap norma tersebut biasanya menguntungkan individu atau kelompok yang bersangkutan dan merugikan kolektivitas.


Kecurangan Pemilu merupakan korupsi politik. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di kursi legislatif dan eksekutif. Dengan kekuasaannya, kedua lembaga itu bersepakat untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, di antaranya UU Pemilu. Ketika Pemilu diselenggarakan, muncul banyak kecurangan atau pelanggaran terhadap UU tersebut yang tujuannya kemenangan yang akan menguntungkan pribadi dan/atau kelompok mereka yang dapat merugikan rakyat pemilih karena yang terpilih bukan pilihan mereka, tetapi hasil kecurangan.


Pada banyak Pemilu, tidak jarang antara yang menggagas, menginspirasi, menyetujui, serta membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan Pemilu sama dengan yang melanggar atau melakukan kecurangan. Mereka berjuang untuk lahirnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL, tetapi mereka pulalah yang mengkhianatinya. Bahkan, secara substansial UU Pemilu adalah hasil kerja rakyat, kendati diwakili oleh DPR RI dan Presiden, tetapi mereka pilihan rakyat, sehingga putusan dan tindakan mereka ketika membuat norma, seperti UU Pemilu adalah putusan atau tindakan rakyat.


Padahal, mereka yang curang dalam Pemilu seolah berdemokrasi mendua hati: di antara menegakkan demokrasi dan meruntuhkannya. Jika kecurangan Pemilu terus dibiarkan, maka karakteristik berdemokrasi mendua hati akan menjadi wabah yang menggerus esensi demokrasi. Pemilu hanya akan menjadi hajat demokrasi seremonial tanpa makna tercapainya kemakmuran bersama. Bahkan, bukan hal tidak mungkin konflik pun terjadi sepanjang masa pesta demokrasi.


Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengingatkan seluruh rakyat, terutama elit politik agar tetap konsisten berdemokrasi, tanpa ada keinginan untuk mencederainya atau bertindak untuk mengkhianatinya. Berbagai peristiwa Pemilu, termasuk kecurangan tetap harus menjadi bahan pembelajaran bersama menuju ketetapan hati demokrasi yang lebih baik. ***

Mahi M. Hikmat, Dosen Fak, Adab & Humaniora UIN Bandung, Fisip Unpas, Fisip Unikom, dan Ketua Dewan Pembina Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi.

Sumber, Pikiran Rakyat 10 Juli 2019