Kampanye Islam moderat sudah saatnya digaungkan oleh sejumlah tokoh dan agen-agen Islam moderat di Indonesia seperti Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dan ormas-ormas Islam moderat. Ahmad Ali Nurdin, seorang peneliti dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengatakan, gagasan tersebut penting untuk disebarluaskan melalui berbagai media.
Dalam penelitiannya, ia mengungkapkan penyebaran gagasan Islam moderat ke luar negeri bisa dilakukan dengan menggandeng lembaga-lembaga yang menaruh perhatian terhadap penyebaran Islam moderat, misalnya Central for Islamic Thought and Education (CITE) yang berjuang melawan image negatif tentang Islam di Australia.
Selaain itu, ia menyarankan penerbit buku keislaman di Indonesia yang mempunyai visi penyebaran Islam moderat juga perlu melakukan ekspansi penerbitan buku berbahasa internasional untuk dikonsumsi masyarakat dunia.
“Kemenag, PTKI, ormas-ormas dan tokoh Islam juga perlu bekerja bersama-sama dengan Kemenlu dalam merumuskan strategi diplomasi penyebaran Islam moderat supaya bisa mewarnai kebijakan luar negeri Indonesia dan mempromosikan Islam Indonesia sebagai Islam yang rahmatan lil’alamin,” ujar Ahmad Ali Nurdin dalam kegiatan Tadarus Litapdimas Seri ke-6 yang mengangkat tema ‘Multi-Track Diplomacy Moderasi Beragama’, Selasa (12/5).
Sementara itu, Agus Salim dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memaparkan hasil penelitiannya terkait pengembangan Islam moderat keluar negeri melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan istilah ‘netralitas aktif’ dalam kebijakan diplomasi Indonesia.
“Sebelumnya netralitas diartikan sebagai sikap menjauhi identitas agama tertentu dalam retorika formal negara. Saat ini, dengan mengambil sikap proaktif dalam menyuarakan identitas dan norma agama, ternyata Kemenlu tetap dapat menjaga pakem netralitas tersebut. Ini dapat terjadi karena Kemenlu tidak lagi memandang netralitas sebagai ‘dinding pemisah’ namun lebih sebagai ‘kaca cermin’ yang dengannya Kemenlu mencari titik temu dan kompatibilitas antara nilai-nilai agama yang substantif dan inklusif dengan nilai-nilai kebangsaan dan norma-norma perdamaian dan keamanan internasional,” ujarnya.
Penelitian Agus Salim juga memberikan klarifikasi mengenai makna dan signifikansi Islam moderat dalam kebijakan luar negeri pada negara-negara Muslim. Agus Salim mengungkapkan, selama ini ada pandangan umum yang mengatakan bahwa pernyataan identitas Islam moderat para pemimpin dunia Musim tidak lebih dari statemen aliansi geopolitik yang menunjukkan kerjasama mereka dengan kebijakan luar negeri Amerika dalam perang melawan teror. Padahal konstruksi identitas Islam moderat juga memiliki muatan subtansi berupa nilai-nilai normatif Islam yang inklusif; norma-norma agama yang memiliki titik temu dengan nilai-nilai agama dan nilai universal lainnya.
Dalam kesempatan itu, Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya Ahmad Zainul Hamdi yang menjadi pembahas penelitian dua dosen terbaik ini mengatakan, multitrack diplomacy atau diplomasi multijalur yang menjadi tema tadarus kai ini merupakan bentuk diplomasi soft power yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Multitrack diplomacy adalah sebuah cara pandang terhadap proses diplomasi internasional sebagai sebuah sistem.
“Multitrack diplomacy tidak hanya mengandalkan para diplomat resmi, namun memanfaatkan berbagai stake holders untuk melakukan kerja-kerja diplomasi sesuai dengan kapasitasnya,” ujarnya dalam kegiatan tadarus yang dipandu langsung oleh Abd basir, Kepala Seksi Pengabdian Masyarakat pada Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Direktorat PTKI.
Menurut Zainul Hamdi, multitrack diplomacy atau diplomasi multijalur terdiri dari sembilan jalur: Pemerintah, NGO dan Profesional; Bisnis atau Perdagangan; Perorangan atau Individu; Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan; Kegiatan Advokasi; Agama; Dana; dan Komunikasi dan Media.
“Hingga kini, agama menjadi salah satu jalur diplomasi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan polugrinya. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan bahwa ada lima prioritas polugri Indonesia 2019-2024. Dari lima prioritas ini, agama kembali masuk ke dalam skema polugri, terutama pada poin ‘Peningkatan kontribusi Indonesia dan kepemiminan’ karena di situ ada isu countering extremism,” tambahnya.
Tadarus yang diikuti oleh sekitar 500-an peserta secara live lewat aplikasi zoom dan 800-an lewat youtube Pendis Channel berlangsung cukup dinamis. Karena kesempatan untuk berinteraksi langsung sangat terbatas, para peserta memberikan respon tertulis lewat dua aplikasi online itu.
Dalam rangka mengembangakan Islam moderat ke luar negeri, para peserta tadarus antara lain menekankan peran TKI/TKW di luar negeri. Yuni Setya Hartati dari STAINU Temanggung menekankan perlunya perhatian kepada TKI dengan memfasilitasi kegiatan keagamaan yang moderat. Sementara Ali Harahap menyatakan siap menjadi da’i/da’iyah moderat bagi TKI jika program ini dijalankan.
Gayung bersambut, pembahas Ahmad Zainul Hamdi mengungkapkan, sebagian TKI/TKW justru terlibat dalam pernyebaran paham-paham radikal, sehingga perhatian kepada para penyumbang devisa ini menjadi tak terelakkan dalam rangka penyebaran Islam moderat ke seluruh dunia.
Kepala Seksi Penelitian Mahrus El-Mawa mewakili Direktorat PTKI dalam kesempatan itu mengatakan, moderasi beragama sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penelitian-penelitian bertema moderasi beragama yang dilakukan di lingkungan PTKI diharapkan bukan hanya untuk Kementerian Agama, tetapi juga kementerian dan lembaga lain yang terkait.
Sumber, Monitor Rabu, 13 Mei, 2020 / 13:39 WIB
