PERMASALAHAN politik di Indonesia semakin hari semakin tumbuh subur, seperti munculnya industri jual beli suara warga, praktik penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah.
“Pernasalahan ini telah mengondisikan citra politik yang serba kotor dan jahat. Akibatnya, banyak warga yang menjauhi politik. Kalau pun ada yang ikut serta dalam kehidupan politik, cenderung lebih terpengaruhi dan malah larut menjadi bagian dari lingkaran praktik-praktik kotor tersebut,” ungkap Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. H. Asep A. Sahid Gatara, M.Si. didampingi Kasubbag Humas, Drs. H. Rohman Setiaman di kampus I, Jalan A.H. Nasution 105, Kota Bandung, Senin (11/11/2019).
Celakanya, lanjut Asep, praktik kotor tersebut belakangan mulai dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam segala kehidupan politik, terutama setelah diterapkan dan dijalankannya sistem pemilu serba langsung, mulai dari pilkades sampai dengan pilpres.
“Semua itu tentu menambah proses pendangkalan makna politik,” ujarnya.
Oleh karena itu, tutur Asep, Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung berupaya mencari soluisi melalui pendekatan akademik dengan menyelenggarakan literasi politik berupa “Kuliah Ilmu Politik Berbasis Hasil Pengabdian kepada Masyarakat”.
“Kegiatan ini telah dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan pada 8 November 2019 pekan lalu. Masyarakat yang menjadi lokasi PkM adalah masyarakat desa perbatasan, yaitu Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut,” jelas Asep.
Menurutnya, masyarakat desa perbatasan menduduki dan memiliki posisi wilayah terdepan, tetapi tidak jarang memiliki definisi pembangunan yang terbelakang, termasuk pembangunan politik yang membayangkan dan mengusahakan terwujudnya masyarakat demokrasi yang cerdas dan berdaya.
“Kegiatan ini hadir untuk menawarkan solusi dalam mengatasi citra politik yang negatif. Pengabdian literasi politik akhlak karimah mengajak segenap lapisan masyarakat untuk sama-sama menyelami kedalaman makna politik. Sebagai cara manusia dalam mengatasi belantara dunia dengan hidup bersama di atas kemajemukan,” terang Asep.
Dalam konteks parsitipasi politik praktis, imbuhnya, literasi politik akhlak karimah menjadi upaya akademik dalam membuka cakrawala pengetahuan dan pemahaman bahwa partisipasi politik tidak hanya berdimensi kuantitas, hanya bicara tinggi rendahnya angka suara, tetapi juga terkait dengan dimensi kualitas atau mutu keikutsertaan warga dalam kehidupan politik.
“Literasi politik akhlak karimah juga hadir untuk mendorong masyarakat agar memiliki kecerdasan sekaligus kemahiran dalam partisipasi politiknya yang terbebas dari perilaku yang bisa merendahkan nilai-nilai partisipasi politik,” pungkasnya.
Sumber, Galamedia News Senin, 11 November 2019 | 10:59 WIB
