FISIP Movement Hasilkan Rekomendasi Bagi Pemerintah

[www.uinsgd.ac.id] Konferensi BEM FISIP se-Indonesia yang dilaksanakan pekan lalu, menghasilkan Joint Statement yang akan dikirim sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Senat Mahasiswa (Sema) FISIP UIN SGD Bandung, Ivan Latifan Fadilla. (Baca : Sema FISIP Siap Gelar Konferensi BEM FISIP Se-Indonesia)
“Hasil dari Focus Group Discution dimusyawarahkan untuk dijadikan Joint Statement. Jadi kita sudah menghasilkan kesepakatan bersama mengenai rekomendasi dan tututan kepada kebijakan pemerintah pusat,” kata Ivan, Senin (2/3/2015)

Joint Statement tersebut berisi 18 point rekomendasi antara lain tentang maritim, pangan nasional, dan budaya. Konferensi yang dihadiri lebih dari lima belas BEM FISIP dari seluruh Indonesia tersebut juga mengkritisi sistem ketatanegaraan. Menurut Ivan, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa, harus memulai dari
hal yang fundamental.

”Karena, kami (BEM FISIP se-Indonesia) berpandangan bahwa Indonesia saat ini sudah keluar dari haluan. Jadi menurut kami, Pancasila dan UUD 45 yang asli harus kembali dijadikan sebagai pedoman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia,” tambah mahasiswa jurusan Manajemen tersebut.

Ivan mengungkapkan apabila dalam jangka waktu dua bulan setelah mengirim rekomendasi tersebut pemerintah belum merespon, maka akan ada aksi dari BEM FISIP se-Indonesia.

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu delegasi BEM FISIP dari Universitas Islam 45 Bekasi, Krisna Firstian. Menurut mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan tersebut, aksi yang dilakukan tersebut adalah bagian dari cara terbaik ketika audiensi dari konferensi tersebut didiamkan oleh pemerintah. Ia berharap pemerintah dapat merespon Joint statement tersebut.

“Ya, ketika kami berani membuat acara seperti itu, maka harus ada action,”pungkas mahasiswa semester enam tersebut saat hubungi via pesan singkat, Rabu (4/3/2015). [Edi Prasetyo, Robby Darmawan/Suaka]

WhatsApp
Facebook
Telegram
Print
Twitter