UINSGD.AC.ID (Humas) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menandatangani nota kesepahaman dengan 12 perguruan tinggi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Tujuan kerjasama ini adalah untuk membuat program yang lebih terarah, terpadu, berkelanjutan, dan efektif, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
“Kita tahu universitas memiliki lembaga pengabdian masyarakat, dan banyak yang telah melakukan kegiatan serupa. Sebelumnya, kita bekerja sama secara umum, sekarang kita ingin kerja sama yang lebih terencana, berdasarkan kajian dari perguruan tinggi, dengan intervensi yang berkelanjutan,” ujar Gus Ipul saat memaparkan kerja sama di Polteksos, Jumat (7/3/2025).
Ke-12 perguruan tinggi yang terlibat adalah: Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi, Universitas Pasundan Bandung, Universitas Islam Bandung, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, dan Universitas Maranatha Bandung.
Gus Ipul mencontohkan, salah satu bentuk kolaborasi adalah dengan mengarahkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kampus ke satu desa yang memiliki jumlah penduduk miskin dan miskin ekstrem tinggi. “Kita mulai dengan memilih satu desa yang memiliki banyak penduduk miskin, lalu kita akan susun rencana intervensi bersama,” jelasnya.
Salah satu program potensial yang dapat dikolaborasikan adalah Program Kampung Anti Miskin dan Sekolah Rakyat. Khusus untuk Program Kampung Anti Miskin, Gus Ipul menekankan bahwa program ini akan difokuskan pada pengurangan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat. “Sebanyak 52,45 persen penduduk miskin berada di tiga provinsi: Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jika kita berhasil mengurangi kemiskinan di tiga provinsi ini, kemiskinan nasional bisa turun hingga 50 persen,” ungkapnya.
Secara nasional, target pengentasan kemiskinan ekstrem adalah mencapai 0 persen pada tahun 2025, dan paling lambat pada 2026. Oleh karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi krusial dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat.
Dengan harapan agar program-program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan, sehingga masyarakat desa bisa mandiri tanpa ada lagi yang menganggur atau miskin. “Semua harus kreatif dan memanfaatkan sumber daya yang ada,” tegasnya.
Gus Ipul mengingatkan agar kerja sama yang terjalin tetap terarah, terpadu, dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan program pemerintah dan nonpemerintah. “Tidak perlu ego sektoral, mari kita gempur masalah kemiskinan bersama-sama,” ujarnya.
Dalam acara kerja sama itu, turut hadir perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, Asisten Pemkesra Dedi Supandi, dan Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jabar, Andrie Kustria Wardana.
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Rosihon Anwar, didampingi Wakil Rektor IV Prof. Ah. Fathonih, menyambut baik kolaborasi dengan Kemensos. Menurutnya, UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk penciptaan ekonomi desa wisata syariah, pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar.
“MoU ini memperkuat komitmen kami bahwa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak hanya fokus pada pengajaran dan penelitian, tetapi juga pada pengabdian kepada masyarakat. Kami siap berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain di Jawa Barat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.
