Kurang lebih delapan puluhan hari lagi, warga Jawa Barat akan menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilihan Gubenur (Pilgub) Jabar, 24 Februari 2012. Sejauh ini warga Jawa Barat telah disuguhi pilihan lima bursa pasangan kandidat gubernur-wakil gubernur, yaitu Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, Yusuf Macan Effendi [Dede Yusuf]-Lex Laksmana, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, Irianto MS Safiudin [Yance]-Tatang Farhanul Hakim, dan Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib.
Persoalan siapa nanti yang akan menjadi kampiun pada kontestasi pilgub ini tidak ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan oleh multi-faktor.
Kendati demikian, terdapat faktor unik yang bisa menentukan segalanya, yaitu faktor kecenderungan preferensi atau pilihan pemilih. Artinya, bahwa untuk menuju singgasana kampiun semua pasangan kandidat harus mampu beradaptasi dengan cuaca kecenderungan pilihan pemilih yang senantiasa bergeser.
Merujuk pada sejumlah perhelatan politik di Jawa Barat pada beberapa tahun belakangan ini, seperti Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pilgub 2008, dan beberapa Pemilukada Kabupaten dan Kota, telah terproduksi, paling tidak, empat model kecenderungan pilihan warga. Pertama, preferensi hukuman. Preferensi model ini biasanya dilakukan oleh para pemilih yang didasarkan pada kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap kinerja pemimpin yang tengah berkuasa. Salah satu bentuk hukumannya adalah dengan mengalihkan pilihan politiknya kepada kompetitor pasangan kandidat lainnya.
Kedua, preferensi harapan. Preferensi ini didasarkan pada gagasan dan sejumlah harapan warga untuk sebuah perubahan. Pilihan model ini pada umumnya diulurkan oleh pemilih terhadap pasangan kandidat yang dianggap baru, baik sosok maupun dari ide-idenya. Namun demikian, preferensi harapan ini terkadang juga dialamatkan terhadap pasangan kandidat incumbent, selama kepemimpinan sebelumnya dianggap penuh prestasi. Model pilihan ini bisa menjadi pilihan politik yang besifat rewards.
Ketiga, preferensi imbalan. Pilihan politik model ini biasanya dilakukan warga melalui proses transaksional. Dalam model ini berlaku rumusan atau semacam dalil tak resmi dalam politik praktis, seperti “tak ada makan siang gratis”. Di sini bahasa antara pemilih dan fihak-fihak pasangan kandidat adalah sama, “siapa mendapatkan apa”.
Bila pasangan kandidat mendapatkan suara dari pemilih, maka para pemilih juga menuntut keharusan mendapatkan “apa” itu, sekalipun sangat jauh dari keseimbangan. “Apa” di sini biasa ditampilkan dalam bentuk materi-materi konsumtif, dan kerapkali juga berupa materi remeh-temeh. Pemilih seperti ini cenderung tidak mempedulikan asal-usul politik pasangan kandidat sekaligus mengabaikan visi, misi dan program yang diusungnya. Mereka lebih asyik dengan segala hal yang instan terasa hari itu, atau dalam istilah Sunda, “langsung kahartos tur karaos”.
Dan keempat, preferensi asal-asalan. Pilihan warga seperti ini banyak dilandasi oleh keluputan pengetahuan politik warga. Biasanya dalam model ini para pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekedar iseng dan ikut-ikutan. Dalam memberikan pilihannya itu mereka sama sekali tidak berbekal nilai apapun, termasuk nilai hukuman, harapan dan imbalan. Atau kalaupun mereka terpaksa memiliki nilai, tidak lebih dari sekedar nilai “kasihan”.
Hal menarik dari kencenderungan pilihan di atas adalah keempat model preferensi pemilih itu potensial mempengaruhi pemimpin model seperti apakah nanti yang akan memimpin. Dalam konteks itu, apabila model “preferensi harapan” menunjukan gejala mayoritas, maka berpotensi akan melahirkan “pemimpin jempolan”. Sedangkan apabila “preferensi imbalan” yang dominan, maka berpotensi akan melahirkan “pemimpin karbitan”. Sementara itu apabila preferensi asal-asalan yang lebih banyak, maka berpotensi akan melahirkan “pemimpin kebetulan”.
Sejatinya kita tidak ingin dipimpin oleh pemimpin karbitan dan pemimpin kebetulan, melainkan mendambakan pemimpin yang direncanakan, dikehendaki dan jempolan. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang berkemampuan membawa angin perubahan serta mewujudkan kemajuan di segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu, menjadi pekerjaan rumah kita semua, khususnya bagi para kandidat, para penggerak mesin politik, dan stakeholders untuk terlebih dahulu menjalankan pendidikan politik kepada semua lapisan warga pemilih, sehingga dapat tercipta warga yang terberdayakan secara politik. Bukankah warga yang terberdayakan secara politik merupakan prasyarat bagi lahirnya proses pemilihan pemimpin yang sehat dan berkualitas.
Sumber: Pikiran Rakyat Edisi 03 Desember 2012
