UINSGD.AC.ID (Humas) -– Konsorsium Wahyu Memandu Ilmu (WMI) kembali menggelar Forum Group Discussion (FGD) sebagai kelanjutan dari rangkaian diskusi ilmiah yang bertujuan menegaskan arah dan prinsip keilmuan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim), lantai 2 Gedung Pascasarjana UIN Bandung, Selasa (29/4/2025)
Forum ini mengangkat tema Paradigma Rahmatan Lil Alamin sebagai dasar keilmuan yang bersifat transformatif, aplikatif, dan berakar pada nilai-nilai Islam.
Acara dimulai tepat pukul 09.00 WIB dan dibuka secara resmi oleh Ketua Konsorsium WMI, Prof. Dr. Supiana, M.Ag., yang menyampaikan apresiasi kepada tuan rumah Pascasarjana UIN Bandung, sekaligus memulai forum dengan pembacaan basmalah. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Direktur Pascasarjana, yang diwakili oleh Prof. Dr. Ajid Thohir, M.Ag., Wakil Direktur I Pascasarjana, menekankan pentingnya kesinambungan diskusi akademik demi membentuk paradigma keilmuan yang responsif terhadap tantangan zaman.
Diskusi dipandu oleh Prof. M. Taufiq Rahman, MA., Ph.D., Ketua Program Studi Magister Studi Agama-Agama, dan menghadirkan dua pembicara utama: Prof. Dr. H. Ija Suntana, M.Ag., Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), serta Prof. Dr. Ajid Thohir, M.Ag., Wakil Direktur I Pascasarjana.
Dalam pengantar pemikiran strategisnya, Rektor UIN Bandung, Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag., menegaskan bahwa konsep rahmatan lil alamin harus dijadikan sebagai landasan dalam membangun ilmu yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Paradigma WMI tetap relevan sebagai kerangka produk akademik, namun perlu diarahkan agar selaras dengan kebutuhan sosial. “Tingkat perceraian di Jawa Barat, misalnya, adalah isu konkret yang perlu kita teliti. Ekoteologi, penyerapan tenaga kerja, hingga pengembangan spiritualitas adalah bidang-bidang yang harus disentuh oleh riset kita,” tegasnya.
Guru Besar Ilmu Tafsir ini mendorong agar konsep rahmatan lil alamin tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan diwujudkan dalam indikator konkret. “Kita memerlukan formulasi yang jelas dan terukur agar nilai ini dapat diturunkan ke dalam kebijakan dan praktik akademik. Al-Qur’an itu grand theory, tapi harus bisa hadir dalam realitas,” ujarnya.
Mengingatkan perlunya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan akademik tanpa mengabaikan esensi nilai keilmuan.
Prof. Dr. H. Ija Suntana, M.Ag., sebagai pembicara pertama, menyoroti ketimpangan antara impact factor dan real impact dalam dunia riset. “Selama ini kita terlalu terpaku pada jumlah sitasi. Padahal, tidak semua riset yang banyak disitasi berdampak nyata. Ilmu dan agama, keduanya bersumber dari Tuhan dan seharusnya tidak dipisahkan,” katanya.
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ini memberikan contoh nyata: kawasan Pasar Gede Bage yang dikelilingi kampus, termasuk UIN, namun tetap menghadapi persoalan tata kelola. “Itu bukti riset kita belum menyentuh akar persoalan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya integrasi ilmu dan agama bukan reaksi terhadap sekularisme, karena dalam sejarah Islam tidak dikenal sekularisasi sebagaimana di Barat.
Sementara itu, Prof. Dr. Ajid Thohir, M.Ag., menekankan pentingnya keberanian dalam menerjemahkan ajaran keagamaan ke dalam bahasa ilmu pengetahuan. “Isra Mi’raj, mukjizat, karomah—semuanya bisa dikaji secara rasional dan saintifik. Jangan dibiarkan tetap menjadi mitos,” ucapnya.
Baginya mendorong agar karya akademik seperti skripsi, tesis, dan disertasi mencerminkan novelty yang aplikatif. “Konsep ihsan perlu diterjemahkan sebagai tanggung jawab moral dan kemanusiaan, termasuk dalam pelayanan kita terhadap mahasiswa dan masyarakat,” tambahnya.
Untuk itu pentingnya membangun suasana akademik yang humanis. “Mahasiswa betah karena merasa dihargai dan dilayani. Oleh karena itu, SDM akademik kita harus hidup dalam spiritualitas, bukan hanya sosial tetapi juga individual,” ujarnya.
Menurutnya, spiritualitas yang tinggi adalah ciri khas ilmuwan sejati yang ilmunya menebar manfaat.
Menanggapi paparan para pembicara, Prof. Dr. Dody S. Truna, M.Ag mengajukan kritik terhadap kebijakan riset yang terlalu terpusat pada publikasi jurnal bereputasi. “Kebijakan yang terlalu menekankan publikasi di Scopus, misalnya, menjadi tidak relevan jika kita tidak memperhatikan siapa pembaca sesungguhnya. Masyarakat umum tidak membaca Scopus. Maka dosen harus lebih banyak berkecimpung dalam program pengabdian masyarakat seperti PKM yang dampaknya langsung terasa,” jelasnya.
Mengingatkan bahwa agama tidak bisa disamakan begitu saja dengan teknologi dari sisi penerapan, karena menyangkut aspek iman dan spiritualitas. Namun demikian, rahmatan lil alamin tetap harus menjadi visi utama. “Untuk mencapainya, kita perlu menyadari realitas sosial kita yang masih terkotak-kotak oleh organisasi keagamaan yang eksklusif. Ini memengaruhi struktur formal hingga ke tingkat akar rumput,” tandasnya.
Selain itu, beberapa penanggap memberikan pemikiran yang sangat konstruktif dalam diskusi tersebut. Prof. Asep Saeful Muhtadi, M.Ag., mengemukakan pandangannya mengenai aspek aksiologi dan epistemologi dalam paradigma rahmatan lil alamin. “Rahmatan lil alamin memiliki dimensi aksiologi yang sangat penting. Namun, mengapa riset kita sangat sulit diimplementasikan? Ilmu justru yang memandu wahyu. Misalnya, biologi dapat menjelaskan bagaimana proses terjadinya manusia,” ungkapnya.
Prof. Dr. H. Idzam Fautanu, M.Ag, dalam komentarnya, menyarankan agar penegasan konsep rahmatan lil alamin lebih ditekankan dalam konteks keindonesiaan dan kebangsaan, dengan memihak pada nilai-nilai Pancasila. “Rahmatan lil alamin memiliki nilai yang sangat tinggi, namun perlu penegasan dalam konteks kebangsaan. Hal ini perlu disesuaikan dengan Pancasila, dan nilai-nilai kebangsaan lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Dadang Darmawan, MA., menambahkan pandangannya mengenai etika dalam penerapan ilmu. “Rahmatan lil alamin tidak hanya berkaitan dengan kebermanfaatan, tetapi juga dengan etikanya. Hal ini penting agar kita tidak melihat pemanfaatan ilmu hanya sebagai eksploitasi semata, melainkan harus membawa manfaat yang berkelanjutan dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan,” paparnya.
Prof. M Yusuf Wibisono, M.Ag juga memberikan tanggapan yang menarik. “Kita sebetulnya PTKIN memiliki manfaat yang tidak sedikit untuk mencetak moral yang baik, meskipun sulit diukur. Namun, kelemahan kita ada dua, pertama pendidikan, dan kedua habitus atau kebiasaan. Mengapa di Skandinavia tingkat korupsi kecil? Kedisiplinan mereka untuk bersih, mereka lebih dominan dibanding kita. Maka pendidikan harus ditinjau ulang, apakah hanya kognisi saja, atau juga kebiasaan kita dalam hidup,” katanya.
Menanggapi komentar Prof. Yusuf, Dr. H. Dudi Imaduddin,M.Ag., menegaskan, “Ketika kita didik dengan agama, itu berkaitan dengan nilai. Jadi, saya tidak sepakat jika dibandingkan dengan Skandinavia, karena agama itu bersifat nilai.”
Dudi menanggapi pernyataan Prof. Ajid mengenai manfaat ilmu, “Manfaat itu ada pada amal yang baik sepanjang umur. Ilmu jangan sampai berujung pada perilaku dolim, tetapi harus melahirkan ihsan,” pesannya.
Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) menambahkan, “Habitus hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, memang ada yang tidak dibolehkan. Tidak boleh saling mendzolimi. Maka yang harus muncul adalah rahmatan lil alamin. Ilmu dunia dan akhirat jangan saling membelakangi. Wahyu memandu ilmu, seharusnya rahmatan lil alamin. Maka ada konsistensi antara aksiologi, epistemologi, dan ontologi.”
Dr. Drs. Nur Arifin M.Pd., Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (A2KK) UIN Bandung menyarankan agar indikator keberhasilan rahmatan lil alamin diperjelas. “Apa indikatornya? Ini sangat penting, maka perlu ada indikator yang jelas. Kita harus pastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam rahmatan lil alamin dapat diukur dan dipraktikkan,” tandasnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, kita perlu memastikan bahwa penelitian yang ada di kampus dapat dipraktikkan langsung oleh mahasiswa dalam pengabdian masyarakat. “Di tataran teori luar biasa, tetapi secara praktik belum tentu. Maka, indikator ini harus terbiasa digunakan, seperti jumlah, persentase, rata-rata, dan indeks,” ujarnya.
Dengan menyarankan agar perlu ada roadmap agar terarah dan sistematis.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), Dr. H. Dedi Supriadi, M.Hum, menambahkan, “Implementasi rahmatan lil alamin dimulai dengan menyediakan fasilitas yang memadai untuk dosen dan kampus, agar mereka merasa nyaman dan termotivasi untuk menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai tersebut,” paparnya.
Wakil Rektor I Prof. Dr. Dadan Rusmana, M.Ag., menutup diskusi dengan menyampaikan pentingnya data di lapangan. Cukup banyak persoalan di luar kampus yang menuntut kita untuk peduli dan mencari solusi, seperti sampah, kemacetan, kekerasan seksual, ekonomi, dan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk di lingkungan Kemenag. Misalnya, ada data bahwa “Para siswa dari MI yang pintar masuk ke SMP, sementara dari MTS masuk ke SMA, dan dari MA ke Perguruan Tinggi Umum (PTU). Ini menjadi soal kedepan terkait kelangsungan regenerasi kualitas mahasiswa di PTKIN,” bebernya.
Diskusi ditutup oleh Rektor UIN Bandung, Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag., yang meminta agar naskah rahmatan lil alamin segera selesai sebagai rujukan dan panduan bagi pergerakan akademik ke depan. “Semua proses yang ada di kampus harus merujuk pada naskah ini,” pungkasnya.
