UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

UIN SGD Bandung dan Kompak Gelar Program Universitas Membangun Desa

UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejehteraan (Kompak), sebuah Lembaga kemitraan Pemerintah Australia Indonesia, untuk menggelar program Universitas Membangun Desa (UMD).

Program ini dilaksanakan melalui Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN Sisdamas) Tematik Legal Identity (identitas hukum) di Kabupaten Bandung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2019.

Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UIN SGD Bandung, Ramdani Wahyu Sururie, menjelaskan program KKN Sisdamas Tematik Identitas Hukum yang dilaksanakan oleh PKM ini berlangsung di Kecamatan Pasir Jambu dan Ciwidey, Kabupaten Bandung. PKM menerjunkan 60 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN SGD Bandung.

Sebelum diberangkatkan ke lokasi, 60 mahasiswa FSH UIN SGD Bandung mendapatkan Pembekalan UMD tentang urgensi identitas hukum di Aula Lecture Hall, Kampus I, Jalan AH Nasution No 105 Cipadung Cibiru Kota Bandung, Kamis (11/07/2019).

Acara pembekalan ini diberikan oleh Kepala Seksi PKM Direktorat Perguruan Tinggi Islam (Diktis) Muhammad Aziz Hakim, Ketua Pengadilan Agama Soreang Nafi Muzakki, Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bandung Undang Suryana, Kabid pada Disdukcapil Kabupaten Bandung Iwan Ridwan, Tim dari KOMPAK, PUSKKAPPA dan IPPMI, dan Kepala Desa yang dihadiri Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Munir.

Menurut Ramdani, tujuan dari KKN Sisdamas Tematik identitas Hukum ini ialah agar para mahasiswa bersama masyarakat bisa mendorong terbitnya sejumlah dokumen hukum berupa Akta Nikah, Akta Lahir, KTP, Kartu Keluarga, Akta Wakaf, dan lain-lain.

Selama mereka melaksanakan KKN selama 1 bulan pada bulan Agustus nanti, para mahasiwa peserta KKN akan mendorong masyarakat tanpa identitas hukum memperoleh identitas hukum tersebut,” tegasnya, Jumat (12/07/2019).

Kepala seksi PKM Diktis UIN SDG Bandung, Muhammad Aziz Hakim, menegaskan bahwa dokumen identitas hukum ini sangat penting bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kesehatan, pendidikan dan bantuan dari pemerintah. “Masyarakat yang tanpa identitas hukum akan sulilt mengakses tiga bidang tadi,” paparnya.

Ketika ditanya tentang target dokumen identitas hukum yang bisa dicapai dalam kegiatan KKN Sisdamas Tematik ini, Ramdani menjelaskan bahwa hal itu tergantung kesiapan mahasiswa dan kesediaan masyarakat memperoleh dokumen identitas hukum ini. “Bisa jumlahnya ratusan, bahkan bisa lebih,” ujarnya.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Munir, berharap agar KKN Sisdamas Tematik identitas hukum ini mampu membantu melayani masyarakat  di Kabupaten Bandung, khususnya dalam memperoleh dokumen identitas hukum. 

“Spabila KKN ini sukses, maka akan dijadikan replikasi bagi univeristas di Indonesia untuk¬† membagun desa melalui kegiatan KKN tematik identitas hukum,” ungkap Citra Aulia, Innovation Manager dari Kompak.

Sumber, Ayo Bandung Jumat 12 Juli 2019