UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

UIN Gelar Sosialisasi Remunerasi

[www.uinsgd.ac.id] Dalam rangka mengimplementasikan Sistem Remunerasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar kegiatan bertajuk “Sosialisasi Peraturan, Aplikasi dan Implementasi Remunerasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung” dengan mendatangkan Narasumber Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Hj. Zumrotul Mukaffah, M.Ag., dan Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM., Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern (SPI) dari UIN Sunan Ampel Surabaya, pada Senin (10/4) di Gedung Anwar Musaddad.

Rektor, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., didampingi Wakil Rektor II, Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si., dalam sambutannya menyatakan bahwa “Remunerasi bukan lagi soal pilihan atau keinginan semata, namun Remunerasi sudah merupakan sebuah keharusan atau kewajiban. Karena konsekuensi tidak menjalankan Sistem Remunerasi adalah Satker BLU bisa dikembalikan statusnya menjadi Satker biasa, menjadi sebuah kemunduran jika Sistem Remunerasi tidak segera diimplementasikan”, ujarnya. Oleh karena itu, dalam rangka penyempurnaan Satker BLU tersebut Sistem Remunerasi harus diimplementasikan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Rektor berharap agar implementasi Sistem Remunerasi ini akan membawa kebaikan bagi civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sebagai salah satu PTKIN yang sudah terlebih dahulu mengimplementasikan Sistem Remunerasi, UIN Sunan Ampel yang diwakili Wakil Rektor II, Dr. Hj. Zumrotul Mukaffah, M.Ag., dan Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM., Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern (SPI) didaulat untuk menjadi Narasumber untuk berbagi pengalaman dalam rangka menjalankan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan Sistem Remunerasi tersebut.

Menurut Dr. Hj. Zumrotul Mukaffah, M.Ag., UIN Sunan Ampel Surabaya telah mengimplementasikan Sistem Remunerasi sejak awal Januari tahun 2016, meskipun prosesnya sudah dijalani sejak tahun 2013 yang lalu. Menurutnya, langkah yang harus dilakukan dalam rangka implementasi Sistem Remunerasi adalah mempersiapkan regulasi Rektor, mengenai: a) Penetapan Nama, Kelas dan Nilai Jabatan; b) Penetapan pembayaran dan poin indeks rupiah remunerasi; c) Teknis pelaksanaan pembayaran, penambahan, dan pengurangan remunerasi; d) Penetapan tim penilai kinerja pegawai; dan e) Pemberian remunerasi ke-13. Sedangkan sumber pendanaan remunerasi berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, “Meskipun diberlakukannya Remunerasi ini tidak mudah dan butuh pengorbanan banyak pihak, implementasi Sistem Remunerasi ini akan mendorong kinerja Dosen dan Karyawan menjadi lebih baik, berkualitas dan akuntabel, selain itu berimplikasi juga pada meratanya kesejahteraan kepada semua pegawai, karena Remunerasi berlaku untuk PNS dan Non PNS”, ungkapnya. Ia juga meyakinkan bahwa PNBP setelah Sistem Remunerasi diimplementasikan akan terus meningkat sesuai dengan pengalaman UIN Sunan Ampel saat ini terlebih jika didukung dengan Pusat Bisnis yang sehat dan berkembang.

Selanjutnya, penjelasan materi mengenai Sistem Remunerasi dan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh  Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM., Sekretaris SPI UIN Sunan Ampel menegaskan bahwa maksud dan tujuan implementasi Remunerasi adalah “1) Membangun citra organisasi yang baik; 2) Menjamin kesejahteraan pegawai; 3) Meningkatkan produktivitas yang tinggi dan bertanggungjawab; 4) Meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan prima; dan 5) Meningkatkan birokrasi yang efisien-efektif, bersih dan transparan”, ujarnya. [Humas Al Jamiah]