UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Sulit Menelusuri Kekerasan dari Agama

Sekitar 50 orang yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin mengikuti Diskusi Tematik Bulanan “Menangkal Radimalisme Pemahaman Agama” yang bertajuk “Radikalisme Agama Perspektif Sosial Politik” dengan narasumber; Prof. Dr. H. Asep S Muhtadi, MA dan Drs. M Yusuf Wibisono, M. Ag, di Aula Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung lantai III, Rabu (11/4) Menurut Asep, kekerasan komunal atas nama agama erat kaitanya dengan relasi politis antara agama dan negara. Kekerasan ini bisa kita lihat dari beberapa kasus; Pertama, Tragedi Cikeusik yang terjadi awal 2011, sekitar 1.500 orang menyerang lokasi Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebuah rumah rusak berat. Hanya puing-puing yang nampak masih tersisa. Rumah itu kini menjadi saksi tindak kekerasan orang-orang yang secara formal beragama. Kedua, Bom meledak memporakporandakan pusat pemerintahan di Oklahoma, Amerika Serikat akhir 1994. Beberapa menit kemudian, Presiden Bill Clinton menuduh kelompok radikal Islam sebagai aktor utamanya. Masyarakat minoritas Muslim segera bereaksi. Sejumlah pesan yang dikirim langsung ke Presiden Clinton melalui surat elektronik (e-mail) menolak dan meminta Clinton untuk mengklarifikasi tuduhan yang dinilai tak berdasar itu. Beruntung, dalam tempo kurang dari satu minggu, para pelakunya dapat diketahui. Mereka adalah kelompok fundamentalis Katolik. Ketiga, Tragedi Partition pun pecah membelah anak benua India pada pertengahan 1947. Tragedi ini telah memporakporandakan tatanan sosial yang sejak berabad-abad terbangun tanpa masalah. Partition menjadi bukti sejarah kelam yang memberikan warna khas kekerasan atas nama agama dan memecah persatuan Hindu-Muslim di daratan anak benua ini. Negeri yang pernah menjadi simbol kejayaan Islam itu rontok menjadi dua negara India dan Pakistan.Ia mencerikan dari sebuah film dokumenter, Gandhi, melukiskan peristiwa partition ini dalam aroma yang sangat mengerikan. Dari keseluruhan ceritanya, film yang cenderung bermadzhab realisme ini memperlihatkan muatan kekerasan agama yang amat kental. Bahkan sebuah novel sejarah, The Peshawar Express karya Krishan Chander, lebih jelas lagi memaparkan suasana pilu saling bunuh di antara para pemeluk Hindu dan Islam. “Sebuah kekerasan komunal atas nama agama yang dipaparkan Chander dalalam karya sastra yang informatif dan inspiratif ini mempertegas kuatnya potensi konflik dalam rentang relasi politis antara agama dan negara,” tegasnyaDari tiga peristiwa bersejarah itu menunjukkan paling tidak dua hal. “Pertama, kekerasan agama bisa terjadi dalam agama apapun, agama langit maupun agama bumi; dan kedua, kekerasan agama dapat terjadi di mana saja, tanpa mengenal batas negara ataupun budaya.” jelasnyaDalam perspektif sosial politik, kekerasan agama itu muncul karena adanya dorongan lain, khususnya faktor-faktor politik dan subyektifitas tafsir ideologi yang dianutnya.”Faktor politik yang menginspirasi tindakan kekerasan agama, tapi juga memberikan suporting politik untuk melakukan kekerasan” tambahnya”Pada dimensi ideologi yang menjadi pemicu kekerasan. Salah satunya konsep jihad” tuturnyaMengenai peran negara ia menjelaskan negara mempunyai tanggung jawab moral dan politik untuk menyelesaikan segala konflik, kekerasan yang menimpa warganya. “Karena peran negara adalah memenej konflik supaya menjadi positif, bukan negatif” uangkapnya”Untuk itu, sulit menelusuri kekerasan dari agama, karena selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, ekonomi yang semuanya berada di luar agama” keluhnya Bagi Yusuf menilai segala tindakan kekerasan bersumber dari teks kitab suci. “Agama menyumbangkan unsur-unsur kekerasan yang tidak sedikit karena semuanya bertolak dari interpretasi kitab suci. Contohnya kata jihad” katanyaSoal klaim kebenaran dan janji keselamatan, sering dianggap indikasi ketidakkritisan cara berfikir agama, yang dalam istilah Arthur J.D’Adamo disebut religion’s way of knowing. Menurutnya, cara mengetahui agama model ini ternyata sebagai akar konflik teologis, sebab selalu berawal dari standar agama sendiri.”Kitab Sucinya merupakan sumber kebenaran.” “Kalaulah tidak ada kata jihad dalam teks kitab suci akan memperkecil tindakan kekerasan, karena potensi kekerasan tidak bisa dihilangkan, kita hanya bisa memperkecil angka kekerasan” ujarnyaMeskipun faktor non agama juga katanya “Memberikan sumbangan kekerasan yang tidak sedikit yang berkaitan dengan kesenjangan sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan. Problemnya karena distribusi otoritas atau wewenang menjadi pemicu tindakan kekerasan” tambahnyaIa menyarankan kepada penguasa “Dalam hal ini pemerintah atau penguasa kampus adanya tindakan kekerasan karena adanya ketidakadilan dalam pendistribusian wewenanga atau bagi-bagi kue. Untuk itu, agama bukan satu-satunya penumbanga kekerasan” pungkasnya  [Ibn Ghifarie]  

Sekitar 50 orang yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin mengikuti Diskusi Tematik Bulanan “Menangkal Radimalisme Pemahaman Agama” yang bertajuk “Radikalisme Agama Perspektif Sosial Politik” dengan narasumber; Prof. Dr. H. Asep S Muhtadi, MA dan Drs. M Yusuf Wibisono, M. Ag, di Aula Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung lantai III, Rabu (11/4) Menurut Asep, kekerasan komunal atas nama agama erat kaitanya dengan relasi politis antara agama dan negara. Kekerasan ini bisa kita lihat dari beberapa kasus; Pertama, Tragedi Cikeusik yang terjadi awal 2011, sekitar 1.500 orang menyerang lokasi Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebuah rumah rusak berat. Hanya puing-puing yang nampak masih tersisa. Rumah itu kini menjadi saksi tindak kekerasan orang-orang yang secara formal beragama. Kedua, Bom meledak memporakporandakan pusat pemerintahan di Oklahoma, Amerika Serikat akhir 1994. Beberapa menit kemudian, Presiden Bill Clinton menuduh kelompok radikal Islam sebagai aktor utamanya. Masyarakat minoritas Muslim segera bereaksi. Sejumlah pesan yang dikirim langsung ke Presiden Clinton melalui surat elektronik (e-mail) menolak dan meminta Clinton untuk mengklarifikasi tuduhan yang dinilai tak berdasar itu. Beruntung, dalam tempo kurang dari satu minggu, para pelakunya dapat diketahui. Mereka adalah kelompok fundamentalis Katolik. Ketiga, Tragedi Partition pun pecah membelah anak benua India pada pertengahan 1947. Tragedi ini telah memporakporandakan tatanan sosial yang sejak berabad-abad terbangun tanpa masalah. Partition menjadi bukti sejarah kelam yang memberikan warna khas kekerasan atas nama agama dan memecah persatuan Hindu-Muslim di daratan anak benua ini. Negeri yang pernah menjadi simbol kejayaan Islam itu rontok menjadi dua negara India dan Pakistan.Ia mencerikan dari sebuah film dokumenter, Gandhi, melukiskan peristiwa partition ini dalam aroma yang sangat mengerikan. Dari keseluruhan ceritanya, film yang cenderung bermadzhab realisme ini memperlihatkan muatan kekerasan agama yang amat kental. Bahkan sebuah novel sejarah, The Peshawar Express karya Krishan Chander, lebih jelas lagi memaparkan suasana pilu saling bunuh di antara para pemeluk Hindu dan Islam. “Sebuah kekerasan komunal atas nama agama yang dipaparkan Chander dalalam karya sastra yang informatif dan inspiratif ini mempertegas kuatnya potensi konflik dalam rentang relasi politis antara agama dan negara,” tegasnyaDari tiga peristiwa bersejarah itu menunjukkan paling tidak dua hal. “Pertama, kekerasan agama bisa terjadi dalam agama apapun, agama langit maupun agama bumi; dan kedua, kekerasan agama dapat terjadi di mana saja, tanpa mengenal batas negara ataupun budaya.” jelasnyaDalam perspektif sosial politik, kekerasan agama itu muncul karena adanya dorongan lain, khususnya faktor-faktor politik dan subyektifitas tafsir ideologi yang dianutnya.”Faktor politik yang menginspirasi tindakan kekerasan agama, tapi juga memberikan suporting politik untuk melakukan kekerasan” tambahnya”Pada dimensi ideologi yang menjadi pemicu kekerasan. Salah satunya konsep jihad” tuturnyaMengenai peran negara ia menjelaskan negara mempunyai tanggung jawab moral dan politik untuk menyelesaikan segala konflik, kekerasan yang menimpa warganya. “Karena peran negara adalah memenej konflik supaya menjadi positif, bukan negatif” uangkapnya”Untuk itu, sulit menelusuri kekerasan dari agama, karena selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, ekonomi yang semuanya berada di luar agama” keluhnya Bagi Yusuf menilai segala tindakan kekerasan bersumber dari teks kitab suci. “Agama menyumbangkan unsur-unsur kekerasan yang tidak sedikit karena semuanya bertolak dari interpretasi kitab suci. Contohnya kata jihad” katanyaSoal klaim kebenaran dan janji keselamatan, sering dianggap indikasi ketidakkritisan cara berfikir agama, yang dalam istilah Arthur J.D’Adamo disebut religion’s way of knowing. Menurutnya, cara mengetahui agama model ini ternyata sebagai akar konflik teologis, sebab selalu berawal dari standar agama sendiri.”Kitab Sucinya merupakan sumber kebenaran.” “Kalaulah tidak ada kata jihad dalam teks kitab suci akan memperkecil tindakan kekerasan, karena potensi kekerasan tidak bisa dihilangkan, kita hanya bisa memperkecil angka kekerasan” ujarnyaMeskipun faktor non agama juga katanya “Memberikan sumbangan kekerasan yang tidak sedikit yang berkaitan dengan kesenjangan sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan. Problemnya karena distribusi otoritas atau wewenang menjadi pemicu tindakan kekerasan” tambahnyaIa menyarankan kepada penguasa “Dalam hal ini pemerintah atau penguasa kampus adanya tindakan kekerasan karena adanya ketidakadilan dalam pendistribusian wewenanga atau bagi-bagi kue. Untuk itu, agama bukan satu-satunya penumbanga kekerasan” pungkasnya  [Ibn Ghifarie]  

Sekitar 50 orang yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin mengikuti Diskusi Tematik Bulanan “Menangkal Radimalisme Pemahaman Agama” yang bertajuk “Radikalisme Agama Perspektif Sosial Politik” dengan narasumber; Prof. Dr. H. Asep S Muhtadi, MA dan Drs. M Yusuf Wibisono, M. Ag, di Aula Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung lantai III, Rabu (11/4) Menurut Asep, kekerasan komunal atas nama agama erat kaitanya dengan relasi politis antara agama dan negara. Kekerasan ini bisa kita lihat dari beberapa kasus; Pertama, Tragedi Cikeusik yang terjadi awal 2011, sekitar 1.500 orang menyerang lokasi Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebuah rumah rusak berat. Hanya puing-puing yang nampak masih tersisa. Rumah itu kini menjadi saksi tindak kekerasan orang-orang yang secara formal beragama. Kedua, Bom meledak memporakporandakan pusat pemerintahan di Oklahoma, Amerika Serikat akhir 1994. Beberapa menit kemudian, Presiden Bill Clinton menuduh kelompok radikal Islam sebagai aktor utamanya. Masyarakat minoritas Muslim segera bereaksi. Sejumlah pesan yang dikirim langsung ke Presiden Clinton melalui surat elektronik (e-mail) menolak dan meminta Clinton untuk mengklarifikasi tuduhan yang dinilai tak berdasar itu. Beruntung, dalam tempo kurang dari satu minggu, para pelakunya dapat diketahui. Mereka adalah kelompok fundamentalis Katolik. Ketiga, Tragedi Partition pun pecah membelah anak benua India pada pertengahan 1947. Tragedi ini telah memporakporandakan tatanan sosial yang sejak berabad-abad terbangun tanpa masalah. Partition menjadi bukti sejarah kelam yang memberikan warna khas kekerasan atas nama agama dan memecah persatuan Hindu-Muslim di daratan anak benua ini. Negeri yang pernah menjadi simbol kejayaan Islam itu rontok menjadi dua negara India dan Pakistan.Ia mencerikan dari sebuah film dokumenter, Gandhi, melukiskan peristiwa partition ini dalam aroma yang sangat mengerikan. Dari keseluruhan ceritanya, film yang cenderung bermadzhab realisme ini memperlihatkan muatan kekerasan agama yang amat kental. Bahkan sebuah novel sejarah, The Peshawar Express karya Krishan Chander, lebih jelas lagi memaparkan suasana pilu saling bunuh di antara para pemeluk Hindu dan Islam. “Sebuah kekerasan komunal atas nama agama yang dipaparkan Chander dalalam karya sastra yang informatif dan inspiratif ini mempertegas kuatnya potensi konflik dalam rentang relasi politis antara agama dan negara,” tegasnyaDari tiga peristiwa bersejarah itu menunjukkan paling tidak dua hal. “Pertama, kekerasan agama bisa terjadi dalam agama apapun, agama langit maupun agama bumi; dan kedua, kekerasan agama dapat terjadi di mana saja, tanpa mengenal batas negara ataupun budaya.” jelasnyaDalam perspektif sosial politik, kekerasan agama itu muncul karena adanya dorongan lain, khususnya faktor-faktor politik dan subyektifitas tafsir ideologi yang dianutnya.”Faktor politik yang menginspirasi tindakan kekerasan agama, tapi juga memberikan suporting politik untuk melakukan kekerasan” tambahnya”Pada dimensi ideologi yang menjadi pemicu kekerasan. Salah satunya konsep jihad” tuturnyaMengenai peran negara ia menjelaskan negara mempunyai tanggung jawab moral dan politik untuk menyelesaikan segala konflik, kekerasan yang menimpa warganya. “Karena peran negara adalah memenej konflik supaya menjadi positif, bukan negatif” uangkapnya”Untuk itu, sulit menelusuri kekerasan dari agama, karena selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, ekonomi yang semuanya berada di luar agama” keluhnya Bagi Yusuf menilai segala tindakan kekerasan bersumber dari teks kitab suci. “Agama menyumbangkan unsur-unsur kekerasan yang tidak sedikit karena semuanya bertolak dari interpretasi kitab suci. Contohnya kata jihad” katanyaSoal klaim kebenaran dan janji keselamatan, sering dianggap indikasi ketidakkritisan cara berfikir agama, yang dalam istilah Arthur J.D’Adamo disebut religion’s way of knowing. Menurutnya, cara mengetahui agama model ini ternyata sebagai akar konflik teologis, sebab selalu berawal dari standar agama sendiri.”Kitab Sucinya merupakan sumber kebenaran.” “Kalaulah tidak ada kata jihad dalam teks kitab suci akan memperkecil tindakan kekerasan, karena potensi kekerasan tidak bisa dihilangkan, kita hanya bisa memperkecil angka kekerasan” ujarnyaMeskipun faktor non agama juga katanya “Memberikan sumbangan kekerasan yang tidak sedikit yang berkaitan dengan kesenjangan sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan. Problemnya karena distribusi otoritas atau wewenang menjadi pemicu tindakan kekerasan” tambahnyaIa menyarankan kepada penguasa “Dalam hal ini pemerintah atau penguasa kampus adanya tindakan kekerasan karena adanya ketidakadilan dalam pendistribusian wewenanga atau bagi-bagi kue. Untuk itu, agama bukan satu-satunya penumbanga kekerasan” pungkasnya  [Ibn Ghifarie]  

Sekitar 50 orang yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin mengikuti Diskusi Tematik Bulanan “Menangkal Radimalisme Pemahaman Agama” yang bertajuk “Radikalisme Agama Perspektif Sosial Politik” dengan narasumber; Prof. Dr. H. Asep S Muhtadi, MA dan Drs. M Yusuf Wibisono, M. Ag, di Aula Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung lantai III, Rabu (11/4) Menurut Asep, kekerasan komunal atas nama agama erat kaitanya dengan relasi politis antara agama dan negara. Kekerasan ini bisa kita lihat dari beberapa kasus; Pertama, Tragedi Cikeusik yang terjadi awal 2011, sekitar 1.500 orang menyerang lokasi Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebuah rumah rusak berat. Hanya puing-puing yang nampak masih tersisa. Rumah itu kini menjadi saksi tindak kekerasan orang-orang yang secara formal beragama. Kedua, Bom meledak memporakporandakan pusat pemerintahan di Oklahoma, Amerika Serikat akhir 1994. Beberapa menit kemudian, Presiden Bill Clinton menuduh kelompok radikal Islam sebagai aktor utamanya. Masyarakat minoritas Muslim segera bereaksi. Sejumlah pesan yang dikirim langsung ke Presiden Clinton melalui surat elektronik (e-mail) menolak dan meminta Clinton untuk mengklarifikasi tuduhan yang dinilai tak berdasar itu. Beruntung, dalam tempo kurang dari satu minggu, para pelakunya dapat diketahui. Mereka adalah kelompok fundamentalis Katolik. Ketiga, Tragedi Partition pun pecah membelah anak benua India pada pertengahan 1947. Tragedi ini telah memporakporandakan tatanan sosial yang sejak berabad-abad terbangun tanpa masalah. Partition menjadi bukti sejarah kelam yang memberikan warna khas kekerasan atas nama agama dan memecah persatuan Hindu-Muslim di daratan anak benua ini. Negeri yang pernah menjadi simbol kejayaan Islam itu rontok menjadi dua negara India dan Pakistan.Ia mencerikan dari sebuah film dokumenter, Gandhi, melukiskan peristiwa partition ini dalam aroma yang sangat mengerikan. Dari keseluruhan ceritanya, film yang cenderung bermadzhab realisme ini memperlihatkan muatan kekerasan agama yang amat kental. Bahkan sebuah novel sejarah, The Peshawar Express karya Krishan Chander, lebih jelas lagi memaparkan suasana pilu saling bunuh di antara para pemeluk Hindu dan Islam. “Sebuah kekerasan komunal atas nama agama yang dipaparkan Chander dalalam karya sastra yang informatif dan inspiratif ini mempertegas kuatnya potensi konflik dalam rentang relasi politis antara agama dan negara,” tegasnyaDari tiga peristiwa bersejarah itu menunjukkan paling tidak dua hal. “Pertama, kekerasan agama bisa terjadi dalam agama apapun, agama langit maupun agama bumi; dan kedua, kekerasan agama dapat terjadi di mana saja, tanpa mengenal batas negara ataupun budaya.” jelasnyaDalam perspektif sosial politik, kekerasan agama itu muncul karena adanya dorongan lain, khususnya faktor-faktor politik dan subyektifitas tafsir ideologi yang dianutnya.”Faktor politik yang menginspirasi tindakan kekerasan agama, tapi juga memberikan suporting politik untuk melakukan kekerasan” tambahnya”Pada dimensi ideologi yang menjadi pemicu kekerasan. Salah satunya konsep jihad” tuturnyaMengenai peran negara ia menjelaskan negara mempunyai tanggung jawab moral dan politik untuk menyelesaikan segala konflik, kekerasan yang menimpa warganya. “Karena peran negara adalah memenej konflik supaya menjadi positif, bukan negatif” uangkapnya”Untuk itu, sulit menelusuri kekerasan dari agama, karena selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, ekonomi yang semuanya berada di luar agama” keluhnya Bagi Yusuf menilai segala tindakan kekerasan bersumber dari teks kitab suci. “Agama menyumbangkan unsur-unsur kekerasan yang tidak sedikit karena semuanya bertolak dari interpretasi kitab suci. Contohnya kata jihad” katanyaSoal klaim kebenaran dan janji keselamatan, sering dianggap indikasi ketidakkritisan cara berfikir agama, yang dalam istilah Arthur J.D’Adamo disebut religion’s way of knowing. Menurutnya, cara mengetahui agama model ini ternyata sebagai akar konflik teologis, sebab selalu berawal dari standar agama sendiri.”Kitab Sucinya merupakan sumber kebenaran.” “Kalaulah tidak ada kata jihad dalam teks kitab suci akan memperkecil tindakan kekerasan, karena potensi kekerasan tidak bisa dihilangkan, kita hanya bisa memperkecil angka kekerasan” ujarnyaMeskipun faktor non agama juga katanya “Memberikan sumbangan kekerasan yang tidak sedikit yang berkaitan dengan kesenjangan sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan. Problemnya karena distribusi otoritas atau wewenang menjadi pemicu tindakan kekerasan” tambahnyaIa menyarankan kepada penguasa “Dalam hal ini pemerintah atau penguasa kampus adanya tindakan kekerasan karena adanya ketidakadilan dalam pendistribusian wewenanga atau bagi-bagi kue. Untuk itu, agama bukan satu-satunya penumbanga kekerasan” pungkasnya  [Ibn Ghifarie]  

Sekitar 50 orang yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin mengikuti Diskusi Tematik Bulanan “Menangkal Radimalisme Pemahaman Agama” yang bertajuk “Radikalisme Agama Perspektif Sosial Politik” dengan narasumber; Prof. Dr. H. Asep S Muhtadi, MA dan Drs. M Yusuf Wibisono, M. Ag, di Aula Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung lantai III, Rabu (11/4) Menurut Asep, kekerasan komunal atas nama agama erat kaitanya dengan relasi politis antara agama dan negara. Kekerasan ini bisa kita lihat dari beberapa kasus; Pertama, Tragedi Cikeusik yang terjadi awal 2011, sekitar 1.500 orang menyerang lokasi Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebuah rumah rusak berat. Hanya puing-puing yang nampak masih tersisa. Rumah itu kini menjadi saksi tindak kekerasan orang-orang yang secara formal beragama. Kedua, Bom meledak memporakporandakan pusat pemerintahan di Oklahoma, Amerika Serikat akhir 1994. Beberapa menit kemudian, Presiden Bill Clinton menuduh kelompok radikal Islam sebagai aktor utamanya. Masyarakat minoritas Muslim segera bereaksi. Sejumlah pesan yang dikirim langsung ke Presiden Clinton melalui surat elektronik (e-mail) menolak dan meminta Clinton untuk mengklarifikasi tuduhan yang dinilai tak berdasar itu. Beruntung, dalam tempo kurang dari satu minggu, para pelakunya dapat diketahui. Mereka adalah kelompok fundamentalis Katolik. Ketiga, Tragedi Partition pun pecah membelah anak benua India pada pertengahan 1947. Tragedi ini telah memporakporandakan tatanan sosial yang sejak berabad-abad terbangun tanpa masalah. Partition menjadi bukti sejarah kelam yang memberikan warna khas kekerasan atas nama agama dan memecah persatuan Hindu-Muslim di daratan anak benua ini. Negeri yang pernah menjadi simbol kejayaan Islam itu rontok menjadi dua negara India dan Pakistan.Ia mencerikan dari sebuah film dokumenter, Gandhi, melukiskan peristiwa partition ini dalam aroma yang sangat mengerikan. Dari keseluruhan ceritanya, film yang cenderung bermadzhab realisme ini memperlihatkan muatan kekerasan agama yang amat kental. Bahkan sebuah novel sejarah, The Peshawar Express karya Krishan Chander, lebih jelas lagi memaparkan suasana pilu saling bunuh di antara para pemeluk Hindu dan Islam. “Sebuah kekerasan komunal atas nama agama yang dipaparkan Chander dalalam karya sastra yang informatif dan inspiratif ini mempertegas kuatnya potensi konflik dalam rentang relasi politis antara agama dan negara,” tegasnyaDari tiga peristiwa bersejarah itu menunjukkan paling tidak dua hal. “Pertama, kekerasan agama bisa terjadi dalam agama apapun, agama langit maupun agama bumi; dan kedua, kekerasan agama dapat terjadi di mana saja, tanpa mengenal batas negara ataupun budaya.” jelasnyaDalam perspektif sosial politik, kekerasan agama itu muncul karena adanya dorongan lain, khususnya faktor-faktor politik dan subyektifitas tafsir ideologi yang dianutnya.”Faktor politik yang menginspirasi tindakan kekerasan agama, tapi juga memberikan suporting politik untuk melakukan kekerasan” tambahnya”Pada dimensi ideologi yang menjadi pemicu kekerasan. Salah satunya konsep jihad” tuturnyaMengenai peran negara ia menjelaskan negara mempunyai tanggung jawab moral dan politik untuk menyelesaikan segala konflik, kekerasan yang menimpa warganya. “Karena peran negara adalah memenej konflik supaya menjadi positif, bukan negatif” uangkapnya”Untuk itu, sulit menelusuri kekerasan dari agama, karena selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, ekonomi yang semuanya berada di luar agama” keluhnya Bagi Yusuf menilai segala tindakan kekerasan bersumber dari teks kitab suci. “Agama menyumbangkan unsur-unsur kekerasan yang tidak sedikit karena semuanya bertolak dari interpretasi kitab suci. Contohnya kata jihad” katanyaSoal klaim kebenaran dan janji keselamatan, sering dianggap indikasi ketidakkritisan cara berfikir agama, yang dalam istilah Arthur J.D’Adamo disebut religion’s way of knowing. Menurutnya, cara mengetahui agama model ini ternyata sebagai akar konflik teologis, sebab selalu berawal dari standar agama sendiri.”Kitab Sucinya merupakan sumber kebenaran.” “Kalaulah tidak ada kata jihad dalam teks kitab suci akan memperkecil tindakan kekerasan, karena potensi kekerasan tidak bisa dihilangkan, kita hanya bisa memperkecil angka kekerasan” ujarnyaMeskipun faktor non agama juga katanya “Memberikan sumbangan kekerasan yang tidak sedikit yang berkaitan dengan kesenjangan sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan. Problemnya karena distribusi otoritas atau wewenang menjadi pemicu tindakan kekerasan” tambahnyaIa menyarankan kepada penguasa “Dalam hal ini pemerintah atau penguasa kampus adanya tindakan kekerasan karena adanya ketidakadilan dalam pendistribusian wewenanga atau bagi-bagi kue. Untuk itu, agama bukan satu-satunya penumbanga kekerasan” pungkasnya  [Ibn Ghifarie]  

[uinsgd.ac.id] Sekitar 50 orang yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin mengikuti Diskusi Tematik Bulanan “Menangkal Radimalisme Pemahaman Agama” yang bertajuk “Radikalisme Agama Perspektif Sosial Politik” dengan narasumber; Prof. Dr. H. Asep S Muhtadi, MA dan Drs. M Yusuf Wibisono, M. Ag, di Aula Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung lantai III, Rabu (11/4) Menurut Asep, kekerasan komunal atas nama agama erat kaitanya dengan relasi politis antara agama dan negara. Kekerasan ini bisa kita lihat dari beberapa kasus; Pertama, Tragedi Cikeusik yang terjadi awal 2011, sekitar 1.500 orang menyerang lokasi Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebuah rumah rusak berat. Hanya puing-puing yang nampak masih tersisa. Rumah itu kini menjadi saksi tindak kekerasan orang-orang yang secara formal beragama. Kedua, Bom meledak memporakporandakan pusat pemerintahan di Oklahoma, Amerika Serikat akhir 1994. Beberapa menit kemudian, Presiden Bill Clinton menuduh kelompok radikal Islam sebagai aktor utamanya. Masyarakat minoritas Muslim segera bereaksi. Sejumlah pesan yang dikirim langsung ke Presiden Clinton melalui surat elektronik (e-mail) menolak dan meminta Clinton untuk mengklarifikasi tuduhan yang dinilai tak berdasar itu. Beruntung, dalam tempo kurang dari satu minggu, para pelakunya dapat diketahui. Mereka adalah kelompok fundamentalis Katolik. Ketiga, Tragedi Partition pun pecah membelah anak benua India pada pertengahan 1947. Tragedi ini telah memporakporandakan tatanan sosial yang sejak berabad-abad terbangun tanpa masalah. Partition menjadi bukti sejarah kelam yang memberikan warna khas kekerasan atas nama agama dan memecah persatuan Hindu-Muslim di daratan anak benua ini. Negeri yang pernah menjadi simbol kejayaan Islam itu rontok menjadi dua negara India dan Pakistan.Ia mencerikan dari sebuah film dokumenter, Gandhi, melukiskan peristiwa partition ini dalam aroma yang sangat mengerikan. Dari keseluruhan ceritanya, film yang cenderung bermadzhab realisme ini memperlihatkan muatan kekerasan agama yang amat kental. Bahkan sebuah novel sejarah, The Peshawar Express karya Krishan Chander, lebih jelas lagi memaparkan suasana pilu saling bunuh di antara para pemeluk Hindu dan Islam. “Sebuah kekerasan komunal atas nama agama yang dipaparkan Chander dalalam karya sastra yang informatif dan inspiratif ini mempertegas kuatnya potensi konflik dalam rentang relasi politis antara agama dan negara,” tegasnyaDari tiga peristiwa bersejarah itu menunjukkan paling tidak dua hal. “Pertama, kekerasan agama bisa terjadi dalam agama apapun, agama langit maupun agama bumi; dan kedua, kekerasan agama dapat terjadi di mana saja, tanpa mengenal batas negara ataupun budaya.” jelasnyaDalam perspektif sosial politik, kekerasan agama itu muncul karena adanya dorongan lain, khususnya faktor-faktor politik dan subyektifitas tafsir ideologi yang dianutnya.”Faktor politik yang menginspirasi tindakan kekerasan agama, tapi juga memberikan suporting politik untuk melakukan kekerasan” tambahnya”Pada dimensi ideologi yang menjadi pemicu kekerasan. Salah satunya konsep jihad” tuturnyaMengenai peran negara ia menjelaskan negara mempunyai tanggung jawab moral dan politik untuk menyelesaikan segala konflik, kekerasan yang menimpa warganya. “Karena peran negara adalah memenej konflik supaya menjadi positif, bukan negatif” uangkapnya”Untuk itu, sulit menelusuri kekerasan dari agama, karena selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, ekonomi yang semuanya berada di luar agama” keluhnya Bagi Yusuf menilai segala tindakan kekerasan bersumber dari teks kitab suci. “Agama menyumbangkan unsur-unsur kekerasan yang tidak sedikit karena semuanya bertolak dari interpretasi kitab suci. Contohnya kata jihad” katanyaSoal klaim kebenaran dan janji keselamatan, sering dianggap indikasi ketidakkritisan cara berfikir agama, yang dalam istilah Arthur J.D’Adamo disebut religion’s way of knowing. Menurutnya, cara mengetahui agama model ini ternyata sebagai akar konflik teologis, sebab selalu berawal dari standar agama sendiri.”Kitab Sucinya merupakan sumber kebenaran.” “Kalaulah tidak ada kata jihad dalam teks kitab suci akan memperkecil tindakan kekerasan, karena potensi kekerasan tidak bisa dihilangkan, kita hanya bisa memperkecil angka kekerasan” ujarnyaMeskipun faktor non agama juga katanya “Memberikan sumbangan kekerasan yang tidak sedikit yang berkaitan dengan kesenjangan sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan. Problemnya karena distribusi otoritas atau wewenang menjadi pemicu tindakan kekerasan” tambahnyaIa menyarankan kepada penguasa “Dalam hal ini pemerintah atau penguasa kampus adanya tindakan kekerasan karena adanya ketidakadilan dalam pendistribusian wewenanga atau bagi-bagi kue. Untuk itu, agama bukan satu-satunya penumbanga kekerasan” pungkasnya [Ibn Ghifarie]