UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Soal UKT, UIN SGD Jalan Terus

Yang Belum Ngerti, Siakan Tanya Dekan Masing-masing!

[www.uinsgd.ac.id] Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Akademik 2016/2017 di seluruh Perguruan Tingggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) wajib direalisasikan, karena regulasinya jelas yakni Keputusan Menteri Agama RI No 289/2016 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017.  Kalau UIN SGD Bandung tidak mengindahkan kebijakan nasional ini, maka sama saja dengan merugikan Negara, atau UIN Bandung tidak akan maju karena Tridharma Perguruan Tinggi tidak akan berjalan dengan semestinya.

Demikian penegasan Wakil Rektor II UIN SGD Bandung Prof Dr H Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si, menjawab  berbagai reaksi unjukrasa penolakan pemberlakuan UKT bagi mahasiswa semester II. “Kalau mengacu pada KMA No 289/2016 tadi, seharusnya UKT semester I pun harus kita pungut, tapi hal itu tidak dilakukan. Kita baru menerapkannya pada semester II, meskipun dampaknya kita mendapat teguran dari Irjen,” ujar Prof Oyo di meja kerjanya Kampus UIN Bandung, Kamis (05/01/2017).  

Pada dasarnya, lanjut Prof Oyo, semua mahasiswa semester II bisa menerima keputusan ini. Walaupun ada sebagian yang menentang, karena merasa tidak layak pada kategorisasinya. “Kami sudah menganilisis besaran UKT berdasarkan data penghasilan orangtua yang mereka isi dalam biodata (saat awal masuk ke UIN Bandung). Namun demikian, kami terbuka menerima keberatan secara tertulis yang ditampung di masing-masing fakultas,” jelasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan KMA No 289/2016, UKT dibagi lima kategori. Kategori I Rp400.000 (khusus untuk  golongan tidak mampu); Kategori II maksimal Rp1.415.000; Kategori III Rp1.637.000; Kategori IV Rp2.819.000; dan Kategori V Rp2.907.000; khusus bidik misi Rp2.400.000. (Lebih jelasnya, rincian kategori per fakultas, bisa KLIK DI SINI).

Prof Oyo mengaku kerap didatangi mahasiswa, bahkan ada orang tuanya datang langsung ke rumah kediaman Prof Oyo, meminta penjelasan soal UKT. “Saya sampaikan bahwa UIN tidak bisa menghindar dari kebijakan nasional ini, karena tak mungkin UIN Bandung maju dengan dana yang sangat terbatas seperti sekarang ini. Tapi saya tegaskan dalam penerapan tentang UKT  ini, pertama ada kepastian hukum; kedua, kategorisasinya didasarkan pada biodata penghasilan orangtua mahasiswa,” tutur Prof Oyo.

Ditanya soal ada sebagian mahasiswa yang membuat aliansi penolakan UKT? Prof Oyo menjawab, “Itu silakan saja! UKT bukan kebijakan lokal, tetapi nasional. Sebanyak 56 PTKIN (UIN, IAIN, STAIN) menerapkan hal yang sama, tidak bisa menolak kebijakan nasional. Bagi yang belum faham, silakan berkonsultasi dengan dekan masing-masing!” (Nanang Sungkawa)