UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Semiloka Kurikulum Prodi FSH Berbasis KKNI

[www.uinsgd.ac.id] Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Nasional Kurikulum Berbasis KKNI bertema “Desain Kurikulum Prodi Fakultas Syariah dan Hukum Berbasis KKNI” dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr. H. Said Hamid Hasan, M. A. (Guru Besar UPI) dan Prof. Dr. H. Asep Muhyiddin, M.Ag. (Wakil Rektor I), pada Senin (28/03) bertempat di Grand Cordela Hotel, Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Rektor, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Asep Muhyiddin, M.Ag., Dekan, Dr. Ah. Fatonih, M.Ag., Para Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Rektor, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., yang secara resmi membuka kegiatan tersebut dalam sambutannya mengatakan bahwa civitas akademika kampus harus mampu dengan cepat mengapresiasi perubahan-perubahan regulasi yang terjadi. Oleh karena itu, menurut Rektor tahun pertama dalam kepemimpinannya adalah fokus pada pembenahan internal, penyusunan Sistem Operational Procedure (SOP) yang jelas agar alur birokrasi dapat berjalan lancar.

Menurutnya, berbicara mengenai Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari 3 aspek, yaitu input, proses dan output. Mengenai sistem Penerimaan Calon Mahasiswa Baru (PCMB) Tahun Akademik 2016/2017 pendaftarannya akan dilakukan secara online, kemudian sistem pembayaran registrasi mahasiswa juga telah mulai dilakukan secara online, Perpustakaan juga telah menerapkan sistem digital library. “Defisini mengenai orang yang buta huruf hari ini adalah orang yang tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu bahasa. Oleh karena itu, pemberlakukan sistem yang berbasis online harus segera dilakukan, jangan sampai kita kalah dengan ojek yang sekarang sudah berbasis aplikasi online”, tuturnya.

Mengenai aspek proses pendidikan, salah satunya adalah mengenai kurikulum. Dalam konteks pemberlakuan kurikulum berbasis KKNI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Rektor mendorong agar pemberlakuan kurikulum tersebut dimulai pada tahun ajaran baru 2016/2017 yaitu pada bulan Juni 2016. Oleh karena itu, Rektor sangat mengapresiasi langkah Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah melakukan penyusunan kurikulum KKNI, melakukan  finalisasi dan sosialisasi pemberlakuan kurikulum berbasis KKNI.

Rektor juga mendorong para Dekan untuk memunculkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dalam bentuk pemberian kegiatan berbagai kegiatan yang bersertifikat dalam rangka menambah kompetensi lulusan disetiap fakultas masing-masing.

Bagi Dr. Ah. Fatonih, M.Ag., Dekan FSH, kegiatan Semiloka ini bertujuan untuk menuntaskan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai KKNI yang telah dilaksanakan di setiap Jurusan dilingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum, sekaligus dalam rangka finalisasi, sosialisasi dan penyamaan persepsi mengenai Kurikulum berbasis KKNI tersebut yang pada tanggal 6 April 2016 harus sudah masuk ke pihak Universitas.

Dalam sambutannya, Dekan mengatakan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan lulusan yang unggul dan kompetitif, yaitu pertama, dosen; kedua, mahasiswa dan ketiga, kurikulum;. “Kurikulum sebagai bingkai dari mata kuliah harus disusun berdasarkan tujuan pembelajaran, asepek sosial-kemasyarakatan yang sedang berkembang, kemudian kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan pasar”, tuturnya.

Menurut, Dr. H. Hasan Ridwan, M.Ag., Ketua Pelaksana yang juga Wakil Dekan I FSH, dalam sabutannya menyebutkan bahwa kegiatan Semiloka tersebut adalah respon pihak Fakultas terhadap kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang telah diselenggarakan oleh pihak Universitas dalam hal ini Wakil Rektor I mengenai pembahasan implementasi atau pemberlakuan kurikulum berbasis KKNI di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

“Pemberlakuan kurikulum KKNI ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), PMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (SKPI-PTK) dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang disusun oleh Perguruan Tinggi harus merespon perkembangan zaman, responsif dan adaptif dalam rangka meningkatkan kapasitas lulusan Perguruan Tinggi yang saat ini menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, ujarnya.  [Humas Al-Jami’ah]