UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Produk Hukum Jabar untuk Kesejahteraan Masyarakat

[www.uinsgd.ac.id] Banyak permasalahan bangsa yang rumit tidak terselesaikan dengan baik, khususnya masalah politik dan hukum, terlebih lagi kasus korupsi. Hal tersebut dapat diselesaikan melalui 3 hal, yaitu kerja keras, kerja cerdas dan kerja welas. Ucap Galih Nugraha, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, pada sesi sambutan acara Seminar Nasional tentang Politik dan Hukum di Aula utama UIN Bandung pada Selasa (26/04/11).

Seminar yang bertajuk ‘Integritas Hukum dan Politik dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Indonesia’ ini sejatinya menghadirkan keynote speaker Bapak Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat, namun beliau berhalangan dan digantikan oleh Asisten Pemerintahan Bidang Politik dan Hukum Provinsi Jawa Barat.

“Mudah-mudahan seminar ini dapat menambah wawasan tentang pembangunan politik dan hukum di Indonesia, jangan sampai hukum kalah oleh politik,” ujar Ayi, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. “Persoalan-persoalan dominasi politik terhadap terhadap hukum cukup mengemuka akhir-akhir ini, oleh karena itu dalam rangka menegakan Negara yang sejahtera jangan sampai hukum di dominasi oleh poilitik,” lanjutnya.

Sementara itu Asisten Bidang pemerintahan, Politik dan Hukum Jawa Barat yang mewakili Gubernur memberikan penjelasan bahwa hari ini sudah terjadi sikap anarkisme yang sudah menjamur, mengakar dan terstruktur. “Anarkisme tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tapi juga oleh aparatur pemerintah,”ujarnya. “Oleh karena itu menjadikan Negara hukum tidak hanya berada di atas kertas saja juga dalam praktiknya di tengah-tengah masyarakat,”lanjut wanita berambut pendek tersebut.

Menurutnya, berkaitan dengan reformasi di bidang hukum, khususnya di Pemerintahan Jawa Barat senantiasa diarahkan untuk pembangunan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajak bahwa produk hukum yang telah dibuat tersebut harus didukung oleh semua masyarakat,”masyarakat bukan hanya sebagai objek, tapi juga subjek,” ucapnya.

Selain menghadirkan keynote speaker, seminar ini menghadirkan pula para praktisi dan akademisi di Bidangnya masing-masing, seperti Abdullah Hehahua dari KPK, Parimin Warsito dari Polda Jabar, Muhammad Nuh dari LBH UIN, Dr. Fauzan Ali Rasyid dan Uu Nurul Huda. *** [dudi]

[www.uinsgd.ac.id] Banyak permasalahan bangsa yang rumit tidak terselesaikan dengan baik, khususnya masalah politik dan hukum, terlebih lagi kasus korupsi. Hal tersebut dapat diselesaikan melalui 3 hal, yaitu kerja keras, kerja cerdas dan kerja welas. Ucap Galih Nugraha, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, pada sesi sambutan acara Seminar Nasional tentang Politik dan Hukum di Aula utama UIN Bandung pada Selasa (26/04/11).

Seminar yang bertajuk ‘Integritas Hukum dan Politik dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Indonesia’ ini sejatinya menghadirkan keynote speaker Bapak Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat, namun beliau berhalangan dan digantikan oleh Asisten Pemerintahan Bidang Politik dan Hukum Provinsi Jawa Barat.

“Mudah-mudahan seminar ini dapat menambah wawasan tentang pembangunan politik dan hukum di Indonesia, jangan sampai hukum kalah oleh politik,” ujar Ayi, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. “Persoalan-persoalan dominasi politik terhadap terhadap hukum cukup mengemuka akhir-akhir ini, oleh karena itu dalam rangka menegakan Negara yang sejahtera jangan sampai hukum di dominasi oleh poilitik,” lanjutnya.

Sementara itu Asisten Bidang pemerintahan, Politik dan Hukum Jawa Barat yang mewakili Gubernur memberikan penjelasan bahwa hari ini sudah terjadi sikap anarkisme yang sudah menjamur, mengakar dan terstruktur. “Anarkisme tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tapi juga oleh aparatur pemerintah,”ujarnya. “Oleh karena itu menjadikan Negara hukum tidak hanya berada di atas kertas saja juga dalam praktiknya di tengah-tengah masyarakat,”lanjut wanita berambut pendek tersebut.

Menurutnya, berkaitan dengan reformasi di bidang hukum, khususnya di Pemerintahan Jawa Barat senantiasa diarahkan untuk pembangunan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajak bahwa produk hukum yang telah dibuat tersebut harus didukung oleh semua masyarakat,”masyarakat bukan hanya sebagai objek, tapi juga subjek,” ucapnya.

Selain menghadirkan keynote speaker, seminar ini menghadirkan pula para praktisi dan akademisi di Bidangnya masing-masing, seperti Abdullah Hehahua dari KPK, Parimin Warsito dari Polda Jabar, Muhammad Nuh dari LBH UIN, Dr. Fauzan Ali Rasyid dan Uu Nurul Huda. *** [dudi]

[www.uinsgd.ac.id] Banyak permasalahan bangsa yang rumit tidak terselesaikan dengan baik, khususnya masalah politik dan hukum, terlebih lagi kasus korupsi. Hal tersebut dapat diselesaikan melalui 3 hal, yaitu kerja keras, kerja cerdas dan kerja welas. Ucap Galih Nugraha, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, pada sesi sambutan acara Seminar Nasional tentang Politik dan Hukum di Aula utama UIN Bandung pada Selasa (26/04/11).

Seminar yang bertajuk ‘Integritas Hukum dan Politik dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Indonesia’ ini sejatinya menghadirkan keynote speaker Bapak Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat, namun beliau berhalangan dan digantikan oleh Asisten Pemerintahan Bidang Politik dan Hukum Provinsi Jawa Barat.

“Mudah-mudahan seminar ini dapat menambah wawasan tentang pembangunan politik dan hukum di Indonesia, jangan sampai hukum kalah oleh politik,” ujar Ayi, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. “Persoalan-persoalan dominasi politik terhadap terhadap hukum cukup mengemuka akhir-akhir ini, oleh karena itu dalam rangka menegakan Negara yang sejahtera jangan sampai hukum di dominasi oleh poilitik,” lanjutnya.

Sementara itu Asisten Bidang pemerintahan, Politik dan Hukum Jawa Barat yang mewakili Gubernur memberikan penjelasan bahwa hari ini sudah terjadi sikap anarkisme yang sudah menjamur, mengakar dan terstruktur. “Anarkisme tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tapi juga oleh aparatur pemerintah,”ujarnya. “Oleh karena itu menjadikan Negara hukum tidak hanya berada di atas kertas saja juga dalam praktiknya di tengah-tengah masyarakat,”lanjut wanita berambut pendek tersebut.

Menurutnya, berkaitan dengan reformasi di bidang hukum, khususnya di Pemerintahan Jawa Barat senantiasa diarahkan untuk pembangunan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajak bahwa produk hukum yang telah dibuat tersebut harus didukung oleh semua masyarakat,”masyarakat bukan hanya sebagai objek, tapi juga subjek,” ucapnya.

Selain menghadirkan keynote speaker, seminar ini menghadirkan pula para praktisi dan akademisi di Bidangnya masing-masing, seperti Abdullah Hehahua dari KPK, Parimin Warsito dari Polda Jabar, Muhammad Nuh dari LBH UIN, Dr. Fauzan Ali Rasyid dan Uu Nurul Huda. *** [dudi]

[www.uinsgd.ac.id] Banyak permasalahan bangsa yang rumit tidak terselesaikan dengan baik, khususnya masalah politik dan hukum, terlebih lagi kasus korupsi. Hal tersebut dapat diselesaikan melalui 3 hal, yaitu kerja keras, kerja cerdas dan kerja welas. Ucap Galih Nugraha, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, pada sesi sambutan acara Seminar Nasional tentang Politik dan Hukum di Aula utama UIN Bandung pada Selasa (26/04/11).

Seminar yang bertajuk ‘Integritas Hukum dan Politik dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Indonesia’ ini sejatinya menghadirkan keynote speaker Bapak Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat, namun beliau berhalangan dan digantikan oleh Asisten Pemerintahan Bidang Politik dan Hukum Provinsi Jawa Barat.

“Mudah-mudahan seminar ini dapat menambah wawasan tentang pembangunan politik dan hukum di Indonesia, jangan sampai hukum kalah oleh politik,” ujar Ayi, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. “Persoalan-persoalan dominasi politik terhadap terhadap hukum cukup mengemuka akhir-akhir ini, oleh karena itu dalam rangka menegakan Negara yang sejahtera jangan sampai hukum di dominasi oleh poilitik,” lanjutnya.

Sementara itu Asisten Bidang pemerintahan, Politik dan Hukum Jawa Barat yang mewakili Gubernur memberikan penjelasan bahwa hari ini sudah terjadi sikap anarkisme yang sudah menjamur, mengakar dan terstruktur. “Anarkisme tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tapi juga oleh aparatur pemerintah,”ujarnya. “Oleh karena itu menjadikan Negara hukum tidak hanya berada di atas kertas saja juga dalam praktiknya di tengah-tengah masyarakat,”lanjut wanita berambut pendek tersebut.

Menurutnya, berkaitan dengan reformasi di bidang hukum, khususnya di Pemerintahan Jawa Barat senantiasa diarahkan untuk pembangunan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajak bahwa produk hukum yang telah dibuat tersebut harus didukung oleh semua masyarakat,”masyarakat bukan hanya sebagai objek, tapi juga subjek,” ucapnya.

Selain menghadirkan keynote speaker, seminar ini menghadirkan pula para praktisi dan akademisi di Bidangnya masing-masing, seperti Abdullah Hehahua dari KPK, Parimin Warsito dari Polda Jabar, Muhammad Nuh dari LBH UIN, Dr. Fauzan Ali Rasyid dan Uu Nurul Huda. *** [dudi]

[www.uinsgd.ac.id] Banyak permasalahan bangsa yang rumit tidak terselesaikan dengan baik, khususnya masalah politik dan hukum, terlebih lagi kasus korupsi. Hal tersebut dapat diselesaikan melalui 3 hal, yaitu kerja keras, kerja cerdas dan kerja welas. Ucap Galih Nugraha, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, pada sesi sambutan acara Seminar Nasional tentang Politik dan Hukum di Aula utama UIN Bandung pada Selasa (26/04/11).

Seminar yang bertajuk ‘Integritas Hukum dan Politik dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Indonesia’ ini sejatinya menghadirkan keynote speaker Bapak Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat, namun beliau berhalangan dan digantikan oleh Asisten Pemerintahan Bidang Politik dan Hukum Provinsi Jawa Barat.

“Mudah-mudahan seminar ini dapat menambah wawasan tentang pembangunan politik dan hukum di Indonesia, jangan sampai hukum kalah oleh politik,” ujar Ayi, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. “Persoalan-persoalan dominasi politik terhadap terhadap hukum cukup mengemuka akhir-akhir ini, oleh karena itu dalam rangka menegakan Negara yang sejahtera jangan sampai hukum di dominasi oleh poilitik,” lanjutnya.

Sementara itu Asisten Bidang pemerintahan, Politik dan Hukum Jawa Barat yang mewakili Gubernur memberikan penjelasan bahwa hari ini sudah terjadi sikap anarkisme yang sudah menjamur, mengakar dan terstruktur. “Anarkisme tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tapi juga oleh aparatur pemerintah,”ujarnya. “Oleh karena itu menjadikan Negara hukum tidak hanya berada di atas kertas saja juga dalam praktiknya di tengah-tengah masyarakat,”lanjut wanita berambut pendek tersebut.

Menurutnya, berkaitan dengan reformasi di bidang hukum, khususnya di Pemerintahan Jawa Barat senantiasa diarahkan untuk pembangunan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajak bahwa produk hukum yang telah dibuat tersebut harus didukung oleh semua masyarakat,”masyarakat bukan hanya sebagai objek, tapi juga subjek,” ucapnya.

Selain menghadirkan keynote speaker, seminar ini menghadirkan pula para praktisi dan akademisi di Bidangnya masing-masing, seperti Abdullah Hehahua dari KPK, Parimin Warsito dari Polda Jabar, Muhammad Nuh dari LBH UIN, Dr. Fauzan Ali Rasyid dan Uu Nurul Huda. *** [dudi]