UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Prodi HTN UIN SGD Gelar Kuliah Umum

[www.uinsgd.ac.id] Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional harus terus diperjelas dan di-update, dalam rangka menangkis anggapan yang salah bahwa umat muslim yang taat beragama itu anti-Pancasila, atau ingin mendirikan negara Islam.

Demikian penegasan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung Chaerul Shaleh, M.Ag dalam sambutannya pada acara kuliah umum Prodi HTN, di Aula FSH, Selasa (14/11/207).

Acara, yang  bertajuk  “Epistomologi Hukum Tata Negara Menata Sistem Bernegara dalam Bingkai NKRI” dibuka oleh Dekan FSH Dr H Ah Fathoni, M.Ag, menghadirkan narasumber Dr Otong Rosadi, SH, M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang).

“Kita penting menggelar kuliah umum, dalam rangka memberikan pencerahan kepada para mahasiswa terkait berkembangnya paham yang salah akhir-akhir, bahwa muslim yang taat beragama itu dianggap anti-Pancasila,” jelas Chaerul.

Bahkan, umat Islam yang sungguh-sungguh melaksanakan ajarannya (Quran dan Sunnah) dicurigai ingin mendirikan negara Islam. Padahal negara ini dibangun oleh masyarakat muslim yang memiliki norma ideal yaitu kebaikan. Bahkan, umat Islam punya sumber hukum urf/adat yang menginspirasi pengembangan hukum nasional. 

Dekan memberikan apresiasi kepada HTN atas digelarnya kuliah umum ini. Kuliah umum dengan menghadirkan narasumber yang kompeten menjadi penting, untuk memperluas cakrawala keilmuan dan melatih kompetensi yang akan menjadi  keahlian mereka (mahasiswa) nanti.

“Mereka menjadi paham bagaimana relasi antara agama dan negara, lalu dihubungkan dengan sosok Nabi Muhammad SAW yang berperan sebagai nabi sekaligus menjadi kepala negara. Jelas, agama dan negara tidak bisa dipisahkan,” katanya.[Nanang Sungkawa]