UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Politik, Panggilan untuk Berbuat Kebaikan

Politik seolah sudah menjadi komoditas, tidak lagi sebagai panggilan hidup atau sarana untuk berbuat kebaikan. Karenanya ketika menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan, dianggapnya sebagai pekerjaan untuk memperoleh manfaat ekonomi sebesar-besarnya, lupa untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan.

Demikian kata-kata kunci yang dilontarkan oleh Ketua Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN SGD Bandung, Dr H Asep Abdul Sahid, S.Ag, M.Si,  pada acara Kuliah Umum sekaligus Milad Perdana Jurusan Ilmu Politik, di Bandung, (15/03/2019).

Kuliah Umum, yang bertajuk “Pemilu dan Pendidikan Politik Bermartabat” ini, dibuka oleh Wakil Dekan II FISIP Dr Muhammad Zuldin, M.Si; dan menghadirkan narasumber Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok, S.Ag, M.Si.

Menurut Dr Sahid, dengan kuliah umum diharapkan mahasiswa menjadi faham tentang gambaran ideal pemerintahan yang demokratis. Sehingga proses demokrasi tetap dalam koridor “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”, dengan harapan para pemangku pemerintahan peka dan mau berkorban untuk kepentingan rakyat.

Alasannya, Dr Sahid banyak menyaksikan fakta di lapangan bahwa sikap dan prilaku politikus, wakil rakyat, atau kepala pemerintahan, lebih mendahulukan kepentingan material atau fasilitas pribadi atau jabatan daripada mengutamakan persoalan rakyat.

“Sulit untuk mengharapkan elite-elite pemerintahan maupun partai yang merasa di tengah-tengah rakyat. Pola hidup mewah yang sudah mempengaruhinya, menambah jarak yang semakin jauh dengan rakyat yang diwakilinya,” kata Dr Sahid, seraya menjelaskan bahwa politik itu panggilan kebaikan bukan untuk sarana memperkaya diri.

Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok dalam kuliah umumnya memberikan pencerahan kepada mahasiswa tentang arti Demokrasi, Pemilu, dan Pemilih. Menurutnya, pemerintahan yang menganut sistem demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Pemerintahan dijalankan oleh Presiden, kekuasaan di tangan rakyat melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Konsep demokrasi yang menonjol di negeri ini antara lain rakyat memilih langsung wakilnya di DPR, DPRD Tk 1 dan DPRD Tk 2. Untuk pemilu April mendatang, pemilu legislatif sepaket dengan pemilihan presiden/wakil presiden.

Rifqi juga memberikan kesadaran kepada mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya secara baik pada Pemilu April 2019. “Mari kita kawal proses demokrasi ini. Pemilu adalah sarana untuk kedaulatan rakyat. Dan, politik adalah bagian dari muamalah,” imbau Rifqi kepada ratusan mahasiswa FISIP yang tengah mengikuti kuliah umum.[nanang sungkawa]