UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Politik Kebudayaan

Kewajiban mengenakan pakaian adat bagi pelajar dan pegawai di Jawa Barat seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Purwakarta, Kota Cianjur, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Garut dan yang lainnya mengindikasikan semakin menguatnya kesadaran untuk ngamumule (memelihara) budaya Sunda. Politik kebudayaan seperti itu harus disertai dengan dukungan masyarakat dan programnya berkelanjutan.

Budaya adalah produk dari manusia untuk memuliakan dirinya dalam proses berketuhanan (beragama), interaksi sosial dan mengelola alam. Clifford Geertz dalam bukunya The Interpretation of Cultures (1973) menjelaskan ada beberapa kata kunci yang menonjol ketika para ilmuwan mencoba mendefinisikan budaya. Kata ‘cara’ dan ‘sikap’ merupakan istilah yang kerap dipergunakan untuk mengidentifikasi konsep kebudayaan. Menunjukkan peran kekhalifahan dan pengabdian manusia di bumi ini menjadi elan vital (kekuatan inti) dari produk kebudayaan.   

“Rebo nyunda” (Rabu Sunda), begitulah tagline-nya untuk ikhtiar ngamumule  budaya Sunda di beberapa daerah di Jawa Barat. Mengenakan pakaian Sunda setiap Rabu dan berbahasa Sunda di hari tersebut. Di Kabupaten Bandung, pemerintah daerahnya mewajibkan pegawai dan pelajar menggunakan pakaian adat Sunda pada hari Kamis dan menggunakan tagline “sabilulungan” (gotongroyong). Di Purwakarta, ada pembudayaan salam Sunda untuk pelajar dan pegawai dengan mengucapkan “sampurasun” dan dijawab “rampes”. Dua istilah yang biasanya dipergunakan saat bertegur sapa, bertemu. Bahkan pemerintah daerahnya juga menyelenggarakan pula festival budaya tahunan, yang tidak hanya menampilkan budaya Sunda, tapi juga budaya asli di Asean, Asia dan dunia.   

Politik kebudayaan, mungkin istilah ini yang tepat disematkan, mengingat proses berkebudayaannya lahir melalu instruksi resmi kepala daerah. Secara vertikal bersifat komando dan terlihat sudah menjadi pemandangan umum di sekolah dan kantor pemerintah. 

Kita mungkin masih ingat dengan batik. Semula hanya ditemukan di acara undangan pernikahan dan terkesan “kolot”. Karena adanya seruan mengenakan batik tiap hari Jumat, kini mulai menjadi uniform dengan beragam corak dan dapat dikenakan kapan, dimana dan oleh siapa saja, tua, muda bahkan anak-anak sekalipun. Modelnya pun sudah berkembang pesat, fashionable.. Sesungguhnya batik itu pakaian yang mendunia, bukan hanya Indonesia, bangsa lain pun mengenakannya. Dalam kesempatan menghadiri acara Young’s Leadership Forum di Bangladesh, dimana oleh panitia kami diwajibkan mengenakan pakai nasional, penulis bertemu utusan dari Malaysia yang  juga menggunakan batik. 

Tak mudah memang untuk menilai apakah politik kebudayaan seperti ini menjadi penanda kebangkitan budaya daerah. Bentuk kesungguhan untuk menjadikan nilai budaya lokal sebagai filosofi bagi seluruh proses pembangunan. Jangan-jangan hanya sekedar pencitraan, meraih dukungan orang Sunda. Jawaban jujurnya tentu ada dalam relung batin masing-masing kepala daerah. Secara alamiah, sejarah yang akan menjadi bukti kesungguhan itu. 

Namun pertanyaan kritis di atas tak harus memunculkan kecurigaan berlebihan. Alangkah baiknya melanjutkannya dengan urunrembug pikiran tentang bagaimana sebaiknya politik kebudayan itu dibumikan dalam bentuk kebijakan dan program-program yang realistis. Realistis dalam pengertian tahapannya jelas, terukur dan dapat diimplementasikan bersama.  Mengingat tidak ada jalan pintas dalam proses penanaman nilai budaya. Perlu waktu puluhan tahun untuk menjadikannya sebagai budaya bersama. 

Bila politik kebudayaan yang dilakukannya asal-asalan, maka hasilnya akan seperti menulis di atas pasir, tak akan berbekas. Oleh karena itu perlu strategi jangka panjang yang terlihat dalam pembangunan kebudayaan yang dilakukan. 

Strategi Kebudayaan

Politik kebudayaan harus disertai dengan strategi pembudayaan dan tahapan-tahapannya. Sebuah strategi harus mampu menganalisis lingkungan eksternal dan internalnya. Lingkungan eksternal meliputi budaya nasional dan  global, tantangan, ancaman serta perubahannya yang terjadi. Lingkungan internal meliputi pandangan hidup masyarakat daerah, kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang terbentuk.  

Identifikasi lingkungan eksternal dibutuhkan, mengingat dunia ini datar, tanpa batas. Thomas L Friedman, dalam bukunya berjudul Hot, Flat and Crowded; Why The World Needs A Green Revolution And How We Can Renew Our Global Future menyebutkan setidaknya ada tiga faktor yang menjadi penyebab mengapa dunia menjadi datar, tanpa batas. Pertama, faktor digitalisasi karena berkembangnya komputer. Kedua, faktor berkembangnya internet. Data bisa dikirim ke mana saja dengan bebas dan gratis, ke seluruh dunia. Ketiga, terjadinya revolusi software dan protokol transmisi data. Distingsi ruang dan waktu menjadi temporal. Dunia menjadi desa buana, masyarakat terkoneksi satu sama lain dan multikulturalitas tak terhindarkan. 

Identifikasi lingkungan internal menjadi penting karena untuk menilai kondisi objektif masyarakat daerah. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik dan relijiusitas masyarakat dalam keseharian. Jangan-jangan kebijakan politik kebudayaan yang disampaikan tidak tepat sasaran. 

Sebagai produk, budaya adalah warisan yang bersifat kreatif dan karenanya membutuhkan inovasi agar tetap memiliki nilai di setiap jaman. Produk kebudayaan itu harus dibedakan antara esensi (nilai) dan aksidensinya, atau artefaknya. Esensi budaya itu sifatnya universal (global ethic). Misalnya sikap penghormatan kepada yang lebih tua, sesama, perempuan dan yang lainnya. “Urang Sunda someah hade ka semah” (orang Sunda ramah dan baik kepada tamu) adalah esensi budaya, filosofi yang dipegang orang tua dalam rangka membangun relasi sosial.  Sementara itu, memakai fangsi, kebaya, iket dan identitas budaya lain adalah artefak kebudayaan yang bentuknya dapat disesuaikan. Atau karena kepentingan pariwisata dan nilai-nilai tradisional, harus dipeliharakan. 

Rhenald Kasali dalam bukunya “Cracking Values” menguraikan bahwa keberhasilan penanaman nilai budaya itu setidaknya ditentukan oleh empat fakor. Pertama, dianut oleh tokoh kunci. Tokoh masyarakat baik itu pemuka agama, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan dan yang lainnya harus menjadi aktor terdepan dalam keteladanan dan penyebaran nilai budaya tersebut.  Kedua, harus dilatihkan secara terus menerus kepada generasi muda di rumah, sekolah dan lingkungan. 

Ketiga membangun sistem, penegakkan aturan yang detail dan dimengerti. Gunakan hukuman bila perlu agar nilai budaya itu dapat terinternalisasi dengan baik. Terakhir, perlunya kepemimpinan yang transformatif. Nilai budaya yang sudah ditanamkan, bila tidak disertai dengan program berkesinambungan yang diinisiasi oleh pemimpin daerah hanya akan bertahan beberapa saat, tak ada kelanjutannya. Wallaahu’alam.[]

Iu Rusliana, Dosen Jurusan Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, Wakil Sekretaris KAHMI Kabupaten Bandung.

Sumber, Pikiran Rakyat 10 September 2015