UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

PERPPU ORMAS & KEKUASAAN

Sejumlah reaksi terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) terus bergulir kencang. Salah satunya datang dari Ormas Ikatan Cedekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat yang mengkhawatirkan dengan Perppu Ormas itu akan menumbuhkan sikap otoriter pemerintah. Kekhawatiran itu sebagai sikap yang mengemuka setelah sejumlah pakar hukum dan pakar politik ICMI Jawa Barat melaksanakan diskusi terarah, Sesin (17/7/2017), sebagaimana diberitakan di Harian Umum Pikiran Rakyat, Selasa  (18/7/2017).

Kekhawatiran ICMI Jawa Barat terhadap lahirnya Perppu Ormas di atas menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama bila dikaitkan dengan konteks posisi Indonesia sebagai negara hukum (rechsstaat) sekaligus sebagai negara demokrasi (democratiestaat). Permasalahannya muncul ketika Perppu Ormas tersebut banyak dinilai cenderung abai terhadap cita-cita hukum (Reichtsidee) dan spirit demokrasi itu sendiri dan juga banyak dinilai tidak cukup syarat bagi terbitnya suatu Perppu, seperti hal ikhwal kegentingan negara.

Sejatinya Perppu Ormas itu berada dalam kerangka penguatan Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi. Dalam kerangka Indonesia sebagai negara hukum, segala produk hukum, dalam hal ini Perppu Ormas, harus ditujukan untuk membina dan melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia. Termasuk melindungi segala hak asasi manusia rakyatnya. Sementara dalam kerangka Indonesia sebagai negara demokrasi, produk hukum seharusnya ditujukan untuk memerdekakan, mensejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Penjelasan UUD 1945).

Negara Kekuasaan

Namun sayangnya, bila mencermati teks yang dikandungnya serta konteks yang melatarinya, Perppu Ormas tersebut malah cenderung menjauhi cita-cita hukum dan semangat demokrasi. Di antaranya teks pasal karet yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah untuk membubarkan ormas yang dinilai bertentangan dengan paham atau ideologi Pancasila. Dan celakanya lagi, pembubaran itu tanpa harus melalui pendekatan-pendekatan hukum seperti tahapan sanksi dan proses pengadilan. Pembubaran ormas dapat dilakukan secara subjektif melalui jalan pintas dengan pendekatan politik kekuasaan.

Sedangkan konteks yang melatarinya, seperti diketahui, adalah semakin kuatnya rangkaian tekanan politik yang menusuk jantung rezim penguasa. Di sini sistem pertahanan politik yang diperagakan adalah menyerang seluruh lawan politiknya dengan berbagai gebukan politik, baik secara sporadis maupun secara sistematis.      

Oleh karena itu, terbitnya Perppu itu sulit untuk mengatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan konteks di atas. Oleh karena itu, dalam dan melalui Perppu itu, negara tampak seperti didorong untuk terus mencurigai dan memusuhi segenap bangsanya sendiri Oleh Karen itu pula, posisi negara dipaksa untuk terus berhadap-hadapan dengan rakyat. Siapapun, individu ataupun kelompok masyarakat, yang terdeteksi berbeda dengan rezim penguasa, dapat dengan mudah dicap anti-NKRI dan Pancasila yang berarti pula mereka didefinisikan sebagai musuh negara.

Perppu Ormas dengan pewajahan teks dan konteks seperti di atas menjadi petanda kuat adanya penyediaan celah bagi bangkitnya negara kekuasaan (mactsstaat), yaitu, suatu negara yang berdiri di atas kekuasaan. Negara yang menghadirkan kekuasaan absolut di tengah-tengah rakyatnya. Rezim penguasa dalam negara kekuasaan tersebut dapat bertindak secara otoriter, selain tentunya juga berpotensi bertindak totalitern. Akibatnya,  negara hanya menjadi instrumen bagi rezim penyelenggara negara untuk mempertahankan sekaligus meluaskan jangkauan kekuasaan politiknya.

Kembali ke aturan

Tentu kita semua tidak berharap bangkitnya lagi negara kekuasaan, seperti di era Orde Baru dan Era Orde Lama. Oleh Karena itu, harus ada upaya untuk menghentikan laju negara kekuasaan tersebut. Di antaranya adalah upaya bersama untuk saling mengingatkan dan menyadarkan di antara kita tentang pentingnya berpegang teguh pada aturan dasar bernegara, yaitu konstitusi, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi merupakan aturan main adilihung bagi para penyelenggara negara serta segenap warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia dalam penjelasan UUD 1945 tersebut secara tegas diposisikan sebagai negara hukum dan didefinisikan sebagai negara permusyawaratan atau negara demokrasi.

Perlu kembali diingat bahwa Indonesia sebagai negara hukum melekat dengan penegakan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, persamaan di hadapan hukum, dan pelaksaaan proses hukum. Dalam negara hukum, politik harus tunduk pada hukum, dan hukum itu sendiri adalah panglima. Bukan sebaliknya, justru hukum tunduk pada politik sehingga ia dengan semena-mena dijadikan instrumen politik rezim penguasa.

Sementara Indonesia sebagai negara demokrasi melekat dengan penjungjungan tinggi kemerdekaan atau kebebasan bagi warga negaranya. Kebebasan warga untuk mendapatkan kesejahteraan, kebebasan untuk mengamalkan agama dan keyakinannya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan kebebasan untuk berkumpul atau berserikat.  

Lahirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas niscaya harus terus dikritisi dan ditinjau ulang karena sangat berpotensi menciptakan celah bagi bangkitnya negara kekuasaan. Kita harus tetap berada dalam satu barisan bagi tetap terawatnya Indonesia sebagai negara hukum demokratis yang berfondasikan Pancasila dengan pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wallahu’alam bi shawab.

Asep Sahid Gatara, Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Bandung; Lulusan S3 Sekolah Pascasrajana UGM Yogyakarta

Sumber, Pikiran Rakyat, 21 Juli 2017