UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Peradi-FSH Tempa 56 Calon Advokat

[www.uinsgd.ac.id] Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN SGD Bandung Dr Ah Fathonih, M.Ag berkeyakinan bahwa hukum di Tanah Air ini bisa tegak jika dilandasi dengan moral yang bersih, selain penegak hukumnya memiliki pengetahuan, kecakapan dan kemahiran yang mumpuni.

Keyakinan ini disampaikan Dekan saat memberikan sambutan pada pembukaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), di Aula FSH, Senin (24/07/2017). PKPA V ini dibuka oleh Binsar Sitompul, SH, MH, dihadiri oleh  Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bandung,  Dr Roely Panggabean, SH, MH; Ketua Korwil Peradi Jawa Barat Moch Rinal Siswadi, SH; Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) FSH UIN SGD E Hasbi Nassaruddin, SH, MH dan sekretaris Dewi Mayaningsih, SH, MH; juga unsur  pimpinan dan dosen FSH UIN SGD.

Menurut Dekan, PKPA ini sangat strategis dan sarat makna dalam menyiapkan kader-kader advokat/penegakan hukum yang professional. “Kami berharap alumni PKPA 2017 ini menjadi advokat yang cakap, memiliki nalar, dan punya kekuatan iman. Ini penting dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia,” harapnya.  

Istilah “Syariah” dan “Hukum”, yang menjadi label pada salah satu fakultas di UIN SGD ini, memiliki makna yang lengkap, yakni kaidah/ajaran hukum yang bersumber dari dalil-dalil naqli (wahyu) dan aqli (akal). Karenanya, gelar yang dipakai “S.Sy” maupun “SH” memiliki kapasitas yang sama. “Namun, dengan PMA No 33/2016, sarjana lulusan FSH UIN SGD kini bergelar SH. Tentu ini bias menghilangkan kesan marginal atau diskriminasi,” jelasnya.   

Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bandung,  Dr Roely Panggabean, SH, MH menganggap sesi PKPA ini sudah tidak memadai lagi, waktunya terlalu singkat, tidak cukup dengan rentang waktu dua minggu. Sebab, dari hasil evaluasi Peradi, dinamisasi hukum menuntut penyempurnaan penyelenggaraan PKPA yang lebih komprehensif, terukur, prospektif.

“Sesuai dengan tuntutan zaman, materi PKPA terus bertambah. Misalnya yang baru ada materi Hukum Acara Peradilan Anak, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kami sudah usulkan ke Dewan Pimpiman Nasional Peradi agar PKPA setara dengan pendidikan S2. Lalu kami jajaki kemungkinannya berbagai perguruan tinggi, bagaimana menyusun kurikulum PKPA dan kemungkinan regulasinya. Misalnya soal gelar, tidak harus sama dengan jenjang akademis yang bergelar MH. Itu sedang dicari solusinya,” ujar  Dr Roely

Pengembangan sistem PKPA ini tiada laian dalam rangka meningkatkan profesionalisasi advokat. Menurut Dr Roely, para pencari keadilan akan dirugikan manakala para advokatnya tidak maksimal dalam memberikan bantuan hukum. Karenanya perlu membenahi sistem PKPA yang ideal, tidak terlalu akademis, tapi setara dengan pendidikan S2.  

Hal lain, Dr Roely menegaskan bahwa pada dasarnya advokat itu pekerja sosial yang membantu kaum lemah dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa. Meskipun sekarang advokat menjadi sebuah profesi, namun profesinya tetap terhormat, seperti yang disyaratkan Undang-undang Advokat, wajib membantu masyarakat yang membutuhkan keadilan.

Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) FSH UIN SGD, E Hasbi Nazaruddin, SH, MH  mengapresiasi kegiatan PKPA V di Kampus UIN SGD Bandung ini. “Untuk menjadi advokat andal dan profesional selain harus sarjana hukum, juga  disyaratkan mengikuti PKPA. Dan, kami pastikan PKPA akan melahirkan calon-calon advokat yang berpengetahuan luas dan punya skill yang baik dalam penanganan perkara,” katanya.

Apalagi sarjana hukum jebolan FSH UIN SGD, selain piawai dalam menuanaikan tugas-tugas sebagai penegak hokum, juga akan menjadi advokat yang memiliki karakter keislaman dan keunggulan akhlak (advokat islami). “Ke depan FSH UIN SGD akan lebih menyiapkan lagi lulusan-lulusan yang lebih andal, sebagai kader-kader advokat yang unggul dan dibingkai dengan wahyu,” tegas Hasbi, penggagas PKPA di UIN SGD ini.

“PKPA V ini pertama digelar di UIN Bandung, dipandu oleh 33 orang instruktur, diikuti oleh 56 peserta didik. Separuh peserta adalah alumni FSH UIN Bandung, sisanya lulusan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Tanah Air ini, di antaranya ada dari Universitas Muhammadiyah Palembang, UIN Ar-Raniri Banda Aceh, dan IAIN Imam Bonjol Padang,” timpal Ai Nia Riani, SH, Ketua Penyelenggara PKPA V. [Nanang Sungkawa]