UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

PEMILU 2014 & MARAKNYA POLITIK CITRA

Pada hari Kamis, 22 Agustus 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) gelar Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT). Ini artinya, mereka yang semula berstatus bakal calon legislatif (balonleg) telah resmi menjadi calon legislatif (caleg). Dan ini berarti pula bahwa genderang kontestasi politik antar caleg, baik caleg antar-partai maupun inter-partai, benar-benar sudah dibunyikan. Mereka akan memperebutkan 560 kursi DPR dengan jumlah kontestan 6.607 orang, 132 kursi DPD, 2.137 kursi DPRD provinsi, dan 20.257 kursi DPRD kabupaten atau kota. Seluruh calon anggota legislatif itu masing-masing berangkat dari berbagai daerah pemilihan (dapil) melalui kendaraan 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal di Aceh.

Sebenarnya kurang lebih dua tahun kebelakang, riak-riak dan kegaduhan menjelang tahun politik itu sudah mulai marak. Riak-riak itu telah banyak diwarnai oleh ragam kreasi dan adegan politik. Dan umumnya, segala adegan politik itu berujung pada tujuan pengkondisian, pemetaan sekaligus perebutan simpatik dan dukungan rakyat pemilih.

Sepintas memang lumrah-lumrah saja. Namun, bila disimak lebih seksama lagi, akan tampak persoalan serius, terutama adegan politik yang belakangan ‘lazim’ diperagakannya justru lebih pada adegan politik citra. Di sini, para kontestan lebih banyak mempraktikan politik representasi diri, yaitu menghadirkan atau menggambarkan dirinya ke permukaan publik lewat sesuatu yang lain di luar dirinya. Contohnya, calon legislatif yang nyata-nyata sebagai tersangka korupsi atau mantan koruptor, dan atau terduga terlibat skandal moral, menghadirkan dirinya dalam berbagai media dengan dan melalui citra figur publik sang anti-korupsi, atau digambarkan sebagai pendakwah agama.  

Perlu menjadi catatan bersama, dalam term Cultural Studies, citra sebagai salah satu unsur tanda senantiasa memiliki kecenderungan untuk menjauhi dari realitas dan makna yang dirujuknya. Terkait dengan itu, Jean Boudrillard (1983) misalnya, pernah mengingatkan bahwa tahapan dan relasi antara citra, realitas dan makna sangatlah kompleks dan senantiasa berujung pada simulasi.

Artinya, citra tersebut cenderung tidak memiliki rujukan apapun, kecuali rujukan pada dirinya. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika seorang calon menampilkan dirinya di media sebagai sosok ideal pilihan rakyat, dengan tampilan calon bersih dan cerdas dalam berbagai latar foto, gambar, tulisan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya itu adalah citra yang tidak merujuk pada realitas apapun. Melainkan hanya merujuk pada tampilan diri citra itu sendiri.

Di sinilah titik bahayanya politik yang semata mengedepankan citra. Terutama bahaya bagi upaya penegakan demokrasi subtansial, yakni demokrasi yang menekankan pada nilai dan praktik kebebasan, keterbukaan, kebenaran (truth), dan kepercayaan (trust). Tentu tidak menjadi persoalan, bila yang hendak ditegakkan adalah demokrasi prosedural atau demokrasi permukaan semata. Dengan konsekuensinya, kehidupan demokrasi yang dilakoni pun adalah demokrasi permukaan, semu atau “remeh temeh”.    

Oleh sebab itu, menjelang Pemilu 2014 nanti, perlu kesadaran bersama untuk memposisikan kembali politik pada trek referensial realitas dan makna. Melalui kesadaran itu, diharapkan rakyat pemilih dan para calon yang hendak dipilih dapat terhindar dari bayang-bayang, mengacu pada Umberto Eco (1976), “politik dusta”.

Dalam konteks itu, sejatinya rakyat pemilih tidak mudah terkendalikan dan terposisikan secara halus dengan citraan-citraan. Demikian pula halnya bagi para calon wakil rakyat yang terhormat, seharusnya juga tidak lagi banyak mengedepankan politik citra. Karena pada hakikatnya politik citra itu adalah politik dusta, yaitu, politik hampa makna, menyesakkan, melelahkan serta cenderung membodohi orang banyak.

Rasanya indah dan berkualitas bila segala pihak lebih mengedepankan “politik apa adanya” (kejujuran), bukan “politik adanya apa” (perekayasaan). Bukankah politik apa adanya itu adalah lebih humanis, ketimbang politik adanya apa yang lebih egois. Memang bukan pilihan poluler, tapi itulah sesungguhnya yang ditunggu dan dibutuhkan rakyat Indonesia di tengah permukaan politik yang masih dirundung kabut korup.***[]

Asep Sahid Gatara