UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Pemerintah tak Tegas Atur Kewenangan Pemilikan Tanah

[www.uinsgd.ac.id] Dari tahun ke tahun, kasus sengketa tanah di negeri ini terus meningkat. Hingga 2011 saja jumlahnya mencapai 14.337 kasus, namun hanya sekitar 1.333 perkara saja yang terselesaikan. Data kasus yang diungkap dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu sangat memprihatinkan. Dari 34 wilayah, ada 5 wilayah yang memiliki kasus pertanahan terbanyak: Jawa Barat sebanyak 2.427 kasus, Sumatera Utara 1.863 kasus, Sulawesi Selatan 1.858 kasus, Sumatera Barat 1.307 kasus, dan Jawa Tengah 1.145 kasus.

Kasus sengketa tanah tersebut semakin bertambah seiring dengan kepentingan dan ambisi seseorang atau kelompok dalam kepemikan tanah, sehingga ada pihak lain yang dirugikan. Hak-hak kaum lemah/miskin yang terkesampingkan, lalu mengecam kelompok yang dianggap sudah merampas haknya. Bahkan, pernah terjadi aksi menjahit mulut sebagai tanda protes atas ketidakadilan tersebut.

“Ya.. konflik tanah tersebut muncul, salah satunya akibat dikesampingkannya kepentingan masyarakat.  Berdalih demi kepentingan umum atau demi pembangunan, padahal nyatanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau industri/bisnis,” kata Dr Dudang Gojali, M.Ag saat mempertahankan disertasinya pada Sidang Terbuka Doktor yang digelar Pascasarjana UIN SGD Bandung, belum lama ini. Dr Dudang, dengan disertasi “Fikih Tanah dalam Madzahib al-Arba’ah (Studi Kritis Terhadap Upaya Penyelesaian Konflik antara Negara dengan Masyarakat di Indonesia)”, meraih nilai IPK 3,45.

Menurut pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Kemudian Allah memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Fikih pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pendistribusian (tauzi’) tanah.

Memang, lanjut Dr Dudang, al-Qur’an tidak secara eksplisit mengatur kepemilikan tanah, hanya menetapkan hak manusia untuk mengelola, menanami dan memiliki hasil produksi. Sehingga, pada masa Nabi Muhammad SAW prioritas utama atas kepemilikan sebidang tanah berada di tangan pemerintah, dan selanjutnya baru diperuntukkan untuk individual. Karena itu pemerintah dapat menghadiahkan, membatasi maupun menarik kepemilikan sebidang tanah dari seseorang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

Secara sosio-historis, kalahiran Islam sendiri merefleksikan sebuah ‘pemberontakan’ moral terhadap keangkuhan sistem jahiliyah, dengan perlakuannya yang tidak adil terhadap perempuan, penindasan suku, pemusatan kekuasaan kepada kaum aristokrat, ketimpangan ekonomi dan lain-lain. Idealisme tersebut dalam tataran operasional direpresentasikan oleh fikih. Sebagai disiplin yang bergumul dengan nilai, yang epistimologis dan metodologinya telah terobjektifikasi dan terkritik.

Kondisi pertanahan di Indonesia dengan pelbagai kasus dan pertarungan politik di dalamnya, maka fikih pertanahan dan resolusi konfliknya seyogianya mengambil spirite madzahib al-arba’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali). Fikih madzahib al-arba’ah sangat berpengaruh di kalangan masyarakat, karena mempunyai konsep normatif yang lebih operasional, sehingga diharapkan mampu mengaktualisasikan dirinya untuk menjawab realitas pertanahan kontemporer di bawah sistem pemerintahan NKRI.

Fikih bisa mem-pressure negara dengan landasan teologis agar penanganan masalah tanah mengacu kepada fitrah kemanusiaan yang menjadi misi setiap agama. Oleh karena itu, fikih diharapkan mampu berbicara banyak mengenai konsep pertanahan melalui penelusuran norma-norma Islam, dalam bentuk prinsip dasar maupun operasional, baik yang terdapat dalam teks-teks maupun pengalaman historis masayarakat Islam.

Masyarakat Arab pada masa awal kenabian, sistem ekonominya bertumpu pada perdagangan. Islam sejak awal sangat memperhatikan bidang ini karena Islam pertama-tama dan terutama adalah agama para pedagang, bukan agama gurun pasir serta bukan pula agama para petani. Pada perkembangan selanjutnya Khalifah Umar, mengeluarkan kebijakan yang menjadi acuan para ulama fikih di kemudian hari. Ia sangat berani menarik hak kepemilikan tanah karena beberapa alasan: (1) Pemilik tanah menelantarkan tanahnya selama tiga tahun, (2) ketidakmampuan mengelola tanah, dan (3) tuntutan perkembangan kependudukan/kebutuhan masyarakat.

Menurut ulama, kewenangan negara atas tanah meliputi beberapa konsep: Pertama, Tahjîr, mengkavling tanah bebas yang belum dimiliki seseorang atau lembaga apapun, dengan cara memagari atau memberi batas keliling dengan seizin pemerintah. Tanah seperti ini apabila sudah tiga tahun tetap dibiarkan tanpa dimanfaatkan maka pemerintah berhak mencabut hak tersebut. Kedua; Iqthâ‘, pemberian sebidang tanah oleh negara kepada seseorang atau badan/ lembaga untuk dipergunakan.

Ketiga; Irtifâq, yaitu pengambil manfaat dari sebidang tanah, terutama yang menjadi keperluan bersama, seperti jalan, jembatan, alian sungai dan yang lainnya. Hak gunanya ada pada tanah tersebut an sich dan bukan pada seseorang atau lembaga tertentu. Dan kelima; Himma, adalah tanah atau wilayah yang ditetapkan secara khusus oleh negara untuk kepentingan tertentu, tidak boleh dimanfaatkan oleh individu. Misalnya menetapkan hima pada suatu tambang tertentu, misalnya tambang emas dan perak.  

Fikih madzahib al-arba’ah mengajarkan bahwa status tanah berada dalam hak kewenangan negara, itu sebabnya negara tegas dalam pengurus dan pengelola tanah. Tanpa ketegasan negara maka berbagai konflik akan terus terjadi. Padahal kewenangan negara atas tanah di Indonesia jauh lebih maju daripada konsep fikih madzahib al-arba’ah. (Nanang Sungkawa)