UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

MPS-BNM Lebih Dinamis daripada DSN-MUI

Fatwa  Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia (BNM) lebih dinamis jika dibandingkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dr Sofyan Al Hakim, M.Ag menegaskan hal itu dalam sidang terbuka doktor, dengan judul disertasi “Dinamika Fatwa Mudharabah  dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia”, pada Sidang Munaqosah  Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Senin (04/02/2019).

Sofyan berusaha mengurai dan memahami dinamika fatwa mudharabah dan murabahah  di Indonesia dan Malaysia, dalam menjaga kepatuhan syariah dan mendorong tumbuh kembangnya perbankan syariah di kedua negara itu.  

Untuk meneliti kedua variabel tersebut, Sofyan menggali terlebih dahulu indikator: pembentukan, subtansi, dan dampak fatwa perbankan syariah tentang mudharabah dan murabahah di kedua negara, hingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan industri perbankan syariah.

Menurut Sofyan, pada prinsipnya Hukum Islam itu bersifat adaptable (menerima perubahan), terutama  dalam bidang fikih mu’amalah Maliyah. Walaupun ada dua pendapat berkaitan dengan perubahan dalam hukum Islam, Immutable (thawabit) dan adaptable (mutagayyirat).

Sumber pembentukan fatwa tentang mudarabah dan murabahah di Indonesia dan Malaysia berasal dari hasil ijtihad para mufti, disusun dengan model ijtihad yang mengakui perubahan. Perumusan fatwanya lebih banyak merujuk pendapat ulama Hanafiyah.

Perbedaannya, terlihat pada penerapan produk berbasis mudharabah. Indonesia mengaplikasikan mudharabah untuk pendanaan dan pembiayaan; sementara Malaysia hanya untuk pendanaan, tidak untuk pembiayaan.

Diketahui, sampai tahun 2017, DSN-MUI menetapkan 116 fatwa, sementara MPS-BNM 182 Fatwa. Hanya, penelitian Sofyan membatasi 13 fatwa tentang mudarabah dan 14 fatwa tentang murabahah yang ditetapkan DSN-MUI, dan 13 fatwa mudharabah dan 5 fatwa murabahah yang ditetapkan MPS-BNM.

Dari sisi kewenangan dapat disimpulkan bahwa MPS-BNM bergerak dari bersifat memastikan (ascertaining) kepatuhan syariah  (1997) dan menjadi menetapkan kepatuhan syariah (2009 sampai sekarang). Sementara, kewenangan DSN-MUI sejak pertama didirikan tetap sebagai memastikan kepatuhan atas ketentuan syariah.

Di Malaysia, ketentuan mudlarabah dibuat kebih ketat, sehingga perkembangan produk pembiayaan dan pendanaan cenderung menurun, hanya 0,01% (2017). Sementara, akad pembiayaan berbasis murabahah cenderung naik, yaitu 39,59% (2017) yang semula 7,23% (2006).

Di Indonesia ketentuan mudharabah dan murabahah cenderung longgar. Dampaknya, akad pembiayaan berbasis mudarabah cenderung turun 15,82% (2008) menjadi 5,98 (2017). Sementara untuk pendanaan, akad mudharabah masih dominan dengan 85,85% dibanding wadiah yang hanya 14,15%.  Akad pembiayaan murabahah terus turun dari 59,50% (2008) menjadi 53,23% (2017).

Fatwa MPS-BNM berangkat dari fatwa yang longgar ke arah fatwa yang ketat. Sedangkan fatwa DSN Indonesia dari yang ketat mengarah kepada fatwa yang lebih longgar. Namun demikian, keduanya berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan industri perbankan syariah. Orientasi profit dibatasi oleh norma dan harus patuh pada prinsip-prinsip syariah.

Dua sisi yang saling tarik-menarik itu melahirkan model penyesuaian yang berbeda. Namun, fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan MPS-BNM tentang mudharabah dan murabahah telah membuktikan adanya adaptasi terhadap kebutuhan industri perbankan syariah agar dapat bertahan dan mendapatkan keuntungan dengan efektif dan efisien.

“Yang jelas, apapun yang dilakukan oleh MPS Malaysia dan DSN Indonesia ini tetap berjalan dalam koridor syariah,” pungkas Sofyan, yang kini menjabat sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SGD Bandung.[nanang sungkawa]