UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

MPR-FSH UINSGD Pertegas Kekuasaan Kehakiman

[www.uinsgd.ac.id] Selain memperoleh input-input penting seputar kekuasaan kehakiman, Tim (11 anggota) Lembaga Pengkajian MPR RI merasa mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan –layaknya perkuliahan—dari tim pembahas Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UINSGD) Bandung, pada Focus Group Discussion (diskusi terarah) ”Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Melalui FGD, MPR meminta berbagai masukan dari para ahli Hukum Tatanegara FSH UIN SGD, mengenai kekuasaan kehakiman, juga berbagai permasalahan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan badan-badan penegakan hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan, advokat, dll). Karena selama ini lembaga-lembaga tersebut dinilai masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal.

“Selain mendapat input-input penting, kita seperti kuliah saja, mendapat banyak ilmu dan wawasan dari para akademisi (FSH UINSGD, red),” ujar  pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, saat menutup FGD, di Hotel Horison, Kamis (01/12/2016).

FGD menghadirkan narasumber dari Lembaga Pengkajian MPR RI sebanyak 11 orang dan dari FSH sebanyak 20 orang. Narasumber dari FSH dipandang sebagai para pakar ilmu Hukum/ilmu syariah yang sudah mumpuni dari segi keilmuan dan praktiknya (praktisi). Setiap narasumber membawa makalah terkait dengan tema yang dibahas, dan memperesentasikan berbagai pengayaan dan pendalaman terhadap materi diskusi 

Rully menjelaskan, prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya terutama kekuasaan eksekutif, demi tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan. “Idealnya penegakan hukum yang berkeadilan bisa terwujud, karena kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak era Reformasi sudah banyak mengalami perubahan yang sangat mendasar,” jelasnya.  

Amandemen konstitusi seyogianya berpengaruh terhadap kondisi dan praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan konstitusi pun telah mengubah berbagai ketentuan dalam Bab IX UUD 1945 sehingga menjadi lebih baik.  Maka, dapat dipastikan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan yang ada saat ini.

“Kalau dirasakan belum signifikan pengaruhnya, maka dimana letak permasalahannya? Apakah pada konstitusi, undang-undang terkait, atau pada tataran pelaksanaan dan pelaksananya?” Tanya Rully, seraya berharap, penataan kekuasaan kehakiman benar-benar dapat mewujudkan cita negara hukum yang ideal sesuai Pembukaan UUD 1945. Tidak saja mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga bisa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam sambutannya, Wakil Rektor I UIN SGD, Prof Dr H Asep Muhyidin, M.Ag memandang FGD sebagai wahana silaturahmi antara akademisi dengan legislatif. Inspirasinya adalah Piagam Madinah, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada waktu meletakkan bangunan kemasyarakatan, terutama saat terjadi kontrak sosial hingga terwujudnya Piagama Madinah. “Ketika Piagam Madinah dijadikan konstitusi, maka sejak itulah berlaku hukum tatanegara,” katanya.

Harapan Prof Asep, FGD bisa menghasilkan rumusan-rumusan penting untuk menyempurnakan berbagai regulasi yang mengatur kekuasaan kehakiman yang selaras dengan UUD 1945. Para narasumber dari UIN Bandung, tentu memiliki kekhususan, karena selain memiliki basis ilmu hukum, juga ilmu syariah, yang dipastikan mampu memberi warna hukum ketatanegaraan nasional yang disemangati oleh ajaran Islam.(Nanang Sungkawa)